IZIN LIMBAH B3

Syarat Mengurus Izin Pengelolaan Limbah B3: Alur dan Dasar Hukumnya

By May 30, 2026August 19th, 2026No Comments
Panduan Izin Limbah B3

Syarat Mengurus Izin Pengelolaan Limbah B3: Alur dan Dasar Hukumnya

Panduan lengkap dan runut proses mengurus izin (Persetujuan Teknis) pengelolaan limbah B3 di Indonesia — dari Persetujuan Lingkungan, dokumen Rincian Teknis, hingga terbitnya Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional, lengkap dengan ketentuan masa simpan dan sanksi terbaru.

STEPS.ID Kategori: Izin Limbah B3 Update: Agustus 2026
Daftar Isi
  1. Apa Itu Izin Pengelolaan Limbah B3
  2. Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3
  3. Syarat Utama Sebelum Mengurus
  4. Alur Lengkap Proses Pengurusan
  5. Dokumen dari Pemohon/Perusahaan
  6. Dokumen Teknis Fasilitas
  7. Estimasi Waktu Proses per Jenis Kegiatan
  8. Ketentuan Masa Simpan Limbah B3
  9. Pungutan Resmi Pemerintah
  10. Kewajiban Pasca-Persetujuan Terbit
  11. Kesalahan Umum yang Menghambat Proses
  12. Checklist Sebelum Mengurus
  13. Glosarium Istilah
  14. FAQ

Setiap usaha yang menghasilkan, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, atau menimbun limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) wajib mengantongi izin resmi dari pemerintah. Sejak PP No. 22 Tahun 2021 berlaku, istilah "izin" ini secara teknis berubah menjadi Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 (Pertek) yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, sehingga banyak pelaku usaha masih bingung dengan alur dan istilah terbarunya.

Halaman ini merangkum syarat dan alur mengurus izin/Persetujuan Teknis pengelolaan limbah B3 secara lengkap dan runut — dari Persetujuan Lingkungan hingga Surat Kelayakan Operasional terbit — agar bisa dijadikan rujukan saat menjawab pertanyaan customer. Jika Anda butuh pendampingan langsung, tim STEPS.ID siap membantu lewat layanan izin limbah B3 kami.

01 Apa Itu Izin Pengelolaan Limbah B3

Izin pengelolaan limbah B3 adalah persetujuan pemerintah yang wajib dimiliki pelaku usaha sebelum melakukan penyimpanan (di luar fasilitas penghasil), pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, atau penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun. Sejak PP No. 22 Tahun 2021, bentuk persetujuan ini adalah Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 (Pertek PLB3) yang diterbitkan bersamaan dengan Surat Kelayakan Operasional (SLO-PLB3), dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan Lingkungan (Amdal/UKL-UPL) perusahaan.

Khusus untuk kegiatan pengangkutan limbah B3, dokumen yang diperlukan bukan Persetujuan Teknis, melainkan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 yang diterbitkan terpisah.

02 Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3

01
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupsebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja — dasar hukum umum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk limbah B3
02
PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupmengganti sistem izin lama menjadi Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan
03
Permen LHK No. 6 Tahun 2021tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun — mengatur teknis penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3
04
PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodasar hukum sistem OSS RBA yang menerbitkan NIB dan mengintegrasikan proses perizinan berusaha, termasuk pengelolaan limbah B3
Perubahan kelembagaan: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) resmi dipisah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan. Kewenangan penerbitan Persetujuan Teknis dan pengawasan pengelolaan limbah B3 kini berada di Kementerian Lingkungan Hidup, bukan lagi KLHK.

03 Syarat Utama Sebelum Mengurus

Syarat 01

NIB & Persetujuan Lingkungan Aktif

Perusahaan sudah memiliki NIB dan dokumen lingkungan (SPPL/UKL-UPL/Amdal) yang sesuai dengan skala dan tingkat risiko kegiatan usahanya.

Syarat 02

Jenis Kegiatan Jelas

Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dimohonkan harus spesifik — penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, atau penimbunan — karena masing-masing punya syarat teknis berbeda.

Syarat 03

Fasilitas Sesuai Standar Teknis

TPS atau fasilitas pengelolaan limbah B3 harus dibangun sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, lengkap dengan simbol dan label limbah B3.

04 Alur Lengkap Proses Pengurusan Izin Limbah B3

Secara umum, proses pengurusan izin/Persetujuan Teknis pengelolaan limbah B3 berjalan melalui enam tahap berurutan berikut:

01
Pengurusan NIB & Persetujuan LingkunganMendaftarkan NIB via OSS RBA dan menyusun dokumen lingkungan (SPPL/UKL-UPL/Amdal) sesuai skala risiko kegiatan usaha.
02
Penyusunan Dokumen Rincian TeknisMenyusun dokumen Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 yang terintegrasi dengan dokumen lingkungan, memuat desain fasilitas dan jenis kegiatan yang dimohonkan.
03
Pengajuan Persetujuan Teknis via OSS/PTSP ElektronikMengajukan permohonan Persetujuan Teknis melalui sistem elektronik Kementerian Lingkungan Hidup, dilanjutkan verifikasi administrasi dan penilaian teknis.
04
Bimbingan Teknis (Jika Diperlukan)Jika penilaian teknis dinyatakan "tidak layak" secara berulang, pemohon perlu mengikuti bimbingan teknis sebelum pengajuan ulang.
05
Penerbitan Persetujuan Teknis & SLO-PLB3Setelah dinyatakan layak, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Persetujuan Teknis sekaligus Surat Kelayakan Operasional Pengelolaan Limbah B3.
06
Pendaftaran Akun Pelaporan BerkalaMendaftarkan akun pelaporan elektronik untuk menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3 secara berkala sesuai kewajiban pasca-persetujuan.
Penting: Persetujuan Teknis dan SLO-PLB3 harus terbit sebelum kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, atau penimbunan limbah B3 dijalankan — menjalankan kegiatan lebih dulu tanpa persetujuan tetap berisiko dikenai sanksi meski aturan pidananya sudah berubah (lihat bagian Kewajiban Pasca-Persetujuan).

05 Dokumen dari Pemohon/Perusahaan

Untuk mengajukan Persetujuan Teknis, perusahaan perlu menyiapkan:

  • NIB (Nomor Induk Berusaha) yang masih berlaku
  • KTP dan NPWP penanggung jawab perusahaan
  • Akta pendirian dan pengesahan badan usaha
  • Dokumen Persetujuan Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/Amdal) yang sesuai skala kegiatan
  • Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan dan bangunan lokasi fasilitas pengelolaan limbah B3
  • Surat penunjukan penanggung jawab teknis pengelolaan limbah B3

06 Dokumen Teknis Fasilitas

Sementara dari sisi teknis fasilitas, dokumen dan data yang perlu disiapkan meliputi:

  • Dokumen Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 (desain TPS/fasilitas sesuai jenis kegiatan yang dimohonkan)
  • Data jenis, karakteristik, sumber, dan estimasi jumlah limbah B3 yang akan dikelola
  • SOP pengelolaan limbah B3 dan prosedur tanggap darurat
  • Sertifikat kompetensi SDM pengelola limbah B3 (bila dipersyaratkan sesuai jenis kegiatan)
  • Rekomendasi teknis dari instansi terkait, jika kegiatan mensyaratkannya
Catatan: Setiap jenis kegiatan (penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan) punya standar teknis fasilitas yang berbeda sesuai Permen LHK No. 6 Tahun 2021 — satu Persetujuan Teknis tidak otomatis berlaku untuk seluruh jenis kegiatan sekaligus.

07 Estimasi Waktu Proses per Jenis Kegiatan

Lama proses di lapangan bervariasi tergantung jenis kegiatan dan kelengkapan dokumen teknis. Sebagai gambaran umum berdasarkan pengalaman pendampingan STEPS.ID:

Jenis KegiatanEstimasi Waktu
Penyimpanan sementara (TPS limbah B3)30–60 hari kerja
Pengumpulan limbah B360–90 hari kerja
Pemanfaatan limbah B390–150 hari kerja
Pengolahan limbah B3120–180 hari kerja
Penimbunan (landfill) limbah B3150–240 hari kerja
Catatan: Estimasi di atas adalah gambaran praktik di lapangan, bukan Standar Pelayanan resmi dari satu Peraturan Menteri tertentu — lama proses aktual sangat tergantung kompleksitas fasilitas dan kelengkapan dokumen teknis yang diajukan.

08 Ketentuan Masa Simpan Limbah B3 Terbaru

Permen LHK No. 6 Tahun 2021 mengatur batas waktu maksimal penyimpanan limbah B3 sebelum harus dikumpulkan, dimanfaatkan, diolah, atau ditimbun lebih lanjut:

  • Limbah B3 dengan jumlah ≥50 kg/hari: maksimal disimpan 90 hari sejak dihasilkan.
  • Limbah B3 kategori 1 dengan jumlah <50 kg/hari: maksimal disimpan 180 hari.
  • Limbah B3 kategori 2 dengan jumlah <50 kg/hari: maksimal disimpan 365 hari.
Penting untuk dipahami: Melewati masa simpan tanpa proses lanjutan (dikumpulkan/dimanfaatkan/diolah/ditimbun) dapat dianggap sebagai pelanggaran tersendiri, terlepas dari Persetujuan Teknis yang sudah dimiliki — TPS limbah B3 tetap wajib dipantau secara berkala.

09 Pungutan Resmi Pemerintah

Selain biaya jasa konsultan lingkungan, terdapat pungutan resmi pemerintah yang berkaitan dengan proses pengurusan izin limbah B3, di antaranya:

  • Biaya penyusunan dokumen lingkungan: untuk penyusunan SPPL/UKL-UPL/Amdal dan dokumen Rincian Teknis, bervariasi tergantung konsultan yang digunakan.
  • PNBP layanan Persetujuan Teknis: dapat dikenakan tergantung jenis kegiatan dan skala fasilitas pengelolaan limbah B3 yang dimohonkan.
  • Biaya sertifikasi kompetensi SDM: jika jenis kegiatan mensyaratkan penanggung jawab teknis bersertifikat.
Catatan: Tarif PNBP dan biaya konsultan dapat berubah mengikuti peraturan yang berlaku dan kompleksitas fasilitas. STEPS.ID tidak mempublikasikan rincian biaya jasa secara terbuka di halaman ini — silakan konsultasikan kebutuhan spesifik Anda untuk mendapat rincian biaya yang berlaku saat ini.

10 Kewajiban Pasca-Persetujuan Terbit

Setelah Persetujuan Teknis dan SLO-PLB3 terbit, terdapat sejumlah kewajiban yang harus terus dipenuhi:

  • Menjalankan pengelolaan limbah B3 sesuai jenis kegiatan, kapasitas, dan spesifikasi teknis yang tercantum dalam Persetujuan Teknis
  • Menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3 secara elektronik minimal setiap 6 bulan, memuat jenis, karakteristik, jumlah limbah, dan identitas penerima
  • Menaati masa simpan limbah B3 sesuai kategori dan jumlah, serta menjaga TPS sesuai standar (simbol, label, dan prosedur tanggap darurat)
  • Menanggung tanggung jawab mutlak (strict liability) atas pencemaran atau kerusakan lingkungan yang timbul akibat limbah B3 yang dikelola, terlepas dari ada-tidaknya unsur kesalahan
  • Memahami bahwa UU Cipta Kerja menghapus ketentuan pidana khusus bagi pengelolaan limbah B3 tanpa izin (bekas Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009), sehingga penegakannya kini mengutamakan sanksi administratif bertahap (teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan, hingga pencabutan persetujuan) — namun sanksi pidana tetap berlaku jika kegiatan tersebut nyata-nyata mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup

11 Kesalahan Umum yang Menghambat Proses

❌ Kesalahan Umum
  • Mengajukan satu Persetujuan Teknis untuk semua jenis kegiatan sekaligus, padahal masing-masing (simpan, kumpul, manfaatkan, olah, timbun) punya syarat teknis berbeda
  • Fasilitas TPS dibangun tidak sesuai dokumen Rincian Teknis yang diajukan, atau tanpa simbol dan label limbah B3 yang benar
  • Membiarkan limbah B3 melewati batas masa simpan tanpa proses lanjutan
  • Menganggap penghapusan sanksi pidana khusus (bekas Pasal 102) berarti bebas beroperasi tanpa Persetujuan Teknis, padahal sanksi administratif tetap mengancam dan sanksi pidana bisa berlaku jika terjadi pencemaran nyata
  • Tidak menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3 secara berkala setelah Persetujuan Teknis terbit
  • Menyamakan Persetujuan Teknis pengelolaan dengan Rekomendasi Pengangkutan, padahal keduanya dokumen yang berbeda

12 Checklist Sebelum Mengurus

  • ☐ NIB dan Persetujuan Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/Amdal) sudah terbit sesuai skala risiko usaha
  • ☐ Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dimohonkan sudah jelas dan spesifik
  • ☐ Dokumen Rincian Teknis fasilitas sudah disusun sesuai standar Permen LHK No. 6 Tahun 2021
  • ☐ TPS limbah B3 sudah dilengkapi simbol dan label sesuai kategori limbah
  • ☐ Penanggung jawab teknis pengelolaan limbah B3 sudah ditunjuk
  • ☐ SOP pengelolaan dan prosedur tanggap darurat sudah tersedia
  • ☐ Akun pelaporan elektronik pengelolaan limbah B3 sudah disiapkan
  • ☐ Anggaran untuk dokumen lingkungan, Rincian Teknis, dan PNBP sudah disiapkan

13 Glosarium Istilah

Limbah B3
Sisa suatu usaha/kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya.
Persetujuan Teknis (Pertek)
Persetujuan tertulis dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menjadi dasar penerbitan izin pengelolaan limbah B3, menggantikan istilah "izin" lama.
SLO-PLB3
Surat Kelayakan Operasional Pengelolaan Limbah B3, diterbitkan bersamaan dengan Persetujuan Teknis sebagai syarat mulai beroperasi.
Persetujuan Lingkungan
Persetujuan yang diterbitkan berdasarkan dokumen Amdal, UKL-UPL, atau SPPL, menjadi syarat penerbitan izin usaha termasuk pengelolaan limbah B3.
TPS Limbah B3
Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 di lokasi usaha sebelum dikumpulkan, dimanfaatkan, diolah, atau ditimbun lebih lanjut.
Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3
Dokumen tersendiri di luar Persetujuan Teknis yang diperlukan khusus untuk kegiatan pengangkutan limbah B3.
OSS RBA
Online Single Submission Berbasis Risiko, sistem perizinan berusaha terintegrasi yang menerbitkan NIB sesuai tingkat risiko kegiatan usaha.

14 FAQ

Apakah "izin limbah B3" dan "Persetujuan Teknis" itu sama?

Pada dasarnya sama secara fungsi. Sejak PP No. 22 Tahun 2021, istilah resmi izin pengelolaan limbah B3 berubah menjadi Persetujuan Teknis (Pertek) yang diterbitkan bersama Surat Kelayakan Operasional (SLO-PLB3), terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan.

Kegiatan apa saja yang wajib punya Persetujuan Teknis?

Penyimpanan (di luar fasilitas penghasil), pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Kegiatan pengangkutan menggunakan dokumen terpisah, yaitu Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3.

Berapa lama limbah B3 boleh disimpan sebelum diproses lanjutan?

Maksimal 90 hari untuk limbah B3 dengan jumlah 50 kg/hari atau lebih, 180 hari untuk limbah kategori 1 dengan jumlah di bawah 50 kg/hari, dan 365 hari untuk limbah kategori 2 dengan jumlah di bawah 50 kg/hari.

Apakah mengelola limbah B3 tanpa izin masih bisa dipidana?

Ketentuan pidana khusus karena tidak memiliki izin (bekas Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009) sudah dihapus oleh UU Cipta Kerja, sehingga penegakannya kini mengutamakan sanksi administratif bertahap. Namun, sanksi pidana tetap dapat dikenakan jika kegiatan tersebut nyata-nyata menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Instansi mana yang menerbitkan Persetujuan Teknis limbah B3 saat ini?

Sejak KLHK dipisah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, Persetujuan Teknis pengelolaan limbah B3 diterbitkan dan diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Apakah satu Persetujuan Teknis berlaku untuk semua jenis kegiatan pengelolaan?

Tidak. Setiap jenis kegiatan (penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan) memiliki syarat teknis dan dokumen Rincian Teknis tersendiri, sehingga perlu diajukan sesuai kegiatan yang benar-benar dijalankan.

Apa kewajiban pelaporan setelah Persetujuan Teknis terbit?

Perusahaan wajib menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3 secara elektronik minimal setiap 6 bulan, memuat jenis, karakteristik, jumlah limbah, dan identitas pihak penerima limbah.

Berapa lama proses pengurusan izin limbah B3?

Bervariasi tergantung jenis kegiatan, mulai dari sekitar 30 hari kerja untuk penyimpanan sementara hingga lebih dari 200 hari kerja untuk kegiatan penimbunan, tergantung kompleksitas fasilitas dan kelengkapan dokumen teknis.

Apakah STEPS.ID bisa membantu seluruh proses pengurusan izin limbah B3?

Ya, tim STEPS.ID dapat membantu pendampingan mulai dari penyusunan dokumen lingkungan dan Rincian Teknis, pengajuan Persetujuan Teknis, hingga SLO-PLB3 terbit.

Butuh bantuan mengurus izin limbah B3?

Yuk konsultasi dengan STEPS.ID terkait Izin Limbah B3 — kami bantu dari dokumen lingkungan sampai Persetujuan Teknis dan SLO-PLB3 terbit.

Syarat Mengurus Izin Pengelolaan Limbah B3 Alur dan Dasar Hukumnya

Syarat Mengurus Izin Pengelolaan Limbah B3 Alur dan Dasar Hukumnya

Share