Perizinan BUJP : Langkah Penting Memulai Usaha Jasa Pengamanan
STEPS.ID, Konsultan Pengurusan & Pendaftaran SIO BUJP | Surat Izin Operasional bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan se – Indonesia !
STEPS.ID adalah perusahaan konsultan dan penyedia jasa layanan Pengurusan, Pendaftaran dan Pelaporan Izin Satpam dan Surat Izin Operasional bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) bersertifikat Resmi dengan ketersediaan layanan di seluruh kota di wilayah Indonesia.
Produk dan Layanan STEPS.ID
Produk dan layanan legal dan perizinan kami antara lain Pendirian PT, Pendirian CV, Pendirian Firma, Pendirian Yayasan, Perizinan PMA, Pendirian Persekutuan Perdata, SIO BUJP / Izin Satpam, ABUJAPI, APSI, SLO Genset, SLO TM, SLO TR dan Virtual Office
Jangkauan Nasional Layanan SIO BUJP | STEPS.ID
Bekerja sama dengan berbagai lembaga resmi negara seperti Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan beberapa lembaga lainnya, STEPS.ID melayani kebutuhan pengurusan, pendaftaran dan pelaporan SIO BUJP di berbagai Kota dan Kabupaten di Indonesia antara lain : Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Bangka Belitung, Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin, Banjarnegara, Banyumas, Banyuwangi, Batam, Batang, Batu, Baubau, Bekasi, Bengkulu, Biak, Bima, Binjai, Bitung, Blitar, Blora, Bogor, Bojonegoro, Bondowoso, Bontang, Boyolali, Brebes, Bukittinggi, Ciamis, Cianjur, Cikarang, Cilacap, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Deli Serdang, Demak, Denpasar, Depok, Dumai, Fakfak, Garut, Gorontalo, Gresik, Grobogan, Gunungsitoli, Indramayu, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Jepara, Jombang, Kaimana, Karawang, Kebumen, Kediri, Kendal, Kendari, Kepulauan Tidore, Klaten, Kotamobagu, Kuningan, Kupang, Kutai Kartanegara, Lamongan, Langkat, Langsa, Lhokseumawe, Lombok, Lubuk Linggau, Lumajang, Madiun, Magelang, Magetan, Majalengka, Makassar, Malang, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Metro, Metro Lampung, Meulaboh, Mimika, Mojokerto, Nabire, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Padang, Padang Panjang, Padangsidimpuan, Pagar Alam, Palangkaraya, Palembang, Palopo, Palu, Pamekasan, Pangkalpinang, Parepare, Pariaman, Pasuruan, Pati, Payakumbuh, Pekalongan, Pekanbaru, Pemalang, Pematangsiantar, Ponorogo, Pontianak, Prabumulih, Probolinggo, Purwakarta, Rembang, Riau, Sabang, Salatiga, Samarinda, Sampang, Sawahlunto, Semarang, Serang, Sibolga, Sidoarjo, Simalungun, Singkawang, Situbondo, Surakarta, Solok, Sorong, Subang, Subulussalam, Sukabumi, Sumba, Sumedang, Sumenep, Sungai Penuh, Surabaya, Tangerang, Tangerang Selatan, Tanjung Selor, Tanjungbalai, Tanjungpinang, Tarakan, Tasikmalaya, Tebing Tinggi, Tegal, Ternate, Tidore Kepulauan, Timika, Tomohon, Trenggalek, Tual, Tuban, Tulungagung, Wamena, Wonogiri, Yogyakarta dan kota ataupun kabupaten lainnya di seluruh wilayah Indonesia.
Yuk berkunjung ke kantor kami terkait Pengurusan Surat Izin Satpam / SIO BUJP !
GRAHA STEPS ID
Ilustrasi izin satpam atau security dan pengurusan surat izin operasional bagi usaha jasa pengamanan sio bujp
FAQ SIO BUJP
Apa itu BUJP?
BUJP adalah singkatan dari Badan Usaha Jasa Pengamanan, yaitu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang penyediaan jasa keamanan, mulai dari penyediaan tenaga satpam, konsultasi keamanan, hingga pengawalan uang dan barang berharga.
Apa itu SIO BUJP?
SIO BUJP adalah Surat Izin Operasional bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan, yaitu legalitas resmi yang diterbitkan Kepolisian RI agar BUJP dapat menjalankan usaha jasa pengamanan secara sah di Indonesia.
Apa kepanjangan BUJP?
BUJP adalah Badan Usaha Jasa Pengamanan, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa keamanan.
Apa perbedaan BUJP dan SIO BUJP?
BUJP merujuk pada badan usahanya (perusahaannya), sedangkan SIO BUJP adalah surat izin operasional yang dimiliki oleh badan usaha tersebut. Sederhananya, BUJP adalah “siapa”, sementara SIO BUJP adalah “izin yang dipegang siapa” itu.
Mengapa BUJP wajib memiliki SIO?
Karena SIO merupakan izin resmi agar perusahaan dapat beroperasi secara sah sesuai ketentuan Kepolisian Republik Indonesia.
Siapa yang menerbitkan SIO BUJP?
SIO BUJP diterbitkan melalui sistem terintegrasi yang melibatkan Kepolisian RI, khususnya fungsi Binmas, serta sistem OSS (Online Single Submission).
Apa dasar hukum SIO BUJP?
Pengurusan SIO BUJP mengacu pada beberapa aturan utama, antara lain Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko, Peraturan Kepolisian No. 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Sektor Keamanan, serta Perpol No. 4 Tahun 2020 juncto Perpol No. 1 Tahun 2023 tentang Pengamanan Swakarsa.
Apa kode KBLI untuk usaha jasa pengamanan?
Kode KBLI 2025 untuk aktivitas investigasi dan keamanan swasta adalah 80110, sedangkan sistem BOS Polri saat ini masih mengacu pada kode KBLI 2020 yaitu 80100. Pastikan kode yang dipilih sesuai dengan yang aktif di OSS saat pengajuan.
Apa saja jenis layanan SIO BUJP?
Terdapat enam jenis BUJP: jasa konsultasi keamanan, jasa penerapan peralatan keamanan, jasa pelatihan keamanan, jasa kawal angkut uang dan barang berharga, jasa penyediaan tenaga pengamanan, dan jasa penyediaan satwa keamanan. Satu SIO hanya berlaku untuk satu jenis bidang yang diajukan.
Apa syarat utama mengurus SIO BUJP?
Salah satunya perusahaan harus berbadan hukum PT dan mencantumkan kegiatan jasa pengamanan dalam akta serta bidang usahanya.
Apakah PT wajib untuk mengurus SIO BUJP?
Ya, badan usaha harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan NIB nonperorangan.
Apakah PT Perorangan bisa digunakan untuk mengurus BUJP?
Tidak bisa. BUJP wajib menggunakan PT dengan NIB nonperorangan, sehingga PT Perorangan tidak dapat dipakai untuk mengajukan SIO BUJP.
Apa saja dokumen yang perlu disiapkan?
Dokumen umum meliputi akta perusahaan, NIB, NPWP, domisili usaha, struktur organisasi, daftar personel dan riwayat hidup pengurus, surat pernyataan tenaga kerja, bukti keanggotaan asosiasi pengamanan, serta dokumen pendukung lainnya sesuai jenis BUJP yang diajukan.
Berapa biaya resmi mengurus SIO BUJP?
Berdasarkan PP No. 76 Tahun 2020, biaya PNBP resmi untuk penerbitan satu SIO BUJP adalah Rp3.770.000. Biaya ini belum termasuk biaya pendirian PT, sertifikasi pengurus, keanggotaan asosiasi, dan kebutuhan lain di luar PNBP. Untuk estimasi biaya lengkap sesuai kebutuhan usaha Anda, silakan konsultasikan langsung ke tim STEPS ID.
Apa saja komponen biaya selain PNBP?
Selain PNBP, biaya total biasanya mencakup pendirian atau penyesuaian akta PT, sertifikasi Gada Utama untuk direktur/manajer operasional, keanggotaan asosiasi pengamanan, penyediaan kantor operasional, hingga jasa pendampingan pengurusan izin. Besarannya berbeda tergantung jenis BUJP yang diajukan.
Apakah ada audit lapangan?
Ya, setelah verifikasi dokumen akan dilakukan audit lapangan sebelum izin diterbitkan.
Apa yang diperiksa saat audit lapangan?
Petugas biasanya memeriksa kondisi kantor operasional, kelengkapan struktur organisasi, ketersediaan tenaga ahli, fasilitas dan peralatan sesuai jenis BUJP, hingga kesesuaian dokumen fisik dengan data yang diajukan di OSS dan BOS.
Apakah izin langsung terbit setelah upload dokumen?
Tidak. Dokumen diverifikasi terlebih dahulu dan biasanya dilanjutkan audit lapangan sebelum izin disetujui.
Berapa lama proses terbit SIO BUJP?
Tergantung kelengkapan dokumen, hasil verifikasi, jadwal audit lapangan, serta proses persetujuan di tingkat Polda maupun Mabes Polri.
Jika dokumen kurang lengkap apakah pengajuan ditolak?
Biasanya akan diminta perbaikan atau pelengkapan dokumen terlebih dahulu, bukan langsung ditolak.
Bagaimana contoh isi atau format SIO BUJP?
SIO BUJP umumnya memuat nama perusahaan, nomor izin, jenis jasa pengamanan yang disetujui, wilayah operasional, tanggal terbit, masa berlaku izin, kewajiban pelaporan, serta ketentuan pembekuan izin apabila terjadi pelanggaran.
Berapa lama masa berlaku SIO BUJP?
SIO BUJP baru berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, sedangkan SIO hasil perpanjangan berlaku selama 2 (dua) tahun, sesuai Peraturan Kepala Kepolisian No. 17 Tahun 2006 Pasal 15 ayat (5).
Apakah SIO BUJP bisa diperpanjang?
Ya, izin operasional dapat diperpanjang sebelum masa berlaku habis.
Berapa lama sebaiknya mengurus perpanjangan sebelum habis masa berlaku?
Sebaiknya diajukan sekitar 90 hari sebelum masa berlaku berakhir, agar ada waktu cukup untuk proses verifikasi dan audit lapangan.
Apakah BUJP wajib membuat laporan berkala?
Ya, BUJP wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap enam bulan melalui sistem BOS Polri, termasuk pembaruan data personel dan status operasional.
Apa risiko jika BUJP tidak memiliki SIO?
Berpotensi terkena sanksi administratif, penolakan tender, atau penghentian operasional karena berpotensi melanggar ketentuan perizinan usaha jasa pengamanan.
Apakah SIO BUJP bisa dibekukan atau dicabut?
Bisa. SIO dapat dibekukan atau dicabut apabila perusahaan menjalankan kegiatan di luar ruang lingkup izin, melanggar ketentuan, atau tidak memenuhi kewajiban pelaporan berkala.
Apakah SIO BUJP dibutuhkan untuk ikut tender keamanan?
Ya, banyak tender atau kerja sama mensyaratkan legalitas lengkap termasuk SIO.
Apakah alamat kantor akan dicek saat audit?
Ya, audit lapangan umumnya memeriksa keberadaan dan kesiapan kantor operasional.
Apakah bisa menggunakan jasa konsultan untuk pengurusan?
Bisa, selama tetap mengikuti prosedur resmi dan menggunakan data perusahaan yang valid.
Apakah SIO BUJP wajib dimiliki perusahaan security?
Ya, perusahaan yang menyediakan jasa pengamanan secara komersial wajib memiliki izin operasional agar dapat menjalankan usaha secara legal.
Apakah perusahaan outsourcing satpam perlu SIO BUJP?
Jika menyediakan tenaga pengamanan atau layanan security kepada pihak lain, umumnya memerlukan SIO BUJP sesuai bidang usahanya, yaitu jasa penyediaan tenaga pengamanan.
Apakah SIO BUJP berlaku nasional?
Pada prinsipnya izin digunakan sebagai legalitas usaha di Indonesia, namun pelaksanaan operasional tetap harus mengikuti ketentuan wilayah setempat, dan kantor cabang membutuhkan SIO perluasan tersendiri.
Apakah perubahan direksi harus dilaporkan?
Ya, perubahan direksi, komisaris, pemegang saham, atau data perusahaan sebaiknya diperbarui agar data izin tetap sesuai kondisi terbaru.
Apakah pindah alamat kantor mempengaruhi SIO BUJP?
Ya, perubahan alamat kantor biasanya perlu dilaporkan dan diperbarui karena berkaitan dengan hasil verifikasi dan audit lapangan.
Apakah logo dan nama perusahaan harus sama dengan dokumen OSS?
Ya, identitas perusahaan sebaiknya konsisten antara OSS, akta, NPWP, dan dokumen pengajuan agar tidak menghambat proses verifikasi.
Jika SIO habis masa berlaku apakah harus buat baru?
Tidak selalu. Umumnya dapat dilakukan proses perpanjangan selama memenuhi persyaratan dan belum melewati ketentuan tertentu.
Apakah kantor virtual office bisa digunakan untuk pengajuan SIO BUJP?
Tergantung kebijakan dan hasil verifikasi lapangan. Karena ada audit lokasi, perusahaan sebaiknya memiliki kantor operasional yang jelas dan aktif.
Apakah SIO BUJP diperlukan untuk kerja sama dengan perusahaan besar?
Ya, banyak perusahaan besar mensyaratkan legalitas lengkap termasuk SIO sebelum menunjuk vendor jasa keamanan.
Apa tips agar pengajuan SIO BUJP cepat disetujui?
Pastikan dokumen lengkap, data OSS dan BOS sinkron, kantor siap diverifikasi, struktur organisasi jelas, KBLI sesuai, dan seluruh persyaratan administrasi serta teknis terpenuhi sejak awal pengajuan.
Apakah SIO BUJP wajib diperpanjang secara berkala?
Ya, izin operasional baru memiliki masa berlaku 1 tahun dan hasil perpanjangan berlaku 2 tahun, sehingga tetap perlu diperpanjang secara berkala agar perusahaan dapat terus beroperasi secara legal.
Apakah perusahaan baru bisa langsung mengajukan SIO BUJP?
Bisa, selama badan usaha sudah berdiri resmi sebagai PT, memiliki legalitas dasar, dan memenuhi persyaratan administrasi serta teknis.
Apakah jumlah personel security mempengaruhi pengajuan SIO?
Jumlah personel dapat menjadi salah satu indikator kesiapan operasional perusahaan, terutama saat penilaian kapasitas usaha.
Apakah BUJP wajib memiliki struktur organisasi?
Ya, struktur organisasi penting untuk menunjukkan sistem manajemen, pembagian tugas, dan tanggung jawab perusahaan.
Apakah BUJP harus memiliki kantor fisik sendiri?
Pada umumnya perusahaan perlu memiliki kantor operasional yang jelas dan dapat diverifikasi saat audit lapangan.
Apakah direktur BUJP wajib memiliki sertifikat Gada Utama?
Ya, direktur dan manajer operasional BUJP umumnya wajib memiliki sertifikat atau ijazah Gada Utama, baik untuk kantor pusat maupun kantor cabang.
Apakah personel yang disalurkan BUJP wajib didaftarkan BPJS?
Ya, untuk BUJP jenis penyediaan tenaga pengamanan, personel yang ditempatkan wajib didaftarkan pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Apakah pengajuan SIO BUJP bisa ditolak?
Bisa, jika dokumen tidak lengkap, data tidak sesuai, kantor tidak memenuhi syarat, atau ada ketidaksesuaian hasil audit.
Jika pengajuan ditolak apakah bisa mengajukan ulang?
Ya, biasanya pemohon dapat memperbaiki kekurangan lalu mengajukan kembali sesuai prosedur yang berlaku.
Apa manfaat dari SIO BUJP?
Perusahaan dapat beroperasi secara sah, lebih mudah memperoleh kontrak kerja, dipercaya klien, serta terhindar dari risiko sanksi administratif. Izin resmi ini menunjukkan perusahaan legal, profesional, dan memenuhi standar usaha jasa pengamanan.
Apakah STEPS ID melayani pengurusan SIO BUJP di seluruh Indonesia?
Ya, STEPS ID melayani pengurusan, pendaftaran, dan pelaporan SIO BUJP di 159+ kota di Indonesia dengan harga yang sama di seluruh wilayah, dan proses konsultasi dapat dilakukan secara praktis melalui WhatsApp.
MEMULAI bisnis di bidang keamanan tidak hanya soal merekrut personel SATPAM dan menyediakan peralatan operasional, tetapi juga harus memenuhi persyaratan hukum dan administrasi yang ketat. Salah satu yang paling krusial adalah perizinan BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan), yang menjadi syarat legal bagi perusahaan untuk menjalankan usaha jasa pengamanan di Indonesia.
Apa Itu BUJP?
BUJP adalah badan hukum yang memiliki izin resmi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyelenggarakan jasa pengamanan, termasuk penyediaan personel SATPAM. Tanpa perizinan yang sah, perusahaan tidak diperbolehkan mengoperasikan jasa keamanan.
Syarat-Syarat Mengurus Perizinan SATPAM
Untuk memperoleh izin BUJP, ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi, antara lain:
💬 Pembuatan Akta Notaris yang mencantumkan usaha sebagai Jasa Pengamanan
💬 Pembuatan Akta Perusahaan dengan SK AHU pengesahan dari Kemenkumham
💬 Surat keterangan domisili usaha (bisa menggunakan Virtual Office di Jakarta Timur yang sah)
💬 Rekomendasi dari Polda setempat
💬 Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan dari Mabes Polri
STEPS ID Siap Membantu Anda
STEPS ID hadir sebagai solusi terpercaya dalam mengurus seluruh perizinan BUJP Anda. Mulai dari Pembuatan Akta Notaris, Pembuatan Akta Perusahaan, Perizinan SATPAM (SIO BUJP), hingga penyediaan Virtual Office di Jakarta Timur yang sesuai dengan standar hukum.
Kami memahami bahwa proses ini cukup kompleks dan memakan waktu, itulah mengapa tim legal dan administrasi STEPS ID siap mendampingi Anda dari awal hingga izin resmi terbit.
Hubungi Kami Sekarang
Jangan tunda langkah penting memulai usaha jasa pengamanan Anda. Percayakan prosesnya pada tim profesional STEPS ID.
Dipercaya Individu dan Bisnis se-Indonesia
