
Jasa Pendirian PT PMA: Dari Cek Bidang Usaha sampai Siap Beroperasi
Pendampingan pendirian PT PMA sesuai aturan terbaru: pengecekan KBLI untuk asing, struktur saham dan investasi, akta dan pengesahan, NIB dan perizinan di OSS, setoran modal, LKPM, sampai izin tinggal direktur asing.
BKPM 5/2025Cek KBLI AsingOSSKITAS
Daftar Isi
Jawaban Cepat
STEPS.ID membantu investor asing mendirikan PT PMA dari awal sampai siap beroperasi: memastikan bidang usaha terbuka untuk asing, menyusun struktur saham dan rencana investasi sesuai Peraturan BKPM 5/2025 (modal disetor paling sedikit Rp2,5 miliar), mengurus akta dan pengesahan, NIB dan perizinan di OSS, mendampingi setoran modal, LKPM, serta izin tinggal direktur asing.
1Kenapa Pendirian PT PMA Perlu Didampingi
- Bidang usaha: salah memilih KBLI bisa membuat struktur saham harus diubah dari awal.
- Aturan modal berubah: Peraturan BKPM 5/2025 menurunkan modal disetor menjadi Rp2,5 miliar, tetapi nilai investasi tetap lebih dari Rp10 miliar per KBLI per lokasi.
- Dokumen asing: paspor atau dokumen badan hukum asing perlu dilegalisasi dan diterjemahkan.
- Kewajiban berkelanjutan: LKPM triwulanan, laporan tahunan, dan izin tinggal tenaga asing.
Penjelasan lengkap tentang PT PMA ada di PT PMA Adalah: Syarat, Modal, dan Proses Pendirian PT PMA.
2Yang Kami Kerjakan
| Lingkup | Rincian |
|---|---|
| Konsultasi struktur | Pemegang saham, komposisi saham, modal, dan rencana investasi |
| Cek bidang usaha | KBLI terbuka untuk asing, batas kepemilikan, dan tingkat risiko |
| Nama dan akta | Pemesanan nama dan akta pendirian bersama notaris rekanan |
| Pengesahan | Pengesahan badan hukum di Kementerian Hukum, termasuk data pemilik manfaat |
| NPWP dan NIB | Pendaftaran di OSS, termasuk data nilai investasi per KBLI dan lokasi |
| Persyaratan dasar dan perizinan | KKPR, persetujuan lingkungan, sertifikat standar atau izin sesuai risiko |
| Setoran modal | Panduan rekening perusahaan dan bukti setor |
| Izin tinggal | KITAS investor atau KITAS kerja untuk direktur asing |
| Kepatuhan lanjutan | LKPM dan laporan tahunan, bila diperlukan |
3Proses Bersama STEPS.ID
Konsultasi awal
Kami pelajari rencana bisnis, KBLI, lokasi, dan struktur pemegang saham.
Cek kelayakan
Pastikan bidang usaha terbuka untuk asing dan rencana investasi memenuhi ketentuan.
Dokumen
Pengumpulan dan legalisasi dokumen pemegang saham asing.
Akta dan pengesahan
Penandatanganan akta dan pengesahan badan hukum.
OSS
NPWP, NIB, persyaratan dasar, dan perizinan sesuai tingkat risiko.
Modal dan rekening
Pembukaan rekening dan setoran modal.
Izin tinggal
KITAS untuk direktur atau investor asing.
Serah terima
Seluruh dokumen legalitas dan jadwal kewajiban rutin diserahkan kepada Anda.
4Ketentuan Modal Terbaru
| Ketentuan | Besaran |
|---|---|
| Modal ditempatkan dan disetor | Paling sedikit Rp2,5 miliar |
| Nilai investasi | Lebih dari Rp10 miliar per KBLI 5 digit per lokasi, di luar tanah dan bangunan, kecuali sektor tertentu |
| Larangan pemindahan modal | 12 bulan sejak disetor, kecuali untuk keperluan usaha |
Ketentuan ini berdasarkan Peraturan BKPM 5/2025. Detailnya ada di Modal Minimum PT PMA Terbaru.
5Dokumen yang Perlu Disiapkan
| Pemegang Saham | Dokumen |
|---|---|
| Perorangan asing | Paspor yang masih berlaku |
| Badan hukum asing | Dokumen pendirian dan susunan pengurus yang dilegalisasi, serta surat kuasa |
| Pemegang saham Indonesia | KTP dan NPWP, atau dokumen badan usaha |
| Perusahaan | Usulan nama, KBLI, alamat usaha, susunan direksi dan komisaris, rencana investasi |
6Biaya dan Waktu
Biaya dan waktu bergantung pada KBLI, lokasi, tingkat risiko perizinan, dan kesiapan dokumen pemegang saham asing. Kami memberikan rincian tertulis setelah konsultasi awal, dengan memisahkan biaya pendirian dari modal disetor.
Komponen biaya dijelaskan di Biaya Pendirian PT PMA dan Rinciannya.
7Kenapa STEPS.ID
- Satu pintu: legalitas, perizinan OSS, sampai KITAS dalam satu pendampingan.
- Mengikuti aturan terbaru: Peraturan BKPM 5/2025, PP 28/2025, Permenkum 49/2025, dan KBLI 2025.
- Struktur yang legal: kami tidak menawarkan skema nominee. Lihat Risiko Nominee Arrangement dalam PT PMA.
- Kepatuhan lanjutan: pendampingan LKPM dan laporan tahunan setelah PT berdiri.
- Harga sama se-Indonesia dan melayani lebih dari 159 kota.
Untuk pendirian PT dengan pemegang saham Indonesia saja, lihat layanan pendirian PT.
8Glosarium Istilah
PT PMAPerseroan terbatas dengan pemegang saham asing.
KBLIKlasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Nilai InvestasiTotal rencana penanaman modal per KBLI per lokasi.
LKPMLaporan Kegiatan Penanaman Modal.
KITASKartu Izin Tinggal Terbatas.
9FAQ Layanan Pendirian PT PMA
Berapa modal minimal mendirikan PT PMA?
Modal disetor paling sedikit Rp2,5 miliar berdasarkan Peraturan BKPM 5/2025, dengan nilai investasi lebih dari Rp10 miliar per KBLI per lokasi.
Apa saja yang didapat setelah PT PMA berdiri?
Akta pendirian, SK pengesahan, NPWP, NIB, perizinan sesuai tingkat risiko, dan bila diperlukan KITAS untuk direktur asing.
Apakah investor harus datang ke Indonesia?
Tidak selalu. Penandatanganan bisa dilakukan melalui kuasa, tergantung kebutuhan dokumen dan notaris.
Apakah bisa 100% saham asing?
Bisa untuk bidang usaha yang terbuka penuh. Kami cek ketentuan KBLI Anda di awal.
Apakah STEPS.ID membantu KITAS direktur?
Ya, termasuk KITAS investor bagi pemegang saham minimal Rp10 miliar atau KITAS kerja dengan RPTKA.
Apakah ada pendampingan setelah PT berdiri?
Ya, termasuk LKPM triwulanan dan laporan tahunan.
Apakah STEPS.ID menyediakan nominee?
Tidak. Perjanjian nominee batal demi hukum menurut UU Penanaman Modal. Kami membantu menyusun struktur yang legal.
Berapa lama proses pendirian PT PMA?
Bergantung pada KBLI, lokasi, tingkat risiko perizinan, dan kesiapan dokumen asing. Estimasi kami berikan setelah konsultasi awal.
Siap Mendirikan PT PMA?
Yuk konsultasi dengan STEPS.ID terkait pendirian PT PMA, dari pengecekan bidang usaha sampai siap beroperasi.
Referensi regulasi:
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal — JDIH BPK
- Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 — JDIH BPK
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal jo. Perpres 49/2021 — JDIH BPK
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko — JDIH BPK



































