BUJP vs Biro Jasa Satpam vs Outsourcing Security: Apa Bedanya?

STEPS.ID, Konsultan Pengurusan & Pendaftaran SIO BUJP | Surat Izin Operasional bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan se-Indonesia!

Di pasar, tiga istilah ini sering dipakai bergantian seolah-olah artinya sama: BUJP, biro jasa satpam, dan outsourcing security. Padahal secara hukum, ketiganya berdiri di atas kerangka regulasi yang berbeda — dan memahami perbedaannya penting, baik bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan bisnis jasa keamanan, maupun bagi perusahaan yang ingin memastikan vendor keamanannya benar-benar patuh hukum secara menyeluruh.

Dasar Hukum

• Peraturan Kepala Kepolisian No. 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan
• Peraturan Kepolisian No. 4 Tahun 2020 juncto Peraturan Kepolisian No. 1 Tahun 2023 tentang Pengamanan Swakarsa
• Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
• Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Apa itu BUJP?

BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) adalah istilah hukum resmi dari Kepolisian RI untuk perusahaan berbentuk PT yang menjalankan usaha jasa pengamanan, dan wajib memiliki SIO (Surat Izin Operasional) untuk dapat beroperasi secara legal. Regulasi BUJP diatur khusus oleh Kepolisian melalui Perkap No. 17 Tahun 2006 dan pembaruannya, dengan fokus utama pada aspek keamanan — kompetensi personel, sarana pengamanan, dan standar operasional keamanan.

Apa itu “Biro Jasa Satpam”?

“Biro jasa satpam” bukanlah istilah hukum resmi, melainkan istilah pasar yang sering digunakan masyarakat untuk merujuk pada penyedia tenaga satpam secara umum. Secara hukum, penyedia jasa keamanan yang sah tetap harus berstatus BUJP dengan SIO aktif dari Kepolisian RI — penggunaan istilah “biro jasa” saja tidak mengubah kewajiban legalitas yang berlaku. Jika sebuah biro jasa satpam tidak memiliki SIO, secara hukum mereka beroperasi tanpa izin.

Apa itu Outsourcing Security / Alih Daya?

Berbeda dengan dua istilah sebelumnya, “outsourcing” atau alih daya adalah konsep ketenagakerjaan, bukan konsep perizinan keamanan. Sesuai PP No. 35 Tahun 2021, Perusahaan Alih Daya didefinisikan sebagai badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Perusahaan pemberi pekerjaan. Regulasi ini mengatur hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja yang disalurkannya — mulai dari jenis perjanjian kerja (PKWT/PKWTT), upah, jaminan sosial, hingga perlindungan saat terjadi pergantian vendor.

Titik Krusial: Perusahaan Security yang Lengkap Butuh DUA Izin Sekaligus

Inilah yang paling sering terlewat oleh pelaku usaha maupun klien pengguna jasa: sebuah perusahaan yang menyalurkan tenaga satpam melalui skema outsourcing sebenarnya tunduk pada dua kerangka hukum yang berbeda secara bersamaan:

1. SIO BUJP (dari Kepolisian RI) — mengatur legalitas dan standar layanan keamanan itu sendiri: kompetensi personel (Gada Pratama/Madya/Utama), struktur organisasi, hingga jenis usaha jasa pengamanan yang dijalankan.
2. Izin Perusahaan Alih Daya (PPJP — Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja) (dari Kementerian Ketenagakerjaan) — mengatur legalitas hubungan ketenagakerjaan antara perusahaan dan personel yang disalurkan: jenis kontrak kerja, upah, BPJS, hak-hak normatif pekerja, hingga perlindungan saat pergantian vendor.

Perusahaan yang hanya memiliki SIO BUJP tanpa izin alih daya/PPJP berisiko melanggar aspek ketenagakerjaan, meski aspek keamanannya legal. Sebaliknya, perusahaan yang hanya memiliki izin alih daya tanpa SIO BUJP jelas melanggar hukum karena tidak berwenang menjalankan usaha jasa pengamanan sama sekali.

Tabel Perbandingan Tiga Istilah

Kenapa Perusahaan Pengguna Jasa (Klien) Juga Ikut Bertanggung Jawab?

Sesuai PP No. 35 Tahun 2021, perusahaan pengguna jasa outsourcing turut bertanggung jawab memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. Vendor alih daya wajib memberikan status kerja yang jelas (PKWT atau PKWTT), memenuhi hak normatif seperti upah minimum, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta Tunjangan Hari Raya. Bahkan saat terjadi pergantian vendor keamanan, masa kerja personel (service years) tetap diperhitungkan dan perlindungan hak pekerja harus dialihkan ke vendor baru, sepanjang objek pekerjaannya tetap ada — sebuah perusahaan yang mengabaikan hal ini berisiko menghadapi gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Risiko Jika Hanya Memiliki Satu dari Dua Izin

• Hanya punya SIO BUJP, tanpa izin alih daya/PPJP — berisiko terhadap sengketa ketenagakerjaan, klaim hak normatif pekerja yang tidak terpenuhi, dan potensi gugatan dari personel yang disalurkan.
• Hanya punya izin alih daya/PPJP, tanpa SIO BUJP — jelas melanggar hukum karena menjalankan usaha jasa pengamanan tanpa kewenangan dari Kepolisian RI, berisiko sanksi administratif hingga pembatalan operasional.
• Klien yang menggunakan vendor tanpa salah satu izin ini — turut menanggung risiko hukum, termasuk potensi tanggung jawab bersama jika terjadi sengketa dengan personel keamanan yang ditempatkan.

Bagaimana Memastikan Vendor Keamanan Anda Lengkap Secara Hukum?

1. Minta bukti SIO BUJP aktif yang dapat ditelusuri di sistem BOS Polri
2. Minta bukti izin Perusahaan Alih Daya/PPJP yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan
3. Periksa apakah personel yang disalurkan memiliki kontrak kerja jelas (PKWT/PKWTT) dan terdaftar BPJS
4. Pastikan keanggotaan asosiasi seperti ABUJAPI masih aktif sebagai indikator tambahan kredibilitas

Kesimpulan

BUJP, biro jasa satpam, dan outsourcing security bukanlah istilah yang bisa dipertukarkan begitu saja. BUJP adalah status hukum resmi di bidang keamanan, “biro jasa satpam” adalah istilah pasar yang tetap tunduk pada aturan BUJP, sementara outsourcing/alih daya adalah kerangka hukum ketenagakerjaan yang terpisah namun sama pentingnya. Perusahaan security yang benar-benar patuh hukum secara menyeluruh harus memenuhi kedua kerangka regulasi ini sekaligus — bukan salah satu saja.

STEPS ID: Bantu Urus SIO BUJP dan PPJP Sekaligus

STEPS.ID membantu pelaku usaha jasa pengamanan mengurus kedua legalitas yang dibutuhkan secara menyeluruh — SIO BUJP untuk aspek keamanan dan Pendaftaran PPJP (Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja) untuk aspek ketenagakerjaan — sehingga bisnis Anda benar-benar patuh hukum dari kedua sisi. Kami melayani 159+ kota di Indonesia dengan harga yang sama di seluruh wilayah. Konsultasikan kebutuhan legalitas usaha jasa pengamanan Anda secara praktis melalui WhatsApp.

GRAHA STEPS ID

Jl. Pd. Kelapa Raya No.5B – Blok F1, RT.6/RW.11, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13450

Referensi: Peraturan Kepala Kepolisian No. 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan; Peraturan Kepolisian No. 4 Tahun 2020 jo. Peraturan Kepolisian No. 1 Tahun 2023 tentang Pengamanan Swakarsa; Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

STEPS.ID adalah perusahaan konsultan dan penyedia jasa layanan Pengurusan, Pendaftaran dan Pelaporan Izin Satpam dan Surat Izin Operasional bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) bersertifikat Resmi dengan ketersediaan layanan di seluruh kota di wilayah Indonesia.

Produk dan Layanan STEPS.ID

Produk dan layanan legal dan perizinan kami antara lain Pendirian PT, Pendirian CV, Pendirian Firma, Pendirian Yayasan, Perizinan PMA, Pendirian Persekutuan Perdata, SIO BUJP / Izin Satpam, ABUJAPI, APSI, SLO Genset, SLO TM, SLO TR dan Virtual Office

Jangkauan Nasional Layanan SIO BUJP | STEPS.ID

Bekerja sama dengan berbagai lembaga resmi negara seperti Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan beberapa lembaga lainnya, STEPS.ID melayani kebutuhan pengurusan, pendaftaran dan pelaporan SIO BUJP di berbagai Kota dan Kabupaten di Indonesia antara lain : Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Bangka Belitung, Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin, Banjarnegara, Banyumas, Banyuwangi, Batam, Batang, Batu, Baubau, Bekasi, Bengkulu, Biak, Bima, Binjai, Bitung, Blitar, Blora, Bogor, Bojonegoro, Bondowoso, Bontang, Boyolali, Brebes, Bukittinggi, Ciamis, Cianjur, Cikarang, Cilacap, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Deli Serdang, Demak, Denpasar, Depok, Dumai, Fakfak, Garut, Gorontalo, Gresik, Grobogan, Gunungsitoli, Indramayu, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Jepara, Jombang, Kaimana, Karawang, Kebumen, Kediri, Kendal, Kendari, Kepulauan Tidore, Klaten, Kotamobagu, Kuningan, Kupang, Kutai Kartanegara, Lamongan, Langkat, Langsa, Lhokseumawe, Lombok, Lubuk Linggau, Lumajang, Madiun, Magelang, Magetan, Majalengka, Makassar, Malang, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Metro, Metro Lampung, Meulaboh, Mimika, Mojokerto, Nabire, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Padang, Padang Panjang, Padangsidimpuan, Pagar Alam, Palangkaraya, Palembang, Palopo, Palu, Pamekasan, Pangkalpinang, Parepare, Pariaman, Pasuruan, Pati, Payakumbuh, Pekalongan, Pekanbaru, Pemalang, Pematangsiantar, Ponorogo, Pontianak, Prabumulih, Probolinggo, Purwakarta, Rembang, Riau, Sabang, Salatiga, Samarinda, Sampang, Sawahlunto, Semarang, Serang, Sibolga, Sidoarjo, Simalungun, Singkawang, Situbondo, Surakarta, Solok, Sorong, Subang, Subulussalam, Sukabumi, Sumba, Sumedang, Sumenep, Sungai Penuh, Surabaya, Tangerang, Tangerang Selatan, Tanjung Selor, Tanjungbalai, Tanjungpinang, Tarakan, Tasikmalaya, Tebing Tinggi, Tegal, Ternate, Tidore Kepulauan, Timika, Tomohon, Trenggalek, Tual, Tuban, Tulungagung, Wamena, Wonogiri, Yogyakarta dan kota ataupun kabupaten lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

Yuk berkunjung ke kantor kami terkait Pengurusan Surat Izin Satpam / SIO BUJP !

GRAHA STEPS ID

FAQ KBLI USAHA JASA PENGAMANAN