Didukung oleh tim profesional yang berpengalaman serta pemahaman mendalam terhadap regulasi legal dan perizinan, STEPS.ID hadir untuk membantu industri dan perusahaan dalam proses pengurusan Perizinan SIPA secara lebih terstruktur, efisien, dan tepat sasaran dengan ketersediaan layanan di seluruh wilayah Indonesia.
JASA PENGURUSAN SURAT IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas terkait kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya untuk melakukan pemanfaatan atau pengambilan air tanah dari sumber air tanah. Pemanfaatan air tanah ini bisa berhubungan dengan berbagai keperluan seperti irigasi, industri, perumahan, dan lain sebagainya.
SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah) adalah izin wajib bagi pelaku usaha yang mengambil dan memakai air tanah dari sumur bor atau sumur gali untuk menunjang kegiatan usahanya. Nama resminya kini Izin Pengusahaan Air Tanah, diajukan lewat OSS sesuai Permen ESDM No. 14 Tahun 2024, terbit paling lama 14 hari kerja bila data teknis lengkap, dan berlaku 5 tahun.
Dasar & Pengertian
Apa yang dimaksud dengan SIPA?
SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah) adalah izin bagi pelaku usaha untuk mengambil dan menggunakan air tanah dari sumur bor atau sumur gali guna menunjang kegiatan usaha. Nama resminya dalam Permen ESDM No. 14 Tahun 2024 adalah Izin Pengusahaan Air Tanah.
Apa perbedaan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah?
Izin Pengusahaan Air Tanah untuk kegiatan usaha dan diajukan lewat OSS. Persetujuan Penggunaan Air Tanah untuk kegiatan bukan usaha, seperti rumah tangga dengan pemakaian 100 m³/bulan atau lebih, fasilitas umum, penelitian pemerintah, atau dewatering, dan diajukan lewat Aplikasi Perizinan Online Kementerian ESDM.
Apa bedanya SIPA dengan berlangganan air PDAM?
SIPA adalah izin mengambil air tanah langsung dari sumur milik sendiri. Berlangganan PDAM berarti membeli air dari penyedia resmi, sehingga tidak memerlukan SIPA. Jika usaha memakai keduanya, sumur yang dipakai untuk usaha tetap wajib berizin.
Apa dasar hukum SIPA saat ini?
UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja), PP No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, PP No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Permen ESDM No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
Siapa yang Wajib
Siapa saja yang wajib memiliki SIPA?
Setiap pelaku usaha yang memakai air tanah untuk menunjang kegiatan usahanya, tanpa batas volume minimum. Contohnya industri, hotel, restoran, rumah sakit dan sekolah swasta, perkantoran, perumahan, kawasan komersial, perkebunan, hingga usaha cuci mobil dan laundry.
Apakah rumah tangga wajib mengurus SIPA?
Tidak. Rumah tangga memakai jalur Persetujuan Penggunaan Air Tanah, dan baru wajib bila pemakaiannya 100 m³/bulan atau lebih per kepala keluarga. Di bawah itu tidak memerlukan persetujuan.
Siapa yang dikecualikan dari izin atau persetujuan air tanah?
Kebutuhan pokok sehari-hari di bawah 100 m³/bulan, instansi pemerintah untuk operasional perkantoran, rumah ibadah, pertanian rakyat yang bukan usaha, serta air ikutan atau dewatering yang terkait langsung dengan kegiatan tambang, migas, atau panas bumi.
Syarat & Proses
Di mana permohonan SIPA diajukan?
Melalui sistem OSS sebagai PB-UMKU Izin Pengusahaan Air Tanah. Penerbitnya Menteri ESDM, gubernur, atau bupati/wali kota, tergantung letak Cekungan Air Tanah dan wilayah sungai lokasi sumur.
Bagaimana cara mengecek kewenangan izin di lokasi saya?
Kewenangan ditentukan wilayah sungai: lintas negara, lintas provinsi, atau strategis nasional oleh pusat; lintas kabupaten/kota oleh provinsi; dalam satu kabupaten/kota oleh bupati/wali kota. Lokasinya dapat dicek pada peta wilayah sungai dan Cekungan Air Tanah dari Badan Geologi.
Apa saja syarat permohonan SIPA baru?
NIB dan KKPR aktif di OSS, lalu data teknis: koordinat titik sumur (decimal degree) di dalam KKPR, rencana debit m³/hari, kedalaman dan diameter sumur, surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, imbuhan, dan/atau pantau, serta gambar rencana konstruksi sumur.
Apakah perlu dokumen lingkungan seperti UKL-UPL atau AMDAL?
Dokumen lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) mengikuti perizinan usaha Anda secara keseluruhan sesuai skala kegiatan. Untuk permohonan SIPA sendiri, yang diminta adalah data teknis sumur dan KKPR.
Apakah masih perlu persetujuan pengeboran eksplorasi?
Tidak. Sejak Permen ESDM 14/2024, persetujuan pengeboran eksplorasi dan studi kelayakan dilebur menjadi satu permohonan di OSS. Pengeboran dilakukan setelah izin terbit, paling lama 1 tahun.
Apa fungsi pumping test, borehole camera, dan survei geolistrik?
Ketiganya pekerjaan teknis sesuai pedoman teknis Badan Geologi. Survei geolistrik membantu menentukan titik dan kedalaman sumur, pumping test mengukur kapasitas akuifer dan debit aman, dan borehole camera merekam kondisi konstruksi di dalam lubang sumur.
Bagaimana jika sumur sudah ada tapi belum berizin?
Ajukan lewat PB-UMKU Izin Pengusahaan Air Tanah Penataan dengan tambahan surat pernyataan mulai terbangunnya konstruksi dan/atau penggunaan air tanah, serta penuhi denda administratif. Masa penataan menurut UU Cipta Kerja berakhir 31 Maret 2026, sehingga sumur seperti ini sebaiknya segera diurus.
Apa syarat dewatering untuk proyek konstruksi?
Dewatering memakai Persetujuan Penggunaan Air Tanah dengan data jangka waktu, metode, jenis dan kapasitas pompa, kedalaman akuifer, debit dan durasi pemompaan harian, serta gambar rencana teknis yang memuat luas, kedalaman galian, dan cut-off wall. Persetujuan berlaku paling lama 1 tahun.
Waktu, Masa Berlaku & Biaya
Berapa lama izin SIPA terbit?
Paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diajukan, bila data teknis dinyatakan lengkap dan sesuai. Waktu penyiapan data teknis, survei, dan pengeboran di lapangan berada di luar hitungan tersebut.
Apa yang terjadi jika berkas kurang lengkap?
Pemohon wajib mengirim perbaikan paling lambat 7 hari kerja sejak pemberitahuan di OSS. Jika terlewat, permohonan batal dan harus diajukan ulang.
Berapa lama masa berlaku SIPA?
Izin Pengusahaan Air Tanah berlaku 5 tahun dan dapat dievaluasi sesuai kondisi Zona Konservasi Air Tanah. Persetujuan dewatering berlaku paling lama 1 tahun.
Kapan harus mengajukan perpanjangan SIPA?
Lewat OSS, paling cepat 6 bulan dan paling lambat 2 bulan sebelum izin berakhir. Jika tidak ada perubahan data, perpanjangan memakai data yang sudah tersimpan di OSS.
Apa syarat perpanjangan untuk SIPA lama yang belum terbit lewat OSS?
Koordinat titik sumur di dalam KKPR, salinan izin lama, data debit m³/hari, kedalaman dan diameter sumur, foto geotagging sumur imbuhan, resapan, atau pantau, serta gambar konstruksi sumur sesuai contoh Permen ESDM 14/2024.
Apakah SIPA lama yang terbit sebelum Permen ESDM 14/2024 masih berlaku?
Ya. Izin yang terbit sebelum Permen ESDM 14/2024 tetap berlaku sampai masa berlakunya habis, lalu diperpanjang mengikuti ketentuan baru.
Berapa biaya resmi penerbitan SIPA dari pemerintah?
Tidak dipungut biaya. Pasal 24 Permen ESDM 14/2024 menyatakan penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah tidak dikenakan biaya.
Kalau izinnya gratis, kenapa perlu konsultan?
Biaya utama ada di pekerjaan teknis: menentukan titik dan debit yang sesuai zona konservasi, menyusun gambar konstruksi, pengeboran, meter air, sumur resapan atau imbuhan, sumur pantau, serta mengawal verifikasi di OSS. Kesalahan data teknis sering membuat permohonan batal dan harus diulang.
Apakah ada pajak setelah SIPA terbit?
Ya. Pemegang izin membayar Pajak Air Tanah ke pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD), tarifnya paling tinggi 20% dari Nilai Perolehan Air Tanah, dengan tarif riil mengikuti perda setempat.
Kewajiban Setelah Izin Terbit
Apa kewajiban utama setelah SIPA terbit?
Melakukan pengeboran paling lama 1 tahun, memasang meter air di pipa keluar sumur, membangun sumur imbuhan atau resapan, membangun sumur pantau bila diwajibkan, menyampaikan laporan teknis berkala, serta memberi akses pemeriksaan kepada petugas berwenang.
Apakah ada batasan debit air yang boleh diambil?
Ya, sesuai Zona Konservasi Air Tanah: paling banyak 25 m³/hari di zona perlindungan, paling banyak 10 m³/hari di zona kritis, izin baru tidak diberikan di zona rusak, dan sumur di akuifer dangkal kurang dari 40 m dibatasi paling banyak 10 m³/hari dengan beberapa pengecualian teknis.
Kapan wajib menyampaikan laporan penggunaan air tanah?
Bila debit pengambilan lebih dari 10 m³/hari, laporan teknis disampaikan setiap 6 bulan melalui Aplikasi Perizinan Online Kementerian ESDM, berisi rekap debit bulanan, analisis kualitas air tiap 6 bulan, dan kedalaman muka air tanah bulanan.
Siapa yang wajib membangun sumur pantau?
Satu sumur pantau dengan AWLR untuk setiap sumur ke-5 dan kelipatannya di satu lokasi, atau untuk pengambilan 5.000 m³/hari atau lebih di satu lokasi. Sumur pantau wajib selesai paling lama 2 tahun sejak izin terbit.
Bagaimana jika sumur rusak akibat bencana alam?
Pemegang izin dapat mengajukan perubahan izin lewat OSS dengan melampirkan penetapan keadaan bencana dari instansi berwenang dan gambar rencana perubahan atau sumur pengganti.
Sanksi
Apa sanksi jika melanggar kewajiban pemegang SIPA?
Sanksi administratif bertahap: peringatan tertulis 3 kali berturut-turut masing-masing 7 hari kerja, lalu penghentian sementara kegiatan, lalu pencabutan izin bila tidak diperbaiki dalam 14 hari kerja.
Apa sanksi memakai air tanah untuk usaha tanpa SIPA?
Setelah masa penataan berakhir 31 Maret 2026, penggunaan sumber daya air untuk usaha tanpa Perizinan Berusaha masuk ranah pidana UU Sumber Daya Air sebagaimana diubah UU Cipta Kerja, di samping kewajiban menutup sumur sesuai pedoman teknis.
Bolehkah SIPA disewakan atau dipindahtangankan?
Tidak. Menyewakan atau memindahtangankan izin penggunaan sumber daya air, sebagian maupun seluruhnya, dilarang dan termasuk perbuatan yang diancam pidana dalam UU Sumber Daya Air.
Apa akibatnya jika SIPA habis dan tidak diperpanjang?
Pemegang izin wajib menutup sumur bor atau gali paling lambat 30 hari kalender sejak izin berakhir, sesuai pedoman teknis Menteri ESDM.
Layanan STEPS.ID
Apa saja yang dibantu STEPS.ID dalam pengurusan SIPA?
Mulai dari cek kewajiban dan kewenangan, cek Zona Konservasi Air Tanah, penyusunan data teknis dan gambar konstruksi, koordinasi pekerjaan teknis lapangan, pengajuan PB-UMKU di OSS, pendampingan verifikasi dan perbaikan, hingga izin terbit.
Berapa lama pengurusan SIPA bersama konsultan?
Bergantung pada kesiapan KKPR dan pekerjaan teknis di lapangan. Setelah data teknis lengkap, penerbitan di OSS paling lama 14 hari kerja. Hubungi admin STEPS.ID untuk estimasi sesuai kondisi lokasi Anda.
Wilayah mana saja yang dilayani STEPS.ID?
Layanan pengurusan Perizinan SIPA dari STEPS.ID tersedia di lebih dari 159 kota dan kabupaten di Indonesia, antara lain Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Makassar, Batam, dan Balikpapan, dengan harga sama se-Indonesia.
Bagaimana cara konsultasi pengurusan SIPA dengan STEPS.ID?
Hubungi admin STEPS.ID melalui tombol WhatsApp di halaman ini. Siapkan lokasi sumur, jenis usaha, dan perkiraan kebutuhan air agar tim bisa langsung memetakan kebutuhan izin Anda.
STEPS.ID adalah perusahaan konsultan dan penyedia jasa layanan Pengurusan Perizinan SIPA ( Surat Izin Pengusahaan Air Tanah) dengan ketersediaan layanan di seluruh kota di wilayah Indonesia.
Produk dan Layanan STEPS.ID
Produk dan layanan Sertifikasi, Legal dan Perizinan kami antara lain Pendirian PT, Pendirian CV, Pendirian Firma, Pendirian Yayasan, Pendirian PT PMA, Pendirian Persekutuan Perdata, SIO BUJP / Izin Satpam, Pendaftaran PPJP, Izin SLF / Sertifikat Laik Fungsi, SLO Genset, Perizinan SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah), Virtual Office dan lain-lain.
Jangkauan Nasional Layanan STEPS.ID
Bekerja sama dengan berbagai lembaga resmi negara seperti Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan beberapa lembaga terkait lainnya, STEPS.ID melayani kebutuhan pengurusan Perizinan SIPA | Surat Izin Pengusahaan Air Tanah di berbagai Kota dan Kabupaten di Indonesia antara lain : Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Bangka Belitung, Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin, Banjarnegara, Banyumas, Banyuwangi, Batam, Batang, Batu, Baubau, Bekasi, Bengkulu, Biak, Bima, Binjai, Bitung, Blitar, Blora, Bogor, Bojonegoro, Bondowoso, Bontang, Boyolali, Brebes, Bukittinggi, Ciamis, Cianjur, Cikarang, Cilacap, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Deli Serdang, Demak, Denpasar, Depok, Dumai, Fakfak, Garut, Gorontalo, Gresik, Grobogan, Gunungsitoli, Indramayu, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Jepara, Jombang, Kaimana, Karawang, Kebumen, Kediri, Kendal, Kendari, Kepulauan Tidore, Klaten, Kotamobagu, Kuningan, Kupang, Kutai Kartanegara, Lamongan, Langkat, Langsa, Lhokseumawe, Lombok, Lubuk Linggau, Lumajang, Madiun, Magelang, Magetan, Majalengka, Makassar, Malang, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Metro, Metro Lampung, Meulaboh, Mimika, Mojokerto, Nabire, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Padang, Padang Panjang, Padangsidimpuan, Pagar Alam, Palangkaraya, Palembang, Palopo, Palu, Pamekasan, Pangkalpinang, Parepare, Pariaman, Pasuruan, Pati, Payakumbuh, Pekalongan, Pekanbaru, Pemalang, Pematangsiantar, Ponorogo, Pontianak, Prabumulih, Probolinggo, Purwakarta, Rembang, Riau, Sabang, Salatiga, Samarinda, Sampang, Sawahlunto, Semarang, Serang, Sibolga, Sidoarjo, Simalungun, Singkawang, Situbondo, Surakarta, Solok, Sorong, Subang, Subulussalam, Sukabumi, Sumba, Sumedang, Sumenep, Sungai Penuh, Surabaya, Tangerang, Tangerang Selatan, Tanjung Selor, Tanjungbalai, Tanjungpinang, Tarakan, Tasikmalaya, Tebing Tinggi, Tegal, Ternate, Tidore Kepulauan, Timika, Tomohon, Trenggalek, Tual, Tuban, Tulungagung, Wamena, Wonogiri, Yogyakarta dan kota ataupun kabupaten lainnya di seluruh wilayah Indonesia.
Yuk berkunjung atau diskusi via Whatsapp terkait Perizinan SIPA ke STEPS.ID !
GRAHA STEPS ID

Surat Izin Pengusahaan Air Tanah dan Jasa Pengurusan Perizinan SIPA Ekonomis




































