Cara Mengurus BUJP sesuai Peraturan KAPOLRI
STEPS.ID, Konsultan Pengurusan & Pendaftaran SIO BUJP | Surat Izin Operasional bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan se – Indonesia !
STEPS.ID adalah perusahaan konsultan dan penyedia jasa layanan Pengurusan, Pendaftaran dan Pelaporan Izin Satpam dan Surat Izin Operasional bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) bersertifikat Resmi dengan ketersediaan layanan di seluruh kota di wilayah Indonesia.
Produk dan Layanan STEPS.ID
Produk dan layanan legal dan perizinan kami antara lain Pendirian PT, Pendirian CV, Pendirian Firma, Pendirian Yayasan, Perizinan PMA, Pendirian Persekutuan Perdata, SIO BUJP / Izin Satpam, ABUJAPI, APSI, SLO Genset, SLO TM, SLO TR dan Virtual Office
Jangkauan Nasional Layanan SIO BUJP | STEPS.ID
Bekerja sama dengan berbagai lembaga resmi negara seperti Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan beberapa lembaga lainnya, STEPS.ID melayani kebutuhan pengurusan, pendaftaran dan pelaporan SIO BUJP di berbagai Kota dan Kabupaten di Indonesia antara lain : Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Bangka Belitung, Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin, Banjarnegara, Banyumas, Banyuwangi, Batam, Batang, Batu, Baubau, Bekasi, Bengkulu, Biak, Bima, Binjai, Bitung, Blitar, Blora, Bogor, Bojonegoro, Bondowoso, Bontang, Boyolali, Brebes, Bukittinggi, Ciamis, Cianjur, Cikarang, Cilacap, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Deli Serdang, Demak, Denpasar, Depok, Dumai, Fakfak, Garut, Gorontalo, Gresik, Grobogan, Gunungsitoli, Indramayu, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Jepara, Jombang, Kaimana, Karawang, Kebumen, Kediri, Kendal, Kendari, Kepulauan Tidore, Klaten, Kotamobagu, Kuningan, Kupang, Kutai Kartanegara, Lamongan, Langkat, Langsa, Lhokseumawe, Lombok, Lubuk Linggau, Lumajang, Madiun, Magelang, Magetan, Majalengka, Makassar, Malang, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Metro, Metro Lampung, Meulaboh, Mimika, Mojokerto, Nabire, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Padang, Padang Panjang, Padangsidimpuan, Pagar Alam, Palangkaraya, Palembang, Palopo, Palu, Pamekasan, Pangkalpinang, Parepare, Pariaman, Pasuruan, Pati, Payakumbuh, Pekalongan, Pekanbaru, Pemalang, Pematangsiantar, Ponorogo, Pontianak, Prabumulih, Probolinggo, Purwakarta, Rembang, Riau, Sabang, Salatiga, Samarinda, Sampang, Sawahlunto, Semarang, Serang, Sibolga, Sidoarjo, Simalungun, Singkawang, Situbondo, Surakarta, Solok, Sorong, Subang, Subulussalam, Sukabumi, Sumba, Sumedang, Sumenep, Sungai Penuh, Surabaya, Tangerang, Tangerang Selatan, Tanjung Selor, Tanjungbalai, Tanjungpinang, Tarakan, Tasikmalaya, Tebing Tinggi, Tegal, Ternate, Tidore Kepulauan, Timika, Tomohon, Trenggalek, Tual, Tuban, Tulungagung, Wamena, Wonogiri, Yogyakarta dan kota ataupun kabupaten lainnya di seluruh wilayah Indonesia.
Yuk berkunjung ke kantor kami terkait Pengurusan Surat Izin Satpam / SIO BUJP !
GRAHA STEPS ID
Ilustrasi izin satpam atau security dan pengurusan surat izin operasional bagi usaha jasa pengamanan sio bujp
FAQ SIO BUJP
Apa syarat mendirikan BUJP?
Syarat mendirikan BUJP mencakup badan usaha berbentuk PT dengan bidang usaha jasa pengamanan dalam akta, struktur organisasi yang jelas, daftar personel dan riwayat hidup pengurus, domisili usaha, NPWP aktif, keanggotaan asosiasi resmi seperti ABUJAPI dan APSI, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan.
Apa syarat mendirikan outsourcing security atau BUJP penyedia tenaga pengamanan?
Selain syarat umum pendirian BUJP, badan usaha yang menyalurkan tenaga pengamanan (outsourcing security) wajib mengasuransikan personel yang disalurkan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta menyertakan bukti kompetensi pelatihan personel sesuai jenjang Gada Pratama, Gada Madya, atau Gada Utama.
Kemana surat permohonan izin BUJP diajukan?
Surat permohonan diajukan kepada Karo Binamitra Polda setempat sebagai tahap awal, sebelum dilanjutkan ke Karo Bimmas Mabes Polri untuk penerbitan izin operasional.
Apa peran Karo Binamitra dalam pengurusan BUJP?
Karo Binamitra Polda adalah pihak yang menerima dan memproses surat permohonan awal dari direksi badan usaha sebelum diteruskan untuk mendapatkan rekomendasi menuju penerbitan izin operasional di tingkat Mabes Polri.
Apa itu SIA dalam konteks BUJP?
SIA atau Surat Izin Alat adalah izin tambahan yang dibutuhkan khusus oleh BUJP jenis penerapan peralatan keamanan, seperti CCTV, alarm, dan access control, agar alat yang digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian yang berlaku.
Apakah semua jenis BUJP butuh SIA?
Tidak. SIA hanya diperlukan oleh BUJP yang bergerak di bidang penerapan atau penjualan peralatan keamanan, bukan untuk jenis BUJP penyedia tenaga pengamanan, konsultasi, atau pelatihan.
Apa itu APSI dan apakah sama dengan AMSI?
APSI (Asosiasi Profesi Satpam Indonesia) adalah nama resmi asosiasi profesi satpam saat ini. Nama ini merupakan perubahan dari AMSI (Asosiasi Manajer Sekuriti Indonesia) yang beralih nama secara resmi sejak tahun 2014, sehingga referensi “AMSI” pada dokumen atau artikel lama sebaiknya dibaca sebagai APSI.
Apakah keanggotaan asosiasi wajib dilampirkan saat mengajukan izin BUJP?
Ya, surat keterangan keanggotaan pada asosiasi resmi bidang pengamanan yang terdaftar di Polri, seperti ABUJAPI, umumnya menjadi salah satu dokumen wajib dalam pengajuan izin BUJP.
Apakah SOP perusahaan wajib dilampirkan saat mengajukan izin BUJP?
Ya, Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan menjadi salah satu dokumen pendukung untuk menunjukkan bahwa badan usaha memiliki sistem kerja dan pengawasan yang terstruktur.
Berapa biaya resmi mengurus izin BUJP?
Biaya PNBP resmi untuk penerbitan satu SIO BUJP adalah Rp3.770.000 berdasarkan PP No. 76 Tahun 2020. Biaya ini belum termasuk biaya pendirian PT, keanggotaan asosiasi, sertifikasi personel, dan jasa pendampingan konsultan.
Apa saja komponen biaya di luar PNBP saat mengurus BUJP?
Selain PNBP, biaya total biasanya mencakup pendirian atau penyesuaian akta PT, keanggotaan ABUJAPI dan APSI, sertifikasi Gada Utama untuk direktur/manajer operasional, penyediaan kantor operasional, serta jasa pendampingan pengurusan izin.
Apa saja langkah utama mengurus BUJP dari awal hingga izin terbit?
Langkah utamanya meliputi penyiapan seluruh dokumen administratif, pengajuan surat permohonan ke Karo Binamitra Polda setempat, proses verifikasi dan audit lapangan, hingga penerbitan izin operasional oleh Karo Bimmas atas nama Kapolri.
Apa itu SIO BUJP?
SIO BUJP adalah Surat Izin Operasional bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan sebagai legalitas resmi untuk menjalankan usaha jasa pengamanan di Indonesia.
Apa kepanjangan BUJP?
BUJP adalah Badan Usaha Jasa Pengamanan, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa keamanan.
Bagaimana contoh isi SIO BUJP?
SIO BUJP umumnya memuat nama perusahaan, nomor izin, jenis jasa pengamanan yang disetujui, wilayah operasional, tanggal terbit, masa berlaku izin, serta kewajiban pelaporan berkala kepada Polri.
Apa contoh dokumen pendukung yang sering terlewat saat mengajukan izin BUJP?
Dokumen yang sering terlewat antara lain surat keterangan keanggotaan asosiasi, SOP perusahaan, riwayat hidup lengkap seluruh personel inti, dan surat pernyataan bermaterai terkait penggunaan atribut satpam serta tenaga kerja asing.
Apa itu pemutakhiran SIO BUJP?
Pemutakhiran SIO BUJP adalah proses pembaruan data pada izin operasional, misalnya perubahan direksi, alamat kantor, atau data personel, agar informasi pada izin tetap sesuai dengan kondisi perusahaan terkini.
Kapan BUJP perlu melakukan pemutakhiran data SIO?
Pemutakhiran perlu dilakukan setiap kali terjadi perubahan signifikan pada data perusahaan, seperti pergantian direksi, perubahan alamat kantor, atau perubahan jenis layanan yang dijalankan.
Mengapa BUJP wajib memiliki SIO?
Karena SIO merupakan izin resmi agar perusahaan dapat beroperasi secara sah sesuai ketentuan Kepolisian Republik Indonesia.
Siapa yang menerbitkan SIO BUJP?
SIO BUJP diterbitkan melalui sistem terintegrasi yang melibatkan Kepolisian RI, khususnya fungsi Binmas, serta sistem OSS.
Apa saja jenis layanan SIO BUJP?
Terdapat enam jenis BUJP: jasa konsultasi keamanan, jasa penerapan peralatan keamanan, jasa pelatihan keamanan, jasa kawal angkut uang dan barang berharga, jasa penyediaan tenaga pengamanan, dan jasa penyediaan satwa keamanan.
Apakah PT wajib untuk mengurus SIO BUJP?
Ya, badan usaha harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan NIB nonperorangan.
Apa saja dokumen yang perlu disiapkan?
Dokumen umum meliputi akta perusahaan, NIB, NPWP, domisili usaha, struktur organisasi, daftar personel beserta riwayat hidup, surat keterangan keanggotaan asosiasi, SOP perusahaan, dan dokumen pendukung lainnya sesuai jenis BUJP yang diajukan.
Apakah ada audit lapangan?
Ya, setelah verifikasi dokumen akan dilakukan audit lapangan sebelum izin diterbitkan.
Apakah izin langsung terbit setelah upload dokumen?
Tidak. Dokumen diverifikasi terlebih dahulu dan biasanya dilanjutkan audit lapangan sebelum izin disetujui.
Berapa lama proses terbit SIO BUJP?
Tergantung kelengkapan dokumen, hasil verifikasi, jadwal audit lapangan, serta proses persetujuan di tingkat Polda maupun Mabes Polri.
Jika dokumen kurang lengkap apakah pengajuan ditolak?
Biasanya akan diminta perbaikan atau pelengkapan dokumen terlebih dahulu, bukan langsung ditolak.
Berapa lama masa berlaku SIO BUJP?
SIO BUJP baru berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, sedangkan SIO hasil perpanjangan berlaku selama 2 (dua) tahun, sesuai Peraturan Kepala Kepolisian No. 17 Tahun 2006 Pasal 15 ayat (5).
Apakah SIO BUJP bisa diperpanjang?
Ya, izin operasional dapat diperpanjang sebelum masa berlaku habis, dengan melampirkan dokumen terbaru dan laporan kegiatan usaha.
Apa risiko jika BUJP tidak memiliki SIO?
Berpotensi terkena sanksi administratif, penolakan tender, atau penghentian operasional karena berpotensi melanggar ketentuan perizinan usaha jasa pengamanan.
Apakah SIO BUJP dibutuhkan untuk ikut tender keamanan?
Ya, banyak tender atau kerja sama mensyaratkan legalitas lengkap termasuk SIO.
Apakah alamat kantor akan dicek saat audit?
Ya, audit lapangan umumnya memeriksa keberadaan dan kesiapan kantor operasional.
Apakah bisa menggunakan jasa konsultan untuk pengurusan?
Bisa, selama tetap mengikuti prosedur resmi dan menggunakan data perusahaan yang valid.
Apakah SIO BUJP wajib dimiliki perusahaan security?
Ya, perusahaan yang menyediakan jasa pengamanan secara komersial wajib memiliki izin operasional agar dapat menjalankan usaha secara legal.
Apakah perusahaan outsourcing satpam perlu SIO BUJP?
Ya, perusahaan outsourcing yang menyalurkan tenaga pengamanan wajib memiliki SIO BUJP jenis penyediaan tenaga pengamanan, lengkap dengan kewajiban BPJS untuk personel yang disalurkan.
Apakah perubahan direksi harus dilaporkan?
Ya, perubahan direksi, komisaris, pemegang saham, atau data perusahaan sebaiknya segera dimutakhirkan agar data izin tetap sesuai kondisi terbaru.
Apakah pindah alamat kantor mempengaruhi SIO BUJP?
Ya, perubahan alamat kantor perlu dilaporkan dan dimutakhirkan karena berkaitan dengan hasil verifikasi dan audit lapangan sebelumnya.
Apa tips agar pengajuan SIO BUJP cepat disetujui?
Pastikan dokumen lengkap termasuk SOP dan bukti keanggotaan asosiasi, data OSS dan BOS sinkron, kantor siap diverifikasi, serta seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi sejak awal pengajuan.
Apakah pengajuan SIO BUJP bisa ditolak?
Bisa, jika dokumen tidak lengkap, data tidak sesuai, kantor tidak memenuhi syarat, atau ada ketidaksesuaian hasil audit.
Jika pengajuan ditolak apakah bisa mengajukan ulang?
Ya, biasanya pemohon dapat memperbaiki kekurangan lalu mengajukan kembali sesuai prosedur yang berlaku.
Apa manfaat dari SIO BUJP?
Perusahaan dapat beroperasi secara sah, lebih mudah memperoleh kontrak kerja, dipercaya klien, serta terhindar dari risiko sanksi administratif. Izin resmi ini menunjukkan perusahaan legal, profesional, dan memenuhi standar usaha jasa pengamanan.
Apakah STEPS ID bisa membantu seluruh proses mulai dari dokumen hingga izin terbit?
Ya, STEPS ID melayani pendampingan penuh mulai dari penyiapan dokumen, pendaftaran keanggotaan asosiasi, hingga pengurusan SIO BUJP di 159+ kota di Indonesia dengan harga yang sama di seluruh wilayah, dan dapat dikonsultasikan langsung melalui WhatsApp.
Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Tanpa adanya surat izin, maka perusahaan tidak dapat beroperasi secara legal. Namun, bagaimana cara mengurus BUJP yang tepat?
Penyediaan tenaga keamanan seperti satpam, dijalankan oleh BUJP. Demi mendapatkan perizinan, pemilik perlu menyiapkan berkas dan mengikuti prosedur permohonan. Bagi Anda yang berminat menyediakan layanan jasa keamanan, simak informasi selengkapnya di bawah ini.
Apa itu Badan Usaha Jasa Keamanan?
BUJP alias badan usaha jasa keamanan adalah perusahaan berbentuk perseroan yang berperan sebagai pihak ketiga, dalam menyediakan tenaga kerja terlatih di bidang keamanan. Tenaga kerja akan disalurkan ke beberapa perusahaan seperti bank dan pusat perbelanjaan, demi menjaga kondisi tetap kondusif.
Tenaga kerja akan dididik dan dilatih oleh pihak yang kompeten dalam hal keamanan. Misalnya, security guard, Polri, dan TNI.
Melansir dari Solusi Izin, selain tenaga ahli BUJP turut menyediakan pelatihan, konsultasi, penerapan keamanan, pengawalan uang, serta satwa.
Persyaratan untuk Mengurus Izin Operasional
Langkah pertama mendapatkan izin operasional untuk BUJP adalah menyiapkan berkas. Anda perlu menyiapkan berkas sesuai persyaratan agar prosesnya cepat dan mudah.
Pastikan, tak ada berkas yang tertinggal atau rusak. Diantara syarat yang diberikan yaitu sebagai berikut:
- Pemilik perusahaan wajib membuat surat permohonan
- Melampirkan akta pendirian usaha
- Membuat struktur perusahaan dengan jelas
- Memberikan data personel atau pihak yang terlibat beserta riwayat hidup. Contohnya, pemimpin perusahaan, staff, dan tenaga ahli yang kompeten
- Surat domisili dari pemerintah setempat. Fungsi surat keterangan domisili untuk menyatakan bahwa perusahaan riil bukan penipuan.
- Anda perlu mencantumkan NPWP aktif
- Tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan dinas perindustrian dan perdagangan
- Menyertakan Surat Izin Usaha perusahaan alias SIUP bagi penerima modal asing
- Fotocopy kartu tanda penduduk, pemimpin badan usaha sebagai data diri
- Membuat surat pernyataan bermaterai, siap menggunakan atribut satpam sesuai arahan Polri. Selain itu, memberi keterangan tidak menggunakan tenaga asing
- Menambahkan surat keterangan anggota AMSI
Apabila Anda telah menyiapkan seluruh berkas yang dibutuhkan. Selanjutnya, menyusun dan mengurus ke Kapolda setempat.
Cara Mengurus BUJP
Proses permohonan dan penerimaan izin operasional, biasanya memakan waktu beberapa lama. Jadi, harap bersabar mengikuti setiap prosedurnya.
Sesudah mengumpulkan berkas, Anda perlu membuat surat permohonan ke Kapolda. Berikut, rincian prosedur pembuatan BUJP.
1. Membuat Surat Permohonan
Berkas yang telah disiapkan akan dipakai untuk meminta surat permohonan. Anggota direksi badan usaha, perlu mengajukan permohonan ke Polda setempat Karo Binamitra. Selanjutnya, Anda akan melakukan pengurusan izin operasional.
2. Permintaan Izin Operasional
Langkah kedua adalah mengunjungi Kapolri Karo Bimmas. Izin yang diberikan berguna untuk menjalankan badan usaha yang telah didirikan. Masa berlaku surat yaitu 6 bulan, sejak dikeluarkan.
Adapun berkas yang perlu dibawa yaitu surat rekomendasi beserta berkas pendukung. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2006, ada persyaratan khusus yang ditambahkan sesuai layanan yang disediakan. Seperti:
- Badan usaha harus memiliki tenaga ahli profesional, bagi penyedia jasa keamanan seperti satpam
- Memiliki surat rekomendasi uji coba atas peralatan pengamanan yang diberikan oleh Biro Penelitian dan pengembangan serta Baintelkam Polri. Khusus untuk BUJP yang bergerak di penerapan peralatan keamanan
- Wajib mempunyai sarana dan prasarana sesuai ketentuan Polri. Bagi BUJP yang memfasilitasi pendidikan dan pelatihan.
- Badan usaha yang mengawal uang dan barang, perlu memiliki angkutan dan ruang khusus.
- Bagi penyedia tenaga keamanan, hendaklah mengasuransikan anggota.
- BUJP pengawalan satwa, harus memfasilitasi kandang memadai dan sarana pelatihan.
3. Perpanjangan Surat Izin Operasional
Surat izin yang dikeluarkan berlaku selama setahun. Apabila surat sudah diperbarui, masa aktifnya menjadi 2 tahun. Anda perlu memperpanjang setiap tahunnya agar operasional badan usaha tetap sah di mata hukum.
Prosedur untuk mendapatkan izin memang panjang dan rumit, beruntungnya PT. Rezeki Utama Sejahtera menyediakan layanan perizinan dengan mudah dan cepat. Anda bisa mengunjungi situs dan berkonsultasi dengan mitra profesional.
Dipercaya Individu dan Bisnis se-Indonesia
