Konsultan Pendaftaran Perjanjian Alih Daya

STEPS.ID, Konsultan & Jasa Pengurusan Pendaftaran Perjanjian Alih Daya (sesuai Permenaker No. 7 Tahun 2026) ke Disnaker se – Indonesia !

Bagaimana Jika Perjanjian Alih Daya Diperpanjang atau Diubah? Panduan Pencatatan Ulang

STEPS.ID — Konsultan & Jasa Pengurusan Pendaftaran Alih Daya ke Disnaker se-Indonesia.

Kerja sama alih daya jarang berhenti setelah satu periode kontrak. Perpanjangan, penambahan jumlah pekerja, atau perubahan ruang lingkup pekerjaan adalah hal yang lumrah terjadi. Pertanyaannya: apakah perubahan-perubahan ini mengharuskan perusahaan mencatatkan ulang perjanjiannya ke Disnaker? Artikel ini menjawabnya secara lengkap.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Prinsip Dasar: Perjanjian Baru = Kewajiban Pencatatan Baru

Pasal 5 Permenaker No. 7 Tahun 2026 mengatur kewajiban pencatatan secara umum:

“Perusahaan Alih Daya wajib memiliki bukti pencatatan Perjanjian Alih Daya. Permohonan pencatatan Perjanjian Alih Daya diajukan oleh Perusahaan Alih Daya kepada Dinas di lokasi pekerjaan dilaksanakan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Perjanjian Alih Daya ditandatangani oleh para pihak.”

Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk perjanjian yang benar-benar baru, tetapi juga untuk setiap dokumen yang ditandatangani ulang — baik dalam bentuk perpanjangan, adendum, maupun perjanjian pengganti. Logikanya sederhana: begitu ada tanda tangan baru di atas dokumen yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, jam 3 hari kerja mulai berjalan kembali.

Tiga Skenario Perubahan yang Umum Terjadi

1. Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian

Ketika Perjanjian Alih Daya yang sudah habis masa berlakunya diperpanjang, ini pada dasarnya adalah perjanjian baru dari sudut pandang hukum — meski isinya sebagian besar sama dengan perjanjian sebelumnya.

✅ Yang perlu dilakukan:

Susun dokumen perpanjangan/perjanjian baru secara tertulis, tetap memenuhi 6 unsur wajib Pasal 4
Catatkan ke Disnaker maksimal 3 hari kerja sejak dokumen perpanjangan ditandatangani
Pastikan jenis pekerjaan yang diperpanjang masih sesuai 6 kategori Pasal 3 — jangan asumsikan otomatis sesuai hanya karena perjanjian sebelumnya sudah tercatat

2. Perubahan Ruang Lingkup atau Jumlah Pekerja

Jika di tengah masa berlaku perjanjian terjadi perubahan signifikan — misalnya penambahan jenis pekerjaan yang dialihdayakan, atau perubahan signifikan jumlah pekerja/buruh alih daya — perubahan ini menyentuh unsur wajib Pasal 4 huruf a dan huruf d.

✅ Yang perlu dilakukan:

Buat adendum tertulis yang mencantumkan perubahan secara spesifik
Catatkan adendum tersebut ke Disnaker, karena substansi perjanjian yang menjadi dasar pencatatan sebelumnya sudah berubah

3. Perubahan Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan

Karena lokasi menentukan Disnaker mana yang berwenang menerima pencatatan (Pasal 5), perubahan lokasi pekerjaan berpotensi memindahkan kewenangan pencatatan ke Disnaker kabupaten/kota yang berbeda.

✅ Yang perlu dilakukan:

Perbarui perjanjian dengan mencantumkan lokasi baru
Ajukan pencatatan ke Disnaker di lokasi baru tersebut, bukan Disnaker lokasi lama

Checklist Pencatatan Ulang

✅ Identifikasi jenis perubahan: perpanjangan, adendum ruang lingkup, atau perubahan lokasi
✅ Pastikan dokumen perubahan dibuat tertulis dan ditandatangani kedua pihak
✅ Verifikasi ulang jenis pekerjaan masih sesuai 6 kategori Pasal 3
✅ Verifikasi ulang isi memenuhi 6 unsur wajib Pasal 4
✅ Ajukan pencatatan ke Disnaker yang tepat (sesuai lokasi pekerjaan terbaru) maksimal 3 hari kerja sejak tanda tangan
❌ Jangan berasumsi perubahan kecil tidak perlu dicatatkan ulang — lebih aman mengonfirmasi ke Disnaker setempat atau berkonsultasi dengan pihak berpengalaman

Apakah Semua Perubahan Kecil Wajib Dicatatkan Ulang?

Permenaker No. 7 Tahun 2026 tidak merinci secara eksplisit ambang batas “perubahan kecil” yang dikecualikan dari kewajiban pencatatan ulang. Untuk menghindari risiko, pendekatan yang lebih aman adalah menganggap setiap perubahan yang menyentuh salah satu dari 6 unsur wajib Pasal 4 (jenis pekerjaan, jangka waktu, lokasi, jumlah pekerja, pelindungan hak pekerja, atau hak & kewajiban para pihak) sebagai perubahan substansial yang perlu dicatatkan ulang atau dikonfirmasikan ke Disnaker setempat.

STEPS.ID — Konsultan & Jasa Pengurusan Pendaftaran Alih Daya

Perpanjangan atau perubahan perjanjian sering luput dari perhatian tim internal karena dianggap “hanya administrasi rutin” — padahal tetap tunduk pada kewajiban pencatatan yang sama ketatnya. STEPS.ID membantu:

✅ Menyusun dokumen perpanjangan/adendum Perjanjian Alih Daya yang sesuai ketentuan
✅ Memastikan pencatatan ulang diajukan ke Disnaker yang tepat, tepat waktu
✅ Mendampingi proses jika terjadi perubahan lokasi kerja lintas kabupaten/kota

Yuk konsultasi dengan STEPS.ID terkait Pendaftaran Alih Daya.

GRAHA STEPS.ID Jl. Pd. Kelapa Raya No.5B – Blok F1, RT.6/RW.11, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13450 Konsultasi Gratis: 0851-2135-5067

Referensi Regulasi:

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya — JDIH Kemnaker
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

STEPS.ID adalah perusahaan penyedia jasa layanan konsultasi dan pengurusan Pencatatan Perjanjian Alih Daya / Pendaftaran Alih Daya secara Mudah, Cepat & Transparan ke Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) setempat dengan ketersediaan layanan seluruh Kota dan Kabupaten di Indonesia.

Produk dan Layanan STEPS.ID

Produk dan layanan Sertifikasi, Legal dan Perizinan kami antara lain Pendirian PT, Pendirian CV, Pendirian Firma, Pendirian Yayasan, Pendirian PT PMA, Pendirian Persekutuan Perdata, SIO BUJP / Izin Satpam, Pendaftaran PPJP, Izin SLF / Sertifikat Laik Fungsi, SLO Genset, Perizinan SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah), Sertifikasi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 13485, ISO 21001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 37001, Pendaftaran Alih Daya, Virtual Office dan lain-lain.

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, istilah “PPJP” (Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja) kini dikenal secara resmi sebagai Perjanjian Alih Daya. Peraturan ini menetapkan batasan baru mengenai jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan, kewajiban pencatatan ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), serta perlindungan hak pekerja alih daya. STEPS.ID membantu perusahaan Anda mengurus pendaftaran/pencatatan Perjanjian Alih Daya secara cepat dan sesuai ketentuan terbaru, di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia.

Jangkauan Nasional Pendaftaran Alih Daya STEPS.ID

STEPS.ID memberikan layanan konsultasi dan Pendaftaran Alih Daya sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya di seluruh Kota dan Kabupaten wilayah Indonesia.

DAFTAR KOTA LAYANAN PENDAFTARAN ALIH DAYA

Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Bangka Belitung, Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin, Banjarnegara, Banyumas, Banyuwangi, Batam, Batang, Batu, Baubau, Bekasi, Bengkulu, Biak, Bima, Binjai, Bitung, Blitar, Blora, Bogor, Bojonegoro, Bondowoso, Bontang, Boyolali, Brebes, Bukittinggi, Ciamis, Cianjur, Cikarang, Cilacap, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Deli Serdang, Demak, Denpasar, Depok, Dumai, Fakfak, Garut, Gorontalo, Gresik, Grobogan, Gunungsitoli, Indramayu, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Jepara, Jombang, Kaimana, Karawang, Kebumen, Kediri, Kendal, Kendari, Kepulauan Tidore, Klaten, Kotamobagu, Kuningan, Kupang, Kutai Kartanegara, Lamongan, Langkat, Langsa, Lhokseumawe, Lombok, Lubuk Linggau, Lumajang, Madiun, Magelang, Magetan, Majalengka, Makassar, Malang, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Metro, Metro Lampung, Meulaboh, Mimika, Mojokerto, Nabire, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Padang, Padang Panjang, Padangsidimpuan, Pagar Alam, Palangkaraya, Palembang, Palopo, Palu, Pamekasan, Pangkalpinang, Parepare, Pariaman, Pasuruan, Pati, Payakumbuh, Pekalongan, Pekanbaru, Pemalang, Pematangsiantar, Ponorogo, Pontianak, Prabumulih, Probolinggo, Purwakarta, Rembang, Riau, Sabang, Salatiga, Samarinda, Sampang, Sawahlunto, Semarang, Serang, Sibolga, Sidoarjo, Simalungun, Singkawang, Situbondo, Surakarta, Solok, Sorong, Subang, Subulussalam, Sukabumi, Sumba, Sumedang, Sumenep, Sungai Penuh, Surabaya, Tangerang, Tangerang Selatan, Tanjung Selor, Tanjungbalai, Tanjungpinang, Tarakan, Tasikmalaya, Tebing Tinggi, Tegal, Ternate, Tidore Kepulauan, Timika, Tomohon, Trenggalek, Tual, Tuban, Tulungagung, Wamena, Wonogiri, Yogyakarta dan kota ataupun kabupaten lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

Yuk konsultasi terkait Pendaftaran Alih Daya ke STEPS.ID !

GRAHA STEPS.ID

Jl. Pd. Kelapa Raya No.5B – Blok F1, RT.6/RW.11, Pondok Kelapa,

Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13450

Konsultasi Gratis : 0851-2135-5067

Bagaimana Jika Perjanjian Alih Daya Diperpanjang atau Diubah Panduan Pencatatan Ulang

FAQ PENCATATAN ULANG ALIH DAYA

Apakah perpanjangan Perjanjian Alih Daya wajib dicatatkan ulang ke Disnaker?

Ya. Perpanjangan pada dasarnya adalah perjanjian baru dari sudut pandang hukum, sehingga tetap tunduk pada kewajiban pencatatan dalam 3 hari kerja sejak dokumen perpanjangan ditandatangani.

Apakah penambahan jumlah pekerja alih daya di tengah masa kontrak perlu dicatatkan?

Perubahan jumlah pekerja/buruh menyentuh unsur wajib Pasal 4 huruf d, sehingga sebaiknya dibuat adendum tertulis dan dicatatkan ke Disnaker agar dokumen yang tercatat sesuai dengan kondisi terbaru.

Bagaimana jika lokasi pelaksanaan pekerjaan alih daya berubah?

Karena lokasi menentukan Disnaker yang berwenang menerima pencatatan, perubahan lokasi pekerjaan mengharuskan perusahaan memperbarui perjanjian dan mengajukan pencatatan ke Disnaker di lokasi yang baru.

Apakah semua perubahan kecil dalam Perjanjian Alih Daya wajib dicatatkan ulang?

Permenaker No. 7 Tahun 2026 tidak merinci ambang batas ‘perubahan kecil’ yang dikecualikan, sehingga pendekatan paling aman adalah menganggap setiap perubahan yang menyentuh salah satu dari 6 unsur wajib Pasal 4 sebagai perubahan substansial yang perlu dicatatkan ulang.