Biaya Pembuatan BUJP: Rincian Lengkap Berdasarkan Peraturan Resmi (Update 2026)

STEPS.ID, Konsultan Pengurusan & Pendaftaran SIO BUJP | Surat Izin Operasional bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan se-Indonesia!

Pertanyaan “berapa biaya pembuatan BUJP?” adalah salah satu pertanyaan yang paling sering dicari, namun paling jarang dijawab secara lengkap dan akurat. Banyak sumber hanya menyebut satu angka tanpa menjelaskan dari mana angka itu berasal, atau tanpa merinci komponen biaya lain di luar PNBP yang sebenarnya menentukan total pengeluaran. Artikel ini merinci seluruh komponen biaya pembuatan BUJP secara komprehensif, berdasarkan peraturan resmi pemerintah dan perbandingan data di pasar, agar Anda bisa merencanakan anggaran secara akurat sebelum memulai proses.

Apa itu BUJP dan Mengapa Biayanya Berlapis?

BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang penyediaan jasa keamanan, dan wajib memiliki Surat Izin Operasional (SIO BUJP) dari Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat beroperasi secara legal. Biaya pembuatan BUJP tidak berhenti di satu angka PNBP saja, karena badan usaha juga harus memenuhi kewajiban pendirian PT, sertifikasi personel, keanggotaan asosiasi resmi, hingga kelengkapan sarana operasional — semuanya diatur dalam peraturan yang berbeda-beda.

Dasar Hukum yang Mengatur Biaya dan Perizinan BUJP

• Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia — mengatur tarif resmi penerbitan SIO BUJP.
• Peraturan Kepolisian No. 4 Tahun 2020 juncto Peraturan Kepolisian No. 1 Tahun 2023 tentang Pengamanan Swakarsa — mengatur standar personel, seragam, dan operasional BUJP.
• Peraturan Kepolisian No. 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertahanan dan Keamanan — mengatur klasifikasi enam jenis usaha BUJP.
• Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko — payung hukum proses perizinan melalui OSS yang terintegrasi dengan sistem BOS Polri.

1. Biaya Resmi Negara (PNBP) — Komponen yang Paling Sering Dicari

Berdasarkan Lampiran Angka XXV Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020, tarif PNBP untuk Penerbitan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) ditetapkan sebesar:

Rp3.770.000 per penerbitan

Beberapa hal penting terkait biaya PNBP ini yang jarang dijelaskan secara lengkap oleh sumber lain:

• Tarif ini bersifat flat per penerbitan, bukan berdasarkan skala usaha atau jumlah personel.
• Satu SIO hanya berlaku untuk satu jenis bidang usaha dan satu wilayah operasional. Jika perusahaan ingin bergerak di lebih dari satu jenis usaha BUJP (misalnya penyediaan tenaga pengamanan sekaligus konsultasi keamanan), maka dibutuhkan penerbitan SIO terpisah untuk setiap bidang, sehingga biaya PNBP berlipat sesuai jumlah bidang yang diajukan.
• Kantor cabang di kota atau wilayah lain membutuhkan SIO perluasan tersendiri, yang juga dikenakan tarif PNBP yang sama.
• Tarif ini wajib disetor ke Kas Negara dan tidak dapat dinegosiasikan atau diberikan potongan oleh pihak manapun, termasuk oleh konsultan.

2. Biaya Pendirian Badan Usaha (PT)

Karena BUJP wajib berbentuk PT dengan NIB nonperorangan, biaya ini menjadi komponen wajib sebelum proses SIO BUJP dapat diajukan. Komponennya meliputi:

• Jasa notaris untuk akta pendirian PT yang mencantumkan jasa pengamanan sebagai bidang usaha
• Pengesahan badan hukum melalui Kementerian Hukum (AHU)
• Pengurusan NPWP badan dan NIB melalui OSS
• Dokumen domisili usaha

Besaran biaya ini bervariasi tergantung notaris dan wilayah, namun menjadi prasyarat mutlak sebelum SIO dapat diproses — bukan biaya tambahan opsional.

3. Biaya Sertifikasi Personel (Gada Pratama, Gada Madya, Gada Utama)

Salah satu komponen biaya terbesar dan paling sering terlewat dalam estimasi awal adalah sertifikasi jenjang pelatihan personel keamanan, yang diwajibkan bagi tenaga kerja BUJP sesuai standar Polri:

Direktur atau manajer operasional BUJP umumnya wajib memiliki sertifikat Gada Utama, sedangkan personel yang disalurkan ke lapangan minimal memiliki Gada Pratama. Karena biaya ini dihitung per orang, total biaya sertifikasi akan meningkat signifikan sesuai jumlah personel yang direkrut — sehingga BUJP jenis penyediaan tenaga pengamanan (outsourcing security) umumnya memiliki komponen biaya ini paling besar dibanding lima jenis BUJP lainnya.

4. Biaya Keanggotaan Asosiasi Resmi

Keanggotaan pada asosiasi resmi bidang pengamanan menjadi salah satu dokumen wajib saat pengajuan SIO BUJP. Dua asosiasi utama yang relevan:

ABUJAPI (Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia) — menaungi badan usaha/perusahaan BUJP:

• Uang administrasi pendaftaran BUJP perluasan baru: sekitar Rp2.500.000
• Iuran tahunan bagi BUJP dengan lebih dari satu izin usaha: sekitar Rp3.600.000/tahun

APSI (Asosiasi Profesi Satpam Indonesia), sebelumnya bernama AMSI — menaungi individu profesi satpam dan manajer keamanan:

• Pendaftaran anggota tingkat Gada Pratama: sekitar Rp75.000/tahun

Catatan penting: beberapa sumber dan dokumen lama masih mencantumkan nama “AMSI” sebagai syarat keanggotaan. Nama tersebut sudah resmi berganti menjadi APSI sejak tahun 2014, sehingga referensi ini perlu disesuaikan agar dokumen pengajuan tidak menimbulkan kebingungan saat verifikasi.

5. Biaya Jaminan Sosial (BPJS) untuk BUJP Jenis Penyediaan Tenaga Pengamanan

Untuk BUJP yang menyalurkan tenaga pengamanan (termasuk outsourcing security), personel yang ditempatkan wajib didaftarkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Besaran iuran dihitung berdasarkan persentase dari upah personel sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga totalnya bergantung pada jumlah personel dan upah minimum di wilayah operasional masing-masing.

6. Biaya Operasional Pendukung

Komponen tambahan yang turut memengaruhi total biaya:

• Kantor operasional yang siap diverifikasi saat audit lapangan
• Sarana dan prasarana sesuai jenis BUJP (contoh: kendaraan dan ruang khusus bagi BUJP kawal angkut uang/barang; kandang dan sarana pelatihan bagi BUJP penyedia satwa keamanan)
• Surat Izin Alat (SIA) — izin tambahan khusus bagi BUJP jenis penerapan peralatan keamanan (CCTV, access control, alarm)
• Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan sebagai dokumen wajib

Ringkasan Estimasi Total Biaya

Catatan: tabel ini adalah ringkasan komponen resmi dan estimasi pasar berdasarkan riset yang tersedia secara publik per pertengahan 2026, bukan simulasi harga final. Total biaya sesungguhnya berbeda-beda untuk setiap perusahaan tergantung jenis usaha, jumlah personel, dan wilayah operasional.

Faktor yang Membuat Total Biaya Berbeda-beda Antar Perusahaan

1. Jenis usaha BUJP — BUJP penyedia tenaga pengamanan memiliki komponen biaya personel dan BPJS yang jauh lebih besar dibanding BUJP konsultasi keamanan yang tidak menyalurkan tenaga kerja dalam jumlah besar.
2. Jumlah personel — biaya sertifikasi dan BPJS dihitung per kepala, sehingga skala rekrutmen sangat memengaruhi total anggaran.
3. Jumlah bidang usaha yang diajukan — setiap bidang usaha membutuhkan SIO dan PNBP terpisah.
4. Wilayah operasional — biaya notaris, sewa kantor, dan lembaga pelatihan personel bervariasi antar kota.
5. Menggunakan konsultan atau mengurus mandiri — mengurus sendiri berpotensi menghemat biaya jasa pendampingan, namun berisiko memakan waktu lebih lama akibat dokumen bolak-balik ditolak atau diminta pelengkapan.

Biaya Pendirian Baru vs Perpanjangan

SIO BUJP berlaku selama satu tahun sejak diterbitkan. Biaya perpanjangan pada dasarnya tetap mengacu pada tarif PNBP yang sama (Rp3.770.000 per penerbitan), namun total pengeluaran perpanjangan umumnya lebih rendah dibanding pendirian baru karena badan usaha tidak perlu lagi mengeluarkan biaya pendirian PT atau uang pangkal keanggotaan asosiasi — kecuali terjadi penambahan bidang usaha atau personel baru yang membutuhkan sertifikasi tambahan.

Mengurus Sendiri vs Menggunakan Jasa Konsultan

Mengurus BUJP secara mandiri memang memungkinkan, namun prosesnya melibatkan banyak instansi (OSS, BOS Polri, Karo Binamitra Polda, hingga Karo Bimmas Mabes Polri) serta dokumen teknis yang kerap berubah mengikuti regulasi terbaru. Kesalahan kecil pada dokumen atau ketidaksesuaian data dapat membuat proses tertunda berbulan-bulan, yang pada akhirnya justru menambah biaya tidak langsung berupa hilangnya waktu operasional bisnis.

Bagaimana STEPS ID Membantu Mengelola Biaya Pembuatan BUJP Secara Transparan

STEPS.ID adalah konsultan dan penyedia jasa layanan Pengurusan, Pendaftaran, dan Pelaporan Izin Satpam dan SIO BUJP bersertifikat resmi, melayani seluruh kota di Indonesia. Beberapa keunggulan STEPS ID dalam membantu perhitungan dan pengurusan biaya BUJP:

• Layanan SIO BUJP di 159+ kota di Indonesia.
• Pendampingan lengkap mulai dari pendirian PT, penyusunan dokumen, pendaftaran keanggotaan ABUJAPI dan APSI, hingga penerbitan SIO BUJP
• Konsultasi praktis melalui WhatsApp untuk estimasi biaya sesuai jenis usaha dan skala personel Anda

Jika Anda ingin mengetahui estimasi biaya pembuatan BUJP yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda, tim STEPS ID siap membantu menghitungkan rincian lengkapnya secara transparan tanpa biaya tersembunyi.

Referensi: Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Polri; Peraturan Kepolisian No. 4 Tahun 2020 jo. Peraturan Kepolisian No. 1 Tahun 2023 tentang Pengamanan Swakarsa; Peraturan Kepolisian No. 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Sektor Keamanan; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

STEPS.ID adalah perusahaan konsultan dan penyedia jasa layanan Pengurusan, Pendaftaran dan Pelaporan Izin Satpam dan Surat Izin Operasional bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) bersertifikat Resmi dengan ketersediaan layanan di seluruh kota di wilayah Indonesia.

Produk dan Layanan STEPS.ID

Produk dan layanan legal dan perizinan kami antara lain Pendirian PT, Pendirian CV, Pendirian Firma, Pendirian Yayasan, Perizinan PMA, Pendirian Persekutuan Perdata, SIO BUJP / Izin Satpam, ABUJAPI, APSI, SLO Genset, SLO TM, SLO TR dan Virtual Office

Jangkauan Nasional Layanan SIO BUJP | STEPS.ID

Bekerja sama dengan berbagai lembaga resmi negara seperti Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan beberapa lembaga lainnya, STEPS.ID melayani kebutuhan pengurusan, pendaftaran dan pelaporan SIO BUJP di berbagai Kota dan Kabupaten di Indonesia antara lain : Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Bangka Belitung, Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin, Banjarnegara, Banyumas, Banyuwangi, Batam, Batang, Batu, Baubau, Bekasi, Bengkulu, Biak, Bima, Binjai, Bitung, Blitar, Blora, Bogor, Bojonegoro, Bondowoso, Bontang, Boyolali, Brebes, Bukittinggi, Ciamis, Cianjur, Cikarang, Cilacap, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Deli Serdang, Demak, Denpasar, Depok, Dumai, Fakfak, Garut, Gorontalo, Gresik, Grobogan, Gunungsitoli, Indramayu, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Jepara, Jombang, Kaimana, Karawang, Kebumen, Kediri, Kendal, Kendari, Kepulauan Tidore, Klaten, Kotamobagu, Kuningan, Kupang, Kutai Kartanegara, Lamongan, Langkat, Langsa, Lhokseumawe, Lombok, Lubuk Linggau, Lumajang, Madiun, Magelang, Magetan, Majalengka, Makassar, Malang, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Metro, Metro Lampung, Meulaboh, Mimika, Mojokerto, Nabire, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Padang, Padang Panjang, Padangsidimpuan, Pagar Alam, Palangkaraya, Palembang, Palopo, Palu, Pamekasan, Pangkalpinang, Parepare, Pariaman, Pasuruan, Pati, Payakumbuh, Pekalongan, Pekanbaru, Pemalang, Pematangsiantar, Ponorogo, Pontianak, Prabumulih, Probolinggo, Purwakarta, Rembang, Riau, Sabang, Salatiga, Samarinda, Sampang, Sawahlunto, Semarang, Serang, Sibolga, Sidoarjo, Simalungun, Singkawang, Situbondo, Surakarta, Solok, Sorong, Subang, Subulussalam, Sukabumi, Sumba, Sumedang, Sumenep, Sungai Penuh, Surabaya, Tangerang, Tangerang Selatan, Tanjung Selor, Tanjungbalai, Tanjungpinang, Tarakan, Tasikmalaya, Tebing Tinggi, Tegal, Ternate, Tidore Kepulauan, Timika, Tomohon, Trenggalek, Tual, Tuban, Tulungagung, Wamena, Wonogiri, Yogyakarta dan kota ataupun kabupaten lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

Yuk berkunjung ke kantor kami terkait Pengurusan Surat Izin Satpam / SIO BUJP !

GRAHA STEPS ID

FAQ SIO BUJP