1Aturan Dasar: Usaha atau Bukan Usaha

Siapa yang wajib memiliki SIPA ditentukan oleh satu pertanyaan sederhana: air tanah itu dipakai untuk kegiatan usaha atau bukan? Permen ESDM 14/2024 membagi penggunaan air tanah menjadi dua jalur (Pasal 2):

Baca juga: Apa Itu SIPA? Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Cara Mengurusnya

2Pasal yang Mewajibkan SIPA

Artinya, bentuk badan usaha tidak membuat Anda bebas izin. PT, CV, koperasi, BUMN, hingga perorangan yang membuka usaha sama-sama wajib bila air tanahnya dipakai untuk usaha.

37 Bidang Usaha yang Wajib SIPA

Pasal 5 ayat 1 Permen ESDM 14/2024 menyebut bidang usaha yang permohonan Izin Pengusahaan Air Tanahnya diatur:

1. Pertanian, kehutanan, ESDM, dan perikananPerkebunan, peternakan, tambak dan budidaya ikan, pengolahan hasil hutan, serta usaha energi yang memakai air tanah.
2. Industri dan kawasan industriPabrik makanan dan minuman, AMDK, tekstil, kimia, pengolahan logam, dan pengelola kawasan industri.
3. Pariwisata, kawasan pariwisata, dan jasa lainnyaHotel, villa, resort, restoran, kafe, kolam renang komersial, laundry, cuci mobil, dan jasa lain yang memakai air tanah.
4. KesehatanRumah sakit, klinik, dan laboratorium yang dikelola sebagai usaha.
5. PendidikanSekolah, kampus, dan lembaga pelatihan swasta.
6. Infrastruktur dan transportasiTerminal, pelabuhan, bandara, depo, dan fasilitas logistik yang dikelola badan usaha.
7. Perumahan, perkantoran, dan kawasan komersialPengembang dan pengelola perumahan, apartemen, gedung perkantoran, mal, ruko, dan pergudangan.

4Contoh Usaha dan Status Izinnya

5Kegiatan Bukan Usaha: Kapan Wajib Persetujuan

Pasal 6 ayat 1 Permen ESDM 14/2024 mewajibkan Persetujuan Penggunaan Air Tanah untuk:

• Kebutuhan pokok sehari-hari dengan pemakaian ≥100 m³/bulan per kepala keluarga.
• Pemakaian berkelompok ≥100 m³/bulan per kelompok.
• Wisata atau olahraga air yang dikelola untuk kepentingan umum atau bukan usaha.
• Penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan/atau kesehatan milik pemerintah.
• Taman kota yang tidak dipungut biaya, fasilitas umum, atau fasilitas sosial lainnya.
• Bantuan sumur bor/gali berkelompok dari pemerintah, swasta, atau perseorangan.
• Kegiatan dewatering pada pekerjaan konstruksi.
• Pembangunan sumur imbuhan atau sumur pantau.

Sebagai gambaran, 100 m³ setara 100.000 liter atau sekitar 200 kali mengisi tandon 500 liter. Kementerian ESDM menyebut rumah tangga biasa memakai rata-rata 20–30 m³ per bulan.

6Siapa yang Dikecualikan

Pasal 6 ayat 2 menyebut penggunaan air tanah yang tidak memerlukan Persetujuan Penggunaan Air Tanah:

• Kebutuhan pokok sehari-hari di bawah 100 m³/bulan per kepala keluarga atau per kelompok.
• Instansi pemerintah untuk operasional perkantoran.
• Rumah ibadah.
• Pertanian rakyat yang bukan kegiatan usaha.
• Air ikutan dan/atau dewatering yang terkait langsung dengan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, migas, atau panas bumi.

7Kasus Khusus yang Sering Keliru

Usaha menyewa gedung yang punya sumur

Izin melekat pada pelaku usaha dan titik sumur. Pastikan siapa yang tercatat sebagai pemegang izin, pengelola gedung atau penyewa, dan tuangkan dalam perjanjian sewa. SIPA tidak boleh disewakan atau dipindahtangankan.

Sumur sudah ada sebelum usaha berdiri

Sumur lama yang dipakai untuk usaha tetap wajib berizin. Masa penataan bagi sumur tanpa izin berakhir 31 Maret 2026, jadi sumur seperti ini sebaiknya segera diurus atau ditutup sesuai pedoman teknis.

Proyek konstruksi yang memompa air tanah

Pemompaan untuk menurunkan muka air tanah saat konstruksi (dewatering) memakai Persetujuan Penggunaan Air Tanah, bukan Izin Pengusahaan Air Tanah, dan berlaku paling lama 1 tahun. Bila setelah bangunan jadi air tanah dipakai untuk operasional usaha, izinnya diurus terpisah.

Usaha di zona kritis atau rusak

Kewajiban izin tetap sama, tetapi debit yang bisa diberikan dibatasi: paling banyak 10 m³/hari di zona kritis, dan izin baru tidak dapat diberikan di zona rusak. Cek peta Zona Konservasi Air Tanah sebelum merencanakan sumur baru.

Sudah pakai PDAM, tapi punya sumur cadangan

Selama sumur cadangan dipakai untuk menunjang usaha, meski hanya saat air PDAM mati, sumur itu tetap memerlukan izin.

8Cek Mandiri: Apakah Usaha Saya Wajib SIPA?

1. Apakah Anda mengambil air dari sumur bor/gali?Jika semua air dari PDAM atau penyedia resmi, Anda tidak memerlukan SIPA.
2. Apakah air itu menunjang kegiatan usaha?Jika ya, Anda wajib Izin Pengusahaan Air Tanah, berapa pun volumenya.
3. Jika bukan usaha, apakah pemakaiannya ≥100 m³/bulan?Jika ya, atau termasuk daftar Pasal 6 ayat 1, Anda wajib Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
4. Apakah termasuk pengecualian Pasal 6 ayat 2?Rumah ibadah, kantor instansi pemerintah, pertanian rakyat non-usaha, dan rumah tangga di bawah 100 m³/bulan tidak memerlukan persetujuan.

9Risiko Memakai Air Tanah Tanpa Izin

• Setelah masa penataan berakhir, penggunaan air untuk usaha tanpa Perizinan Berusaha masuk ranah pidana UU Sumber Daya Air jo UU Cipta Kerja.
• Sumur dapat diperintahkan ditutup sesuai pedoman teknis Menteri ESDM.
• Pemerintah daerah tetap dapat menagih Pajak Air Tanah, dan temuan pemeriksaan sering berujung pada penyegelan.
• Izin lain yang berkaitan, seperti persetujuan lingkungan atau sertifikasi, dapat terhambat saat audit kepatuhan.

Pemegang izin yang melanggar kewajiban juga dapat dikenai sanksi administratif bertahap: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, lalu pencabutan izin.

10Langkah Berikutnya Jika Usaha Anda Wajib SIPA

• Pastikan NIB, KBLI, dan KKPR sudah terbit di OSS.
• Tentukan titik sumur di dalam koordinat KKPR dan hitung kebutuhan debit dalam m³/hari.
• Cek Zona Konservasi Air Tanah dan instansi yang berwenang di lokasi Anda.
• Siapkan gambar rencana konstruksi sumur dan surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, imbuhan, dan/atau pantau.
• Ajukan Izin Pengusahaan Air Tanah lewat OSS. Izin terbit paling lama 14 hari kerja bila data teknis lengkap dan sesuai.

Panduan lengkap syarat, alur, dan kewajiban setelah izin terbit ada di artikel Apa Itu SIPA? Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Cara Mengurusnya.

11FAQ Siapa yang Wajib SIPA