PERIZINAN SIPA BEKASI

SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah) adalah bukti legal atau izin resmi dari pemerintah yang diberikan kepada entitas bisnis atau individu untuk mengelola dan mengambil air tanah secara sah dan berkelanjutan.

Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan kepada pelaku usaha untuk kegiatan komersial atau bisnis, sedangkan Persetujuan Penggunaan Air Tanah diberikan untuk kegiatan non-usaha seperti kebutuhan hidup sehari-hari kelompok, fasilitas umum, penelitian, atau rumah ibadah.

Pelaku usaha yang menggunakan air tanah (berupa sumur bor atau gali) untuk menunjang kegiatan operasional komersialnya wajib memiliki SIPA, contohnya seperti industri, hotel, kawasan komersial, perumahan, perkebunan, atau proyek bangunan.

SIPA (Surat Izin Pengambilan Air) adalah perizinan untuk mengambil air secara langsung dari sumber alam seperti air tanah atau sungai, sedangkan Izin Penggunaan Air adalah izin berlangganan pemanfaatan air dari penyedia resmi seperti PDAM atau PAM.

Penggunaan air tanah murni untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari keluarga tidak memerlukan izin jika volume yang digunakan kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga.

SIPA wajib dimiliki untuk memastikan operasional bisnis Anda sah secara hukum, menjadi instrumen mengontrol agar pengambilan air tidak merusak lingkungan sekitar, mencegah turunnya muka air tanah atau intrusi air laut, serta untuk menghindari sanksi administratif maupun pidana.

Ini adalah sumur yang wajib dibuat oleh pemegang izin guna meresapkan air kembali ke dalam lapisan tanah, sebagai bentuk upaya konservasi untuk menjaga keseimbangan cadangan air bawah tanah.

Sumur pantau adalah fasilitas sumur yang diwajibkan pembangunannya dengan dilengkapi alat perekaman pengukuran kedalaman muka air tanah otomatis (AWLR), yang berfungsi untuk memantau perubahan air tanah di area eksploitasi.

Pumping test adalah metode khusus yang digunakan untuk mengukur sifat hidrogeologi dan kapasitas akuifer sumur dengan mengambil air secara konstan dan mengamati respons perubahan level air tanah.

Alat ini digunakan untuk merekam gambar atau video dari dalam lubang sumur bor guna mengamati langsung struktur geologinya, yang nantinya akan menjadi referensi data wajib untuk mendokumentasikan konstruksi sumur.

Pengurusan SIPA memiliki beberapa landasan hukum, di antaranya UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023, serta beleid terbaru Permen ESDM No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah.

Pengajuan perizinan disesuaikan dengan letak wilayah Cekungan Air Tanah (CAT), yang izinnya bisa diterbitkan oleh Kementerian ESDM untuk tingkat pusat, Gubernur, atau Bupati/Walikota, sesuai wilayah sungainya.

Anda bisa memastikan status kewenangannya secara akurat melalui Peta Wilayah Sungai dan Cekungan Air Tanah yang tersedia di portal layanan resmi air tanah Badan Geologi.

Ya, permohonan untuk Izin Pengusahaan Air Tanah (kegiatan bisnis) diajukan melalui sistem perizinan OSS, sedangkan untuk Persetujuan Penggunaan Air Tanah (non-bisnis) diajukan melalui sistem Aplikasi Perizinan Online Kementerian ESDM.

Kebijakan Penataan SIPA adalah program transisi penertiban dari pemerintah bagi para pengguna air tanah yang sumurnya dibangun sebelum ada izin atau yang masa berlaku izinnya sudah habis, untuk segera dilegalkan.

Kementerian ESDM telah menetapkan batas akhir program pengurusan perizinan penataan SIPA paling lambat tanggal 31 Maret 2026.

Pengguna air tanah komersial ilegal dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara/penyegelan, denda hingga miliaran rupiah, dan ancaman sanksi pidana penjara mulai dari 1 hingga 3 tahun.

Tidak diperbolehkan. Memindahtangankan atau menyewakan izin pemanfaatan sumber daya air secara ilegal berpotensi dipidana penjara antara 1 hingga 3 tahun dan dikenakan denda Rp1 Miliar hingga Rp5 Miliar.

Apabila masa berlaku sudah berakhir dan Anda tidak memproses perpanjangan, Anda diwajibkan untuk menutup fasilitas sumur bor atau gali air tanah tersebut selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak masa berlakunya selesai.

Persyaratan legal yang utama meliputi KTP pemohon, akta pendirian entitas perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha yang tercetak dari OSS.

Jika diperlukan sesuai skalanya, pemohon wajib melampirkan persetujuan dokumen lingkungan seperti UKL-UPL atau AMDAL dari instansi terkait.

Pemohon wajib mencantumkan koordinat titik sumur eksplorasi (format decimal degree), rencana debit pengambilan air, kedalaman sumur, diameter sumur, dan melampirkan gambar rencana konstruksi sumur bor.

Ya, setiap pemohon SIPA diwajibkan melampirkan surat kesanggupan yang dibubuhi materai untuk melaksanakan pembuatan sumur resapan, sumur imbuhan, dan/atau sumur pantau.

Persyaratan dari aspek geologi mencakup penampang litologi, berita acara terkait pengawasan konstruksi dan proses logging, berita acara pengujian pompa (uji debit), serta rekomendasi teknis pengawasan sumur.

Ya, Anda disyaratkan menyertakan salinan lembar hasil analisa fisika dan kimia atas air bawah tanah yang dikeluarkan oleh laboratorium yang sah dan diakui oleh pemerintah.

Sebagai tambahan, Anda wajib menyiapkan salinan SIPA lama, laporan rincian pemakaian air 3 bulan terakhir, fotokopi lunas pajak air 3 bulan terakhir, foto geotagging sumur resapan, dan permohonan/keterangan kalibrasi alat meter air.

Ya, salinan bukti surat keterangan telah melaksanakan kalibrasi meter air dari instansi meteorologi atau surat permohonan meter air tersebut wajib Anda lampirkan untuk proses perpanjangan SIPA.

Untuk kegiatan dewatering, pemohon wajib melengkapi permohonan yang berisi rincian waktu kegiatan, metode dewatering, kapasitas dan tipe pompa yang dipakai, kedalaman akuifer, lama durasi pemompaan harian, hingga skema gambar rencana teknis kegiatan dewateringnya.

Umumnya pengerjaannya meliputi proses survei kondisi geolistrik lapangan, proses pengeboran sumur itu sendiri, pengerjaan evaluasi pumping test dan pengamatan borehole camera, penyusunan laporan dokumennya, hingga pengajuan dan pendampingan di sistem OSS.

Jika seluruh persyaratan permohonan beserta data teknisnya telah dievaluasi dan dinyatakan lengkap, maka izin permohonan SIPA Anda akan diterbitkan dalam waktu paling lama 14 hari kerja saja4243.

Pemohon akan diberikan tenggat waktu selama maksimal 7 hari kerja untuk menyelesaikan revisi data di sistem OSS atau aplikasi, namun jika melewati batas waktu tersebut maka permohonan otomatis dibatalkan.

Dokumen legalitas Izin Pengusahaan Air Tanah berlaku dalam jangka waktu selama 5 tahun, dan pemberian batas waktunya bisa dievaluasi sesuai kondisi zona lingkungan air tanahnya.

Proses pengajuan dokumen perpanjangan wajib diserahkan melalui akun OSS Anda pada waktu paling cepat 6 bulan sebelum izin habis, dan maksimal 2 bulan sebelum jangka waktu izinnya kedaluwarsa.

Untuk kegiatan yang berkaitan dengan proyek dewatering (pekerjaan konstruksi penurunan muka air), persetujuannya hanya diberikan secara terbatas untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

Waktu penyelesaian untuk pengurusan izin baru SIPA mulai dari tahapan teknis lapangan hingga izin selesai diterbitkan bersama konsultan biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 bulan.

Berdasarkan peraturan resmi Kementerian ESDM, seluruh proses penyelenggaraan dan penerbitan izin pengusahaan maupun persetujuan penggunaan air tanah tidak dipungut biaya retribusi (gratis).

Meskipun penerbitan dokumen negaranya tidak dipungut biaya, proses pengumpulan syarat permohonannya memerlukan alat ukur dan keahlian teknis tingkat tinggi, seperti pengerjaan pumping test, observasi lapisan tanah dengan borehole camera, serta survei geolistrik lapangan.

Tarif konsultan akan bergantung pada kebutuhan di lokasi. Secara umum, standar harga di pasar untuk menyelesaikan urusan SIPA secara komprehensif (all-in-one) berkisar dari Rp50.000.000 hingga Rp100.000.000 untuk per satu titik sumur (hole).

Biaya pelayanan konsultan tersebut umumnya telah melingkupi kebutuhan persyaratan dinas seperti pengujian alat pumping test, pengerjaan analisis borehole camera, survei pemetaan dengan geolistrik, penyusunan semua laporan teknis, dan pendampingan input berkas ke portal pemerintah.

Ya, meskipun penerbitan izin dari pemerintah pusat/provinsi gratis, pelaku usaha yang telah berizin diwajibkan menyetorkan Pajak Air Tanah (PAT) secara rutin tiap bulannya yang dipungut dan dikelola oleh instansi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat.

Merujuk pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang HKPD di tingkat daerah, tarif pengenaan Pajak Air Tanah ditetapkan maksimal sebesar 20 persen yang kalkulasinya dihitung dari volume pemakaian air dan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT).

Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib menaati setiap ketentuan yang tertera dalam izin, menginstal alat meter air pada outlet pipa sumur, merealisasikan pembangunan sumur resapan dan sumur pantau, serta membuat pelaporan rutin kepada pemerintah.

Ya, pembatasan debit ekstraksi air tanah disesuaikan dengan kondisi pemetaan Zona Konservasi Air Tanah, di mana pada area zona kritis dan pemanfaatan akuifer dangkal (kedalaman di bawah 40 meter), debit maksimum dibatasi paling banyak 10 m³/hari.

Apabila skala kegiatan bisnis Anda melibatkan pengambilan air tanah dengan rata-rata debit yang melampaui angka 10 m³/hari, maka Anda diwajibkan untuk menyampaikan berkas laporan teknis pengoperasian air tanah secara berkala setiap 6 bulan sekali.

Laporan berkala tersebut setidaknya harus melampirkan catatan rekapitulasi jumlah pengambilan air bulanan, bukti hasil pemeriksaan kualitas air secara periodik per 6 bulan, dan pemantauan pengukuran kedalaman muka air tanah di area operasi.

Jika skala pemanfaatan Anda mengharuskan kewajiban sumur pantau, maka infrastruktur berupa sumur pantau yang lengkap dengan alat sensor pengukuran (Automatic Water Level Recorder) tersebut harus sudah diselesaikan pembangunannya paling telat 2 tahun pasca-penerbitan izin SIPA.

Fasilitas sumur pantau diwajibkan bagi area kegiatan operasi yang memiliki jumlah 5 unit sumur bor atau lebih, dan juga wajib diterapkan bagi operasi yang rata-rata pemompaan ekstraksi air tanahnya sudah menyentuh debit 5.000 m³/hari.

Ya, pihak aparatur sipil negara terkait, baik dari kementerian pusat, dinas provinsi, maupun pemerintah daerah berhak memperoleh akses langsung ke lokasi guna melakukan aktivitas inspeksi atau pengawasan insidentil untuk memverifikasi kegiatan operasi sumur Anda.

Jika kondisi di lapangan terdampak oleh bencana alam sehingga fasilitas sumur tidak bisa difungsikan kembali, Anda diizinkan untuk mengajukan permohonan perubahan perizinan di portal OSS dengan melampirkan surat bukti status keadaan bencana beserta skema rancangan sumur alternatif penggantinya.

Ya, bagi operasional sumur yang sudah didukung dengan Izin Pengusahaan Air Tanah yang secara sah terbit sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024, dokumennya akan tetap dinyatakan diakui sampai jangka waktu yang tertera dalam izin tersebut berakhir sepenuhnya.

Layanan pengurusan Perizinan SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah) dari STEPS.ID tersedia di lebih 159+ kota di Indonesia, antara lain Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Bangka Belitung, Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin, Banjarnegara, Banyumas, Banyuwangi, Batam, Batang, Batu, Baubau, Bekasi, Bengkulu, Biak, Bima, Binjai, Bitung, Blitar, Blora, Bogor, Bojonegoro, Bondowoso, Bontang, Boyolali, Brebes, Bukittinggi, Ciamis, Cianjur, Cikarang, Cilacap, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Deli Serdang, Demak, Denpasar, Depok, Dumai, Fakfak, Garut, Gorontalo, Gresik, Grobogan, Gunungsitoli, Indramayu, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Jepara, Jombang, Kaimana, Karawang, Kebumen, Kediri, Kendal, Kendari, Kepulauan Tidore, Klaten, Kotamobagu, Kuningan, Kupang, Kutai Kartanegara, Lamongan, Langkat, Langsa, Lhokseumawe, Lombok, Lubuk Linggau, Lumajang, Madiun, Magelang, Magetan, Majalengka, Makassar, Malang, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Metro, Metro Lampung, Meulaboh, Mimika, Mojokerto, Nabire, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Padang, Padang Panjang, Padangsidimpuan, Pagar Alam, Palangkaraya, Palembang, Palopo, Palu, Pamekasan, Pangkalpinang, Parepare, Pariaman, Pasuruan, Pati, Payakumbuh, Pekalongan, Pekanbaru, Pemalang, Pematangsiantar, Ponorogo, Pontianak, Prabumulih, Probolinggo, Purwakarta, Rembang, Riau, Sabang, Salatiga, Samarinda, Sampang, Sawahlunto, Semarang, Serang, Sibolga, Sidoarjo, Simalungun, Singkawang, Situbondo, Surakarta, Solok, Sorong, Subang, Subulussalam, Sukabumi, Sumba, Sumedang, Sumenep, Sungai Penuh, Surabaya, Tangerang, Tangerang Selatan, Tanjung Selor, Tanjungbalai, Tanjungpinang, Tarakan, Tasikmalaya, Tebing Tinggi, Tegal, Ternate, Tidore Kepulauan, Timika, Tomohon, Trenggalek, Tual, Tuban, Tulungagung, Wamena, Wonogiri dan Yogyakarta

Silakan menghubungi admin kami melalui whatsapp yang terdapat dalam website ini, admin kami akan membantu kebutuhan anda terkait pengurusan Perizinan SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah).