KBLI Usaha Jasa Pengamanan: 80110 vs 80100, Mana yang Harus Dipakai?

STEPS.ID, Konsultan Pengurusan & Pendaftaran SIO BUJP | Surat Izin Operasional bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan se-Indonesia!

Salah satu kesalahan administratif yang sering terjadi saat mendaftarkan BUJP di sistem OSS adalah memilih kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang keliru — akibatnya, NIB yang terbit tidak sinkron dengan bidang usaha yang tercantum di SIO. Artikel ini menjelaskan secara rinci kode KBLI yang relevan untuk usaha jasa pengamanan, perbedaan antara KBLI 80100 dan 80110, serta kode mana yang sebaiknya digunakan saat ini.

Dasar Hukum dan Regulasi Terkait

• Peraturan Kepolisian No. 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertahanan dan Keamanan
• Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
• Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai standar pengelompokan jenis usaha di Indonesia

Apa itu KBLI dan Kenapa Penting bagi BUJP?

KBLI adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan jenis usaha berdasarkan karakteristik kegiatan dan produk/jasa yang dihasilkan. KBLI menjadi dasar penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui sistem OSS, dan menentukan jenis izin usaha serta tingkat risiko yang berlaku bagi badan usaha tersebut. Bagi BUJP, kode KBLI yang dipilih harus sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam SIO — ketidaksesuaian dapat menghambat proses verifikasi maupun audit.

KBLI 80100 — Aktivitas Keamanan Swasta (KBLI 2020)

KBLI 80100 mencakup usaha jasa penyelidikan, pengawasan, penjagaan, dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik. Termasuk dalam cakupan ini:

• Kegiatan patroli, termasuk pengawalan dalam perjalanan membawa barang berharga
• Jasa bodyguard/pengawalan pribadi
• Patroli jalan raya
• Penjagaan gedung, kantor, pabrik, hotel, dan sejenisnya
• Penyelidikan sidik jari, tanda tangan, dan tulisan tangan

Yang TIDAK termasuk dalam KBLI 80100:

• Penjagaan dengan sistem instalasi alarm — masuk ke kelompok KBLI 80200
• Penyelidikan yang berhubungan dengan perasuransian — masuk ke subgolongan 6621

KBLI 80110 — Aktivitas Investigasi dan Keamanan Swasta (KBLI 2025)

KBLI 80110 adalah kode yang digunakan dalam klasifikasi KBLI 2025, sebagai pembaruan dari kode 80100 pada KBLI 2020. Secara substansi, ruang lingkup kegiatannya serupa dengan KBLI 80100, namun dengan sedikit perluasan cakupan pada aspek investigasi.

Jadi, KBLI Mana yang Harus Dipakai Sekarang?

Di sinilah letak kebingungan yang paling sering terjadi: KBLI 2025 secara resmi menggunakan kode 80110, namun panduan sistem BOS Polri yang diperbarui pada Juli 2025 masih menggunakan kode lama KBLI 2020, yaitu 80100. Artinya, meskipun klasifikasi nasional sudah beralih ke KBLI 2025, sistem operasional Kepolisian untuk perizinan BUJP belum sepenuhnya menyesuaikan.

Rekomendasi praktis: pelaku usaha wajib memeriksa kode yang benar-benar aktif dan tersedia di OSS saat proses pengajuan berlangsung, bukan mengandalkan kode mana yang “seharusnya” berlaku secara teori klasifikasi. Karena BOS Polri masih mengacu pada KBLI 80100, kode inilah yang sebaiknya digunakan sampai ada pembaruan resmi lebih lanjut dari sistem OSS maupun BOS Polri.

Cara Memastikan Kode KBLI yang Tepat

1. Periksa kode usaha dalam akta perusahaan — pastikan bidang usaha jasa pengamanan sudah tercantum dengan jelas.
2. Periksa kode yang aktif di OSS saat pengajuan NIB, karena sistem dapat berubah mengikuti pembaruan regulasi.
3. Pastikan kode tersebut sesuai dengan bidang SIO yang akan diajukan — jangan memilih KBLI hanya karena namanya terlihat mirip.
4. Sesuaikan dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan — dalam usaha jasa pengamanan, aktivitas riil di lapangan harus konsisten dengan ruang lingkup KBLI dan SIO yang dimiliki.

Apa Risiko Jika Salah Memilih KBLI?

Kesalahan pemilihan KBLI dapat menyebabkan:

• Ketidaksesuaian antara data NIB di OSS dan data SIO di sistem BOS Polri, yang berpotensi menghambat proses verifikasi
• Penundaan proses audit karena tim audit menemukan ketidaksesuaian dokumen
• Perusahaan dianggap tidak menjalankan usaha sesuai izin, yang secara hukum berisiko dikenai sanksi administratif

Kaitan KBLI dengan Enam Jenis Usaha BUJP

KBLI 80100/80110 pada dasarnya menaungi seluruh spektrum usaha jasa pengamanan, namun dalam praktiknya perlu dikaitkan dengan enam jenis usaha BUJP yang diatur Peraturan Kepala Kepolisian No. 17 Tahun 2006:

Syarat Terkait KBLI yang Sering Terlewat

Selain kesesuaian kode, terdapat persyaratan spesifik terkait personel yang berkaitan erat dengan pemilihan KBLI ini, yaitu kepemilikan sertifikasi atau ijazah dan KTA Gada Utama yang wajib dimiliki oleh CEO/pemilik, direktur utama atau direktur, manajer operasional, dan kepala cabang — baik untuk pengurusan izin operasional baru maupun perpanjangan BUJP. Persyaratan ini sering terlewat karena sebagian pelaku usaha hanya menyiapkan sertifikat untuk direktur utama, padahal kepala cabang di setiap wilayah operasional juga wajib memenuhinya.

Kesimpulan

Memilih kode KBLI yang tepat bukan sekadar formalitas administratif — kesalahan kecil pada tahap ini bisa berdampak pada proses verifikasi, audit, hingga risiko sanksi di kemudian hari. Karena regulasi klasifikasi usaha di Indonesia terus diperbarui sementara sistem BOS Polri belum tentu mengikuti pembaruan yang sama secara real-time, penting bagi pelaku usaha untuk selalu memverifikasi kode yang aktif di OSS pada saat pengajuan berlangsung.

STEPS ID: Pastikan KBLI Usaha Anda Tepat Sejak Awal

STEPS.ID membantu memastikan kode KBLI, NIB, dan SIO BUJP Anda konsisten dan sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku di OSS maupun BOS Polri, sehingga proses verifikasi dan audit berjalan lancar tanpa hambatan administratif. Kami melayani pengurusan SIO BUJP di 159+ kota di Indonesia dengan harga yang sama di seluruh wilayah. Konsultasikan kebutuhan legalitas usaha jasa pengamanan Anda secara praktis melalui WhatsApp.

GRAHA STEPS ID

Jl. Pd. Kelapa Raya No.5B – Blok F1, RT.6/RW.11, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13450

Referensi: Peraturan Kepolisian No. 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Sektor Keamanan; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan 2025 yang ditetapkan Badan Pusat Statistik; Peraturan Kepala Kepolisian No. 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan.

STEPS.ID adalah perusahaan konsultan dan penyedia jasa layanan Pengurusan, Pendaftaran dan Pelaporan Izin Satpam dan Surat Izin Operasional bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) bersertifikat Resmi dengan ketersediaan layanan di seluruh kota di wilayah Indonesia.

Produk dan Layanan STEPS.ID

Produk dan layanan legal dan perizinan kami antara lain Pendirian PT, Pendirian CV, Pendirian Firma, Pendirian Yayasan, Perizinan PMA, Pendirian Persekutuan Perdata, SIO BUJP / Izin Satpam, ABUJAPI, APSI, SLO Genset, SLO TM, SLO TR dan Virtual Office

Jangkauan Nasional Layanan SIO BUJP | STEPS.ID

Bekerja sama dengan berbagai lembaga resmi negara seperti Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan beberapa lembaga lainnya, STEPS.ID melayani kebutuhan pengurusan, pendaftaran dan pelaporan SIO BUJP di berbagai Kota dan Kabupaten di Indonesia antara lain : Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Bangka Belitung, Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin, Banjarnegara, Banyumas, Banyuwangi, Batam, Batang, Batu, Baubau, Bekasi, Bengkulu, Biak, Bima, Binjai, Bitung, Blitar, Blora, Bogor, Bojonegoro, Bondowoso, Bontang, Boyolali, Brebes, Bukittinggi, Ciamis, Cianjur, Cikarang, Cilacap, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Deli Serdang, Demak, Denpasar, Depok, Dumai, Fakfak, Garut, Gorontalo, Gresik, Grobogan, Gunungsitoli, Indramayu, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Jepara, Jombang, Kaimana, Karawang, Kebumen, Kediri, Kendal, Kendari, Kepulauan Tidore, Klaten, Kotamobagu, Kuningan, Kupang, Kutai Kartanegara, Lamongan, Langkat, Langsa, Lhokseumawe, Lombok, Lubuk Linggau, Lumajang, Madiun, Magelang, Magetan, Majalengka, Makassar, Malang, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Metro, Metro Lampung, Meulaboh, Mimika, Mojokerto, Nabire, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Padang, Padang Panjang, Padangsidimpuan, Pagar Alam, Palangkaraya, Palembang, Palopo, Palu, Pamekasan, Pangkalpinang, Parepare, Pariaman, Pasuruan, Pati, Payakumbuh, Pekalongan, Pekanbaru, Pemalang, Pematangsiantar, Ponorogo, Pontianak, Prabumulih, Probolinggo, Purwakarta, Rembang, Riau, Sabang, Salatiga, Samarinda, Sampang, Sawahlunto, Semarang, Serang, Sibolga, Sidoarjo, Simalungun, Singkawang, Situbondo, Surakarta, Solok, Sorong, Subang, Subulussalam, Sukabumi, Sumba, Sumedang, Sumenep, Sungai Penuh, Surabaya, Tangerang, Tangerang Selatan, Tanjung Selor, Tanjungbalai, Tanjungpinang, Tarakan, Tasikmalaya, Tebing Tinggi, Tegal, Ternate, Tidore Kepulauan, Timika, Tomohon, Trenggalek, Tual, Tuban, Tulungagung, Wamena, Wonogiri, Yogyakarta dan kota ataupun kabupaten lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

Yuk berkunjung ke kantor kami terkait Pengurusan Surat Izin Satpam / SIO BUJP !

GRAHA STEPS ID

FAQ KBLI USAHA JASA PENGAMANAN