Kumpulan Lengkap Regulasi BUJP: Dari Perkap 17/2006 hingga PP 28/2025

STEPS.ID, Konsultan Pengurusan & Pendaftaran SIO BUJP | Surat Izin Operasional bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan se-Indonesia!

Regulasi yang mengatur Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di Indonesia tersebar di berbagai peraturan lintas dua dekade terakhir — dari peraturan Kepolisian yang menjadi fondasi awal, hingga reformasi sistem perizinan berbasis risiko yang terus diperbarui pemerintah. Artikel ini menyusun seluruh regulasi tersebut dalam satu kompilasi kronologis, lengkap dengan penjelasan fungsi masing-masing peraturan dan status keberlakuannya saat ini, agar menjadi rujukan tunggal yang memudahkan Anda memahami lanskap hukum BUJP secara utuh.

Timeline Regulasi BUJP

2003 — Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Fondasi hukum ketenagakerjaan nasional yang relevan bagi BUJP yang menyalurkan personel melalui skema alih daya (outsourcing). Mengatur hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja dan personel yang dipekerjakan.

2006 — Peraturan Kepala Kepolisian No. 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan

Regulasi induk yang menjadi fondasi utama seluruh ketentuan BUJP hingga hari ini. Perkap ini mengatur secara rinci:

• Definisi dan enam jenis usaha BUJP (Pasal 2)
• Persyaratan umum dan khusus pendirian BUJP (Pasal 11–14)
• Masa berlaku SIO: 1 tahun untuk izin baru, 2 tahun untuk izin perpanjangan (Pasal 15 ayat 5)
• Mekanisme pengawasan dan audit (Pasal 16–17)
• Struktur sanksi bertingkat: teguran, pembekuan, pembatalan (Pasal 18)

Sesuai Pasal 19 peraturan ini, seluruh ketentuannya tetap berlaku hingga saat ini selama tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih baru — menjadikannya rujukan utama untuk detail teknis yang tidak diatur ulang oleh peraturan-peraturan setelahnya.

2018 — Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Menghapuskan sistem IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) dan menggantikannya dengan sistem RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan Notifikasi. Relevan bagi BUJP yang mempekerjakan tenaga ahli asing, seperti pelatih K9 internasional atau konsultan keamanan asing.

2020 — Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kepolisian RI

Menetapkan tarif resmi PNBP sebesar Rp3.770.000 per penerbitan untuk SIO BUJP (Lampiran Angka XXV), berlaku baik untuk pendaftaran baru maupun perpanjangan.

2020 — Peraturan Kepolisian No. 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa

Memperbarui kerangka pembinaan pengamanan swakarsa, termasuk standar personel, seragam, dan kepangkatan satpam (Gada Pratama, Gada Madya, Gada Utama), sebagai pembaruan atas ketentuan teknis dari Perkap 17/2006.

2020 — Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mengubah kerangka hukum ketenagakerjaan nasional, termasuk mengubah istilah “outsourcing” menjadi “alih daya” dan menghapus batasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan sebelumnya.

2021 — Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK

Peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang mengatur secara rinci ketentuan Perusahaan Alih Daya, termasuk kewajiban terhadap pekerja yang disalurkan — relevan bagi BUJP jenis penyediaan tenaga pengamanan yang beroperasi dengan skema outsourcing.

2021 — Peraturan Kepolisian No. 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Sektor Keamanan

Menyelaraskan klasifikasi usaha BUJP dengan sistem perizinan berbasis risiko (OSS RBA) yang mulai diberlakukan pemerintah, menjembatani regulasi Kepolisian dengan sistem KBLI dan OSS.

2023 — Peraturan Kepolisian No. 1 Tahun 2023 (Perubahan atas Perpol No. 4 Tahun 2020)

Pembaruan lanjutan atas ketentuan Pengamanan Swakarsa, menyesuaikan standar operasional dengan perkembangan kebutuhan industri keamanan terkini.

2025 — Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Regulasi terbaru yang menggantikan PP No. 5 Tahun 2021, menjadi penyempurnaan sistem OSS berbasis risiko (Risk Based Approach) yang telah berjalan sejak amanat UU Cipta Kerja. PP ini ditetapkan pada 5 Juni 2025 dan mulai diimplementasikan penuh pada sistem OSS sejak Oktober 2025, dengan tiga pilar utama: kepastian perizinan, penyederhanaan proses, dan restrukturisasi regulasi — termasuk penerapan service level agreement (SLA) untuk waktu maksimal pengurusan izin, serta sinkronisasi dengan KBLI 2025.

Ringkasan: Regulasi Mana yang Mengatur Apa?

Mengapa Memahami Seluruh Regulasi Ini Penting?

BUJP bukan sekadar bisnis yang tunduk pada satu peraturan tunggal — melainkan berada di persimpangan empat kerangka regulasi berbeda: hukum kepolisian (keamanan), hukum perizinan usaha (OSS/investasi), hukum ketenagakerjaan (alih daya), dan hukum keimigrasian (jika mempekerjakan TKA). Memahami keempatnya secara terintegrasi — bukan terpisah-pisah — adalah kunci agar BUJP benar-benar patuh hukum secara menyeluruh, bukan hanya legal di satu aspek saja.

Bagaimana Regulasi-Regulasi Ini Saling Terhubung?

Sebagai ilustrasi alur praktisnya:

1. Perkap 17/2006 menentukan apa yang harus dipenuhi BUJP (dokumen, struktur, personel)
2. Perpol 6/2021 menentukan bagaimana bidang usaha tersebut diklasifikasikan dalam sistem KBLI
3. PP 28/2025 menentukan melalui sistem mana seluruh proses perizinan itu berjalan (OSS RBA)
4. PP 76/2020 menentukan berapa biaya resmi yang harus dibayarkan
5. PP 35/2021 menentukan bagaimana hubungan kerja personel yang disalurkan diatur, jika BUJP menjalankan skema alih daya
6. Perpres 20/2018 menentukan prosedur khusus jika BUJP mempekerjakan tenaga kerja asing

Kesimpulan

Lanskap regulasi BUJP di Indonesia terus berkembang, namun fondasi utamanya — Perkap No. 17 Tahun 2006 — tetap menjadi rujukan inti yang belum tergantikan untuk detail teknis seperti sanksi, masa berlaku, dan persyaratan struktural. Regulasi-regulasi setelahnya lebih banyak berfungsi menyelaraskan BUJP dengan sistem perizinan nasional yang terus direformasi. Memahami seluruh kerangka ini secara terpadu membantu pelaku usaha menghindari kesalahan yang bersumber dari mengacu pada regulasi yang sudah usang atau sebagian saja.

STEPS ID: Rujukan Terpercaya untuk Legalitas BUJP Anda

STEPS.ID senantiasa mengikuti perkembangan regulasi BUJP secara menyeluruh — mulai dari Perkap 17/2006 hingga pembaruan sistem OSS terbaru — sehingga proses pengurusan legalitas usaha jasa pengamanan Anda selalu sesuai dengan ketentuan yang benar-benar berlaku saat ini, bukan prosedur yang sudah usang. Kami melayani pengurusan SIO BUJP, PPJP, dan legalitas terkait lainnya di 159+ kota di Indonesia dengan harga yang sama di seluruh wilayah. Konsultasikan kebutuhan legalitas usaha jasa pengamanan Anda secara praktis melalui WhatsApp.

GRAHA STEPS ID

Jl. Pd. Kelapa Raya No.5B – Blok F1, RT.6/RW.11, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13450

Referensi: Peraturan Kepala Kepolisian No. 17 Tahun 2006; Undang-Undang No. 13 Tahun 2003; Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020; Peraturan Kepolisian No. 4 Tahun 2020 jo. No. 1 Tahun 2023; Undang-Undang No. 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021; Peraturan Kepolisian No. 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025.

STEPS.ID adalah perusahaan konsultan dan penyedia jasa layanan Pengurusan, Pendaftaran dan Pelaporan Izin Satpam dan Surat Izin Operasional bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) bersertifikat Resmi dengan ketersediaan layanan di seluruh kota di wilayah Indonesia.

Produk dan Layanan STEPS.ID

Produk dan layanan legal dan perizinan kami antara lain Pendirian PT, Pendirian CV, Pendirian Firma, Pendirian Yayasan, Perizinan PMA, Pendirian Persekutuan Perdata, SIO BUJP / Izin Satpam, ABUJAPI, APSI, SLO Genset, SLO TM, SLO TR dan Virtual Office

Jangkauan Nasional Layanan SIO BUJP | STEPS.ID

Bekerja sama dengan berbagai lembaga resmi negara seperti Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan beberapa lembaga lainnya, STEPS.ID melayani kebutuhan pengurusan, pendaftaran dan pelaporan SIO BUJP di berbagai Kota dan Kabupaten di Indonesia antara lain : Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Bangka Belitung, Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin, Banjarnegara, Banyumas, Banyuwangi, Batam, Batang, Batu, Baubau, Bekasi, Bengkulu, Biak, Bima, Binjai, Bitung, Blitar, Blora, Bogor, Bojonegoro, Bondowoso, Bontang, Boyolali, Brebes, Bukittinggi, Ciamis, Cianjur, Cikarang, Cilacap, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Deli Serdang, Demak, Denpasar, Depok, Dumai, Fakfak, Garut, Gorontalo, Gresik, Grobogan, Gunungsitoli, Indramayu, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Jepara, Jombang, Kaimana, Karawang, Kebumen, Kediri, Kendal, Kendari, Kepulauan Tidore, Klaten, Kotamobagu, Kuningan, Kupang, Kutai Kartanegara, Lamongan, Langkat, Langsa, Lhokseumawe, Lombok, Lubuk Linggau, Lumajang, Madiun, Magelang, Magetan, Majalengka, Makassar, Malang, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Metro, Metro Lampung, Meulaboh, Mimika, Mojokerto, Nabire, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Padang, Padang Panjang, Padangsidimpuan, Pagar Alam, Palangkaraya, Palembang, Palopo, Palu, Pamekasan, Pangkalpinang, Parepare, Pariaman, Pasuruan, Pati, Payakumbuh, Pekalongan, Pekanbaru, Pemalang, Pematangsiantar, Ponorogo, Pontianak, Prabumulih, Probolinggo, Purwakarta, Rembang, Riau, Sabang, Salatiga, Samarinda, Sampang, Sawahlunto, Semarang, Serang, Sibolga, Sidoarjo, Simalungun, Singkawang, Situbondo, Surakarta, Solok, Sorong, Subang, Subulussalam, Sukabumi, Sumba, Sumedang, Sumenep, Sungai Penuh, Surabaya, Tangerang, Tangerang Selatan, Tanjung Selor, Tanjungbalai, Tanjungpinang, Tarakan, Tasikmalaya, Tebing Tinggi, Tegal, Ternate, Tidore Kepulauan, Timika, Tomohon, Trenggalek, Tual, Tuban, Tulungagung, Wamena, Wonogiri, Yogyakarta dan kota ataupun kabupaten lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

Yuk berkunjung ke kantor kami terkait Pengurusan Surat Izin Satpam / SIO BUJP !

GRAHA STEPS ID

FAQ KUMPULAN REGULASI BUJP