Konsultan Pendaftaran Perjanjian Alih Daya
STEPS.ID, Konsultan & Jasa Pengurusan Pendaftaran Perjanjian Alih Daya (sesuai Permenaker No. 7 Tahun 2026) ke Disnaker se – Indonesia !
Alih Daya vs PKWT vs Pemborongan: Apa Bedanya?
STEPS.ID — Konsultan & Jasa Pengurusan Pendaftaran Alih Daya ke Disnaker se-Indonesia.
Alih daya, PKWT, dan pemborongan pekerjaan adalah tiga istilah ketenagakerjaan yang sering tertukar, padahal ketiganya punya dasar hukum, pihak yang terikat, dan konsekuensi berbeda. Kesalahan memahami ketiganya bisa berujung pada kesalahan skema kerja sama, bahkan risiko hukum. Artikel ini menjelaskan perbedaannya secara tuntas.
Dasar Hukum
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
Tiga Konsep yang Sering Tertukar
Dalam praktik ketenagakerjaan Indonesia, ada tiga skema yang memungkinkan perusahaan tidak mempekerjakan seseorang secara langsung dan permanen:
- PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) — hubungan kerja langsung antara perusahaan dan pekerja, untuk jangka waktu tertentu.
- Alih Daya (dahulu dikenal sebagai PPJP) — penyerahan sebagian pekerjaan penunjang dalam bentuk penyediaan jasa pekerja/buruh kepada Perusahaan Alih Daya.
- Pemborongan pekerjaan — penyerahan pelaksanaan suatu pekerjaan secara utuh (termasuk hasil kerja/output-nya) kepada perusahaan lain, bukan sekadar penyediaan tenaga kerja.
Alih Daya vs PKWT
Perbedaan paling mendasar terletak pada siapa yang terikat hubungan kerja dengan pekerja.
| Aspek | PKWT | Alih Daya |
|---|---|---|
| Pihak yang terikat hubungan kerja dengan pekerja | Perusahaan pengguna jasa (langsung) | Perusahaan Alih Daya (bukan perusahaan pengguna) |
| Sifat hubungan | Kerja langsung, jangka waktu tertentu | Kerja sama antar-perusahaan, disertai penyediaan pekerja |
| Dasar hukum utama saat ini | PP No. 35 Tahun 2021 (Bab tentang PKWT) | Permenaker No. 7 Tahun 2026 |
| Jenis pekerjaan | Bisa untuk berbagai jenis pekerjaan sesuai ketentuan PKWT | Dibatasi hanya 6 kategori kegiatan penunjang (Pasal 3) |
| Kewajiban pencatatan | Wajib dicatatkan ke instansi ketenagakerjaan | Wajib dicatatkan ke Disnaker maksimal 3 hari kerja sejak tanda tangan |
Dengan kata lain: PKWT mengatur hubungan kerja langsung yang bersifat sementara, sedangkan alih daya mengatur hubungan kerja sama antar-perusahaan di mana pekerja terikat kontrak dengan Perusahaan Alih Daya, bukan dengan perusahaan tempat mereka bertugas sehari-hari.
Alih Daya vs Pemborongan Pekerjaan
Ini perbedaan yang paling sering disalahpahami, karena Permenaker No. 7 Tahun 2026 sendiri secara eksplisit membatasi cakupannya:
“Sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jenis dan bidang pekerjaan di Perusahaan Pemberi Pekerjaan dalam bentuk penyediaan jasa pekerja/buruh.”
Frasa “penyediaan jasa pekerja/buruh” ini penting — artinya Permenaker No. 7 Tahun 2026 hanya mengatur skema penyediaan tenaga kerja, bukan skema pemborongan pekerjaan (di mana perusahaan lain mengerjakan dan bertanggung jawab penuh atas hasil/output suatu pekerjaan, bukan sekadar menyediakan orangnya).
| Aspek | Alih Daya (Penyediaan Jasa Pekerja) | Pemborongan Pekerjaan |
|---|---|---|
| Objek yang diserahkan | Tenaga kerja untuk kegiatan penunjang tertentu | Pelaksanaan dan hasil/output suatu pekerjaan |
| Diatur dalam Permenaker No. 7 Tahun 2026? | Ya, secara eksplisit (Pasal 3 ayat 1) | Tidak diatur dalam Permenaker ini |
| Kontrol operasional harian pekerja | Cenderung berada di bawah arahan Perusahaan Pemberi Pekerjaan | Berada di bawah kendali perusahaan pemborong |
| Fokus kepatuhan | Jenis pekerjaan (6 kategori), pencatatan perjanjian | Umumnya diatur melalui skema kontrak kerja/jasa umum, bukan mekanisme Disnaker khusus alih daya |
✅ Contoh alih daya (penyediaan jasa pekerja): perusahaan A menggunakan tenaga cleaning service dari perusahaan B, di mana perusahaan B menyediakan pekerja yang bertugas di lokasi perusahaan A sehari-hari.
❌ Bukan alih daya menurut Permenaker 7/2026 (contoh pemborongan): perusahaan A menyerahkan seluruh proyek pembangunan gudang kepada kontraktor C, di mana kontraktor C bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan dari awal sampai selesai — ini masuk ranah pemborongan, bukan penyediaan jasa pekerja yang diatur Permenaker No. 7 Tahun 2026.
Kenapa Penting Tidak Salah Memilih Skema?
Kesalahan mengklasifikasikan hubungan kerja punya konsekuensi nyata:
- Jika seharusnya alih daya tapi tidak dicatatkan sesuai Pasal 5, perusahaan berisiko dikenai sanksi administratif (Pasal 8-9)
- Jika seharusnya PKWT tapi disamarkan sebagai alih daya untuk pekerjaan inti (core business), perusahaan berpotensi melanggar batasan jenis pekerjaan Pasal 3
- Jika skema sebenarnya pemborongan tapi diperlakukan/dicatatkan sebagai alih daya, dokumen bisa tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan saat diperiksa Pengawas Ketenagakerjaan (Pasal 7)
Baca Juga
- Panduan Lengkap Permenaker No. 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya
- Perbedaan PPJP dan Alih Daya: Panduan Transisi Istilah bagi Perusahaan
- Pendaftaran Alih Daya (PPJP) Sesuai Permenaker No. 7 Tahun 2026
STEPS.ID — Konsultan & Jasa Pengurusan Pendaftaran Alih Daya
Masih ragu apakah skema kerja sama perusahaan Anda tergolong alih daya, PKWT, atau pemborongan? Kesalahan klasifikasi bisa berdampak pada kepatuhan hukum dan risiko sanksi. STEPS.ID membantu:
- ✅ Mengidentifikasi skema kerja sama yang tepat sesuai kondisi riil perusahaan Anda
- ✅ Menyusun Perjanjian Alih Daya yang sesuai jika skemanya memang penyediaan jasa pekerja
- ✅ Mendampingi proses pencatatan ke Disnaker sesuai Permenaker No. 7 Tahun 2026
Yuk konsultasi dengan STEPS.ID terkait Pendaftaran Alih Daya.
GRAHA STEPS.ID Jl. Pd. Kelapa Raya No.5B – Blok F1, RT.6/RW.11, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13450 Konsultasi Gratis: 0851-2135-5067
Referensi Regulasi:
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya — JDIH Kemnaker (https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/3027/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-7-tahun-2026)
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
STEPS.ID adalah perusahaan penyedia jasa layanan konsultasi dan pengurusan Pencatatan Perjanjian Alih Daya / Pendaftaran Alih Daya secara Mudah, Cepat & Transparan ke Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) setempat dengan ketersediaan layanan seluruh Kota dan Kabupaten di Indonesia.
Produk dan Layanan STEPS.ID
Produk dan layanan Sertifikasi, Legal dan Perizinan kami antara lain Pendirian PT, Pendirian CV, Pendirian Firma, Pendirian Yayasan, Pendirian PT PMA, Pendirian Persekutuan Perdata, SIO BUJP / Izin Satpam, Pendaftaran PPJP, Izin SLF / Sertifikat Laik Fungsi, SLO Genset, Perizinan SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah), Sertifikasi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 13485, ISO 21001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 37001, Pendaftaran Alih Daya, Virtual Office dan lain-lain.
Sejak berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, istilah “PPJP” (Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja) kini dikenal secara resmi sebagai Perjanjian Alih Daya. Peraturan ini menetapkan batasan baru mengenai jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan, kewajiban pencatatan ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), serta perlindungan hak pekerja alih daya. STEPS.ID membantu perusahaan Anda mengurus pendaftaran/pencatatan Perjanjian Alih Daya secara cepat dan sesuai ketentuan terbaru, di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia.
Jangkauan Nasional Layanan Pendaftaran Alih Daya : STEPS.ID
STEPS.ID memberikan layanan konsultasi dan Pendaftaran Alih Daya sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya di seluruh Kota dan Kabupaten wilayah Indonesia.
DAFTAR KOTA LAYANAN PENDAFTARAN ALIH DAYA
Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Bangka Belitung, Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin, Banjarnegara, Banyumas, Banyuwangi, Batam, Batang, Batu, Baubau, Bekasi, Bengkulu, Biak, Bima, Binjai, Bitung, Blitar, Blora, Bogor, Bojonegoro, Bondowoso, Bontang, Boyolali, Brebes, Bukittinggi, Ciamis, Cianjur, Cikarang, Cilacap, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Deli Serdang, Demak, Denpasar, Depok, Dumai, Fakfak, Garut, Gorontalo, Gresik, Grobogan, Gunungsitoli, Indramayu, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Jepara, Jombang, Kaimana, Karawang, Kebumen, Kediri, Kendal, Kendari, Kepulauan Tidore, Klaten, Kotamobagu, Kuningan, Kupang, Kutai Kartanegara, Lamongan, Langkat, Langsa, Lhokseumawe, Lombok, Lubuk Linggau, Lumajang, Madiun, Magelang, Magetan, Majalengka, Makassar, Malang, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Metro, Metro Lampung, Meulaboh, Mimika, Mojokerto, Nabire, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Padang, Padang Panjang, Padangsidimpuan, Pagar Alam, Palangkaraya, Palembang, Palopo, Palu, Pamekasan, Pangkalpinang, Parepare, Pariaman, Pasuruan, Pati, Payakumbuh, Pekalongan, Pekanbaru, Pemalang, Pematangsiantar, Ponorogo, Pontianak, Prabumulih, Probolinggo, Purwakarta, Rembang, Riau, Sabang, Salatiga, Samarinda, Sampang, Sawahlunto, Semarang, Serang, Sibolga, Sidoarjo, Simalungun, Singkawang, Situbondo, Surakarta, Solok, Sorong, Subang, Subulussalam, Sukabumi, Sumba, Sumedang, Sumenep, Sungai Penuh, Surabaya, Tangerang, Tangerang Selatan, Tanjung Selor, Tanjungbalai, Tanjungpinang, Tarakan, Tasikmalaya, Tebing Tinggi, Tegal, Ternate, Tidore Kepulauan, Timika, Tomohon, Trenggalek, Tual, Tuban, Tulungagung, Wamena, Wonogiri, Yogyakarta dan kota ataupun kabupaten lainnya di seluruh wilayah Indonesia.
Yuk konsultasi terkait Pendaftaran Alih Daya ke STEPS.ID !
GRAHA STEPS.ID
Konsultasi Gratis : 0851-2135-5067
Alih Daya vs PKWT vs Pemborongan Apa Bedanya
FAQ PKWT, ALIH DAYA DAN PEMBORONGAN
Apa perbedaan utama Alih Daya dan PKWT?
Perbedaan utamanya ada pada pihak yang terikat hubungan kerja dengan pekerja. Pada PKWT, pekerja terikat langsung dengan perusahaan pengguna jasa. Pada alih daya, pekerja terikat dengan Perusahaan Alih Daya, bukan dengan perusahaan tempat mereka bertugas sehari-hari.
Apakah Permenaker No. 7 Tahun 2026 mengatur pemborongan pekerjaan?
Tidak. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), Permenaker No. 7 Tahun 2026 secara eksplisit hanya mengatur sebagian pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk penyediaan jasa pekerja/buruh, bukan skema pemborongan pekerjaan.
Apa perbedaan objek yang diserahkan pada alih daya dan pemborongan?
Pada alih daya, yang diserahkan adalah tenaga kerja untuk kegiatan penunjang tertentu. Pada pemborongan, yang diserahkan adalah pelaksanaan dan hasil/output suatu pekerjaan secara utuh, bukan sekadar penyediaan orangnya.
Bisakah sebuah kerja sama disebut alih daya jika tidak termasuk 6 kategori kegiatan penunjang?
Tidak. Sesuai Pasal 3 ayat (2) Permenaker No. 7 Tahun 2026, alih daya hanya boleh diterapkan pada 6 kategori kegiatan penunjang yang ditetapkan; di luar itu, skema kerja sama perlu dikaji ulang apakah lebih tepat sebagai PKWT atau pemborongan.
Apa contoh sederhana skema alih daya (penyediaan jasa pekerja)?
Contohnya adalah perusahaan A menggunakan tenaga cleaning service dari perusahaan B, di mana perusahaan B menyediakan pekerja yang bertugas di lokasi perusahaan A sehari-hari, sesuai kategori layanan kebersihan dalam Pasal 3.
Apa contoh sederhana skema pemborongan pekerjaan?
Contohnya adalah perusahaan A menyerahkan seluruh proyek pembangunan gudang kepada kontraktor C, di mana kontraktor C bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan dari awal sampai selesai — ini termasuk pemborongan, bukan penyediaan jasa pekerja.
Apa risiko jika perusahaan salah mengklasifikasikan skema kerja samanya?
Kesalahan klasifikasi berisiko menimbulkan sanksi administratif jika seharusnya dicatatkan sebagai alih daya tapi tidak, atau berpotensi melanggar batasan jenis pekerjaan jika pekerjaan inti (core business) justru dialihdayakan.
Apakah pekerja alih daya bisa dianggap sebagai pekerja PKWT?
Tidak. Pekerja alih daya terikat hubungan kerja dengan Perusahaan Alih Daya, bukan dengan perusahaan pengguna jasa, sehingga statusnya berbeda dari pekerja PKWT yang terikat langsung dengan perusahaan tempat mereka bekerja.
Apakah STEPS.ID bisa membantu menentukan skema yang tepat untuk perusahaan saya?
Ya, STEPS.ID dapat membantu mengidentifikasi apakah skema kerja sama perusahaan Anda tergolong alih daya, PKWT, atau pemborongan, sekaligus mendampingi proses pencatatan Perjanjian Alih Daya jika memang itu skema yang sesuai.
Dipercaya Individu dan Bisnis se-Indonesia
