6 Langkah Mengurus Izin Satpam (BUJP)
STEPS.ID, Konsultan Pengurusan & Pendaftaran SIO BUJP | Surat Izin Operasional bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan se – Indonesia !
STEPS.ID adalah perusahaan konsultan dan penyedia jasa layanan Pengurusan, Pendaftaran dan Pelaporan Izin Satpam dan Surat Izin Operasional bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) bersertifikat Resmi dengan ketersediaan layanan di seluruh kota di wilayah Indonesia.
Langkah-Langkah Mengurus Izin Satpam (BUJP)
STEPS.ID, Konsultan Pengurusan & Pendaftaran SIO BUJP | Surat Izin Operasional bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan se-Indonesia!
Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) adalah badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa pengamanan, termasuk penyediaan tenaga satpam. Untuk dapat beroperasi secara legal, BUJP wajib memiliki izin resmi berupa Surat Izin Operasional (SIO) dari Kepolisian Republik Indonesia. Artikel ini merangkum langkah-langkah lengkap mengurus izin satpam BUJP, mulai dari persiapan dokumen hingga penerbitan izin, serta gambaran umum jalur sertifikasi personel yang menyertainya.
Dasar Hukum
- Peraturan Kepolisian No. 4 Tahun 2020 juncto Peraturan Kepolisian No. 1 Tahun 2023 tentang Pengamanan Swakarsa
- Peraturan Kepolisian No. 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Sektor Keamanan
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kepolisian RI
Siapa yang Menerbitkan SIO BUJP?
SIO BUJP diterbitkan melalui sistem terintegrasi yang melibatkan Korbinmas Baharkam Polri (fungsi Binmas) serta sistem OSS (Online Single Submission). Baintelkam Polri hanya terlibat untuk keperluan khusus, seperti rekomendasi uji peralatan keamanan bagi BUJP jenis penerapan peralatan keamanan, atau izin kerja tenaga asing — bukan sebagai penerbit utama SIO.
Langkah 1: Persiapan Dokumen Legal Perusahaan
Pastikan perusahaan memiliki dasar hukum berikut sebelum mengajukan izin:
- Akta Pendirian Perusahaan yang disahkan Kemenkumham
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- NPWP Badan Usaha
- Surat Keterangan Domisili Usaha
- KBLI sesuai bidang usaha jasa pengamanan
Langkah 2: Penuhi Persyaratan Khusus BUJP
- Struktur organisasi yang jelas
- Tenaga manajemen yang berkompeten
- Rencana kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan
- Minimal satu tenaga ahli bersertifikat Gada Utama sebagai penanggung jawab manajemen keamanan
Langkah 3: Ajukan Permohonan Izin melalui BOS Online
Ajukan permohonan melalui BOS (Binmas Online System) yang telah terintegrasi dengan OSS, dengan mengisi formulir resmi dan melampirkan seluruh dokumen pendukung. Verifikasi dan persetujuan permohonan dilakukan oleh Korbinmas Baharkam Polri.
Langkah 4: Verifikasi dan Penilaian
- Verifikasi administratif — pengecekan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan.
- Verifikasi lapangan — audit langsung ke kantor operasional untuk memastikan kesiapan sarana, struktur organisasi, dan kelengkapan personel sesuai dokumen.
Langkah 5: Penerbitan Izin Operasional BUJP
Jika seluruh persyaratan terpenuhi dan hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Korbinmas Baharkam Polri menerbitkan SIO BUJP sebagai dasar legalitas operasional perusahaan. SIO ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal diterbitkan.
Langkah 6: Kewajiban Pasca-Perizinan
Setelah SIO terbit, BUJP tetap memiliki kewajiban berkelanjutan yang harus dijalankan, di antaranya:
- Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Polri (setiap enam bulan melalui BOS)
- Menyediakan tenaga satpam yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan resmi
- Mematuhi seluruh ketentuan hukum di bidang jasa pengamanan
- Memperpanjang SIO sebelum masa berlakunya habis
Bagaimana dengan Sertifikasi Personel Satpam?
Selain legalitas badan usahanya, kualitas layanan BUJP juga ditentukan oleh kompetensi personel yang disalurkan. Setiap calon satpam umumnya wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar (diklat/diksar) untuk mendapatkan sertifikat Gada Pratama — jenjang kompetensi dasar bagi satpam — sebelum ditugaskan di lapangan. Pelatihan Gada Pratama umumnya berlangsung sekitar 232 jam pelajaran atau setara tiga minggu di lembaga pelatihan yang terakreditasi Polri.
Syarat umum mengikuti pelatihan ini meliputi status Warga Negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, memenuhi pendidikan minimal sesuai ketentuan penyelenggara, serta lolos seleksi administrasi. STEPS ID sendiri berfokus pada layanan pengurusan legalitas dan perizinan seperti SIO BUJP dan Izin Satpam, sehingga untuk kebutuhan pendidikan dan pelatihan personel, sebaiknya dikoordinasikan dengan lembaga pelatihan resmi yang bekerja sama dengan Polri atau ABUJAPI.
Berapa Biaya Mengurus Izin Satpam BUJP?
Biaya PNBP resmi untuk penerbitan satu SIO BUJP adalah Rp3.770.000 per penerbitan, sesuai Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020. Biaya ini belum termasuk biaya pendirian PT, sertifikasi personel, dan keanggotaan asosiasi resmi seperti ABUJAPI. Rincian lengkap komponen biaya dapat dibaca pada artikel Biaya Pembuatan BUJP kami.
Apa Risiko Jika BUJP Tidak Memiliki SIO?
Perusahaan yang beroperasi tanpa SIO berpotensi terkena sanksi administratif, kehilangan kesempatan mengikuti tender keamanan, atau penghentian operasional. Banyak perusahaan besar juga mensyaratkan legalitas lengkap termasuk SIO sebelum menunjuk vendor jasa pengamanan.
Kesimpulan
Mengurus izin BUJP membutuhkan persiapan legal dan administrasi yang rapi — mulai dari dokumen badan usaha, struktur organisasi, hingga tenaga ahli bersertifikat. Dengan izin resmi dari Korbinmas Baharkam Polri, perusahaan dapat beroperasi secara legal, terpercaya, dan profesional di industri jasa pengamanan.
Bingung Mengurus Izin Satpam BUJP? STEPS ID Siap Membantu!
STEPS.ID adalah perusahaan konsultan dan penyedia jasa layanan Pengurusan, Pendaftaran, dan Pelaporan Izin Satpam dan SIO BUJP bersertifikat resmi, dengan ketersediaan layanan di 159+ kota di seluruh Indonesia dan harga yang sama di setiap wilayah. Konsultasikan kebutuhan Anda secara praktis melalui WhatsApp — kami membantu proses pengurusan izin satpam BUJP dari persiapan dokumen hingga SIO terbit.
GRAHA STEPS ID
Jl. Pd. Kelapa Raya No.5B – Blok F1, RT.6/RW.11, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13450
Referensi: Peraturan Kepolisian No. 4 Tahun 2020 jo. Peraturan Kepolisian No. 1 Tahun 2023 tentang Pengamanan Swakarsa; Peraturan Kepolisian No. 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Sektor Keamanan; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Polri.
Produk dan Layanan STEPS.ID
Produk dan layanan legal dan perizinan kami antara lain Pendirian PT, Pendirian CV, Pendirian Firma, Pendirian Yayasan, Perizinan PMA, Pendirian Persekutuan Perdata, SIO BUJP / Izin Satpam, ABUJAPI, APSI, SLO Genset, SLO TM, SLO TR dan Virtual Office
Jangkauan Nasional Layanan SIO BUJP | STEPS.ID
Bekerja sama dengan berbagai lembaga resmi negara seperti Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan beberapa lembaga lainnya, STEPS.ID melayani kebutuhan pengurusan, pendaftaran dan pelaporan SIO BUJP di berbagai Kota dan Kabupaten di Indonesia antara lain : Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Bangka Belitung, Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin, Banjarnegara, Banyumas, Banyuwangi, Batam, Batang, Batu, Baubau, Bekasi, Bengkulu, Biak, Bima, Binjai, Bitung, Blitar, Blora, Bogor, Bojonegoro, Bondowoso, Bontang, Boyolali, Brebes, Bukittinggi, Ciamis, Cianjur, Cikarang, Cilacap, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Deli Serdang, Demak, Denpasar, Depok, Dumai, Fakfak, Garut, Gorontalo, Gresik, Grobogan, Gunungsitoli, Indramayu, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Jepara, Jombang, Kaimana, Karawang, Kebumen, Kediri, Kendal, Kendari, Kepulauan Tidore, Klaten, Kotamobagu, Kuningan, Kupang, Kutai Kartanegara, Lamongan, Langkat, Langsa, Lhokseumawe, Lombok, Lubuk Linggau, Lumajang, Madiun, Magelang, Magetan, Majalengka, Makassar, Malang, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Metro, Metro Lampung, Meulaboh, Mimika, Mojokerto, Nabire, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Padang, Padang Panjang, Padangsidimpuan, Pagar Alam, Palangkaraya, Palembang, Palopo, Palu, Pamekasan, Pangkalpinang, Parepare, Pariaman, Pasuruan, Pati, Payakumbuh, Pekalongan, Pekanbaru, Pemalang, Pematangsiantar, Ponorogo, Pontianak, Prabumulih, Probolinggo, Purwakarta, Rembang, Riau, Sabang, Salatiga, Samarinda, Sampang, Sawahlunto, Semarang, Serang, Sibolga, Sidoarjo, Simalungun, Singkawang, Situbondo, Surakarta, Solok, Sorong, Subang, Subulussalam, Sukabumi, Sumba, Sumedang, Sumenep, Sungai Penuh, Surabaya, Tangerang, Tangerang Selatan, Tanjung Selor, Tanjungbalai, Tanjungpinang, Tarakan, Tasikmalaya, Tebing Tinggi, Tegal, Ternate, Tidore Kepulauan, Timika, Tomohon, Trenggalek, Tual, Tuban, Tulungagung, Wamena, Wonogiri, Yogyakarta dan kota ataupun kabupaten lainnya di seluruh wilayah Indonesia.
Yuk berkunjung ke kantor kami terkait Pengurusan Surat Izin Satpam / SIO BUJP !
GRAHA STEPS ID
Ilustrasi izin satpam atau security dan pengurusan surat izin operasional bagi usaha jasa pengamanan sio bujp
FAQ LANGKAH-LANGLAH MENGURUS IZIN SATPAM
Apa itu izin satpam BUJP?
Izin satpam BUJP merujuk pada legalitas yang wajib dimiliki Badan Usaha Jasa Pengamanan agar dapat merekrut, melatih, dan menyalurkan tenaga satpam secara sah, yaitu berupa Surat Izin Operasional (SIO BUJP) dari Kepolisian RI.
Apa itu SIO BUJP?
SIO BUJP adalah Surat Izin Operasional bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan sebagai legalitas resmi untuk menjalankan usaha jasa pengamanan di Indonesia.
Apa kepanjangan BUJP?
BUJP adalah Badan Usaha Jasa Pengamanan, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa keamanan.
Apa kepanjangan BUJP satpam?
BUJP satpam merujuk pada Badan Usaha Jasa Pengamanan yang bergerak khusus di bidang penyediaan tenaga satpam, salah satu dari enam jenis usaha BUJP yang diatur Kepolisian RI.
Siapa yang menerbitkan SIO BUJP?
SIO BUJP diterbitkan melalui sistem terintegrasi yang melibatkan Korbinmas Baharkam Polri (fungsi Binmas) serta sistem OSS. Baintelkam Polri hanya terlibat untuk keperluan khusus, seperti rekomendasi uji peralatan keamanan atau izin kerja tenaga asing, bukan sebagai penerbit utama SIO.
Kemana permohonan izin BUJP diajukan?
Permohonan diajukan melalui sistem BOS (Binmas Online System) yang terintegrasi dengan OSS, dengan verifikasi dilakukan oleh Korbinmas Baharkam Polri, bukan Baintelkam Polri.
Apa langkah-langkah utama mengurus izin satpam BUJP?
Langkah utamanya meliputi persiapan dokumen legal perusahaan (akta, NIB, NPWP, domisili, KBLI), pemenuhan persyaratan khusus BUJP (struktur organisasi, tenaga ahli bersertifikat, SOP), pengajuan permohonan melalui BOS Online, verifikasi administratif dan lapangan, hingga penerbitan SIO oleh Korbinmas Baharkam Polri.
Apa saja dokumen legal yang perlu disiapkan?
Dokumen dasar meliputi Akta Pendirian Perusahaan yang disahkan Kemenkumham, NIB, NPWP badan usaha, Surat Keterangan Domisili Usaha, dan KBLI yang sesuai dengan bidang usaha jasa pengamanan.
Apa syarat khusus yang wajib dipenuhi BUJP?
Syarat khusus meliputi struktur organisasi yang jelas, tenaga manajemen yang berkompeten, rencana kerja dan SOP pengamanan, serta minimal satu tenaga ahli bersertifikat setara Gada Utama sebagai penanggung jawab manajemen keamanan.
Apa itu verifikasi administratif dan verifikasi lapangan?
Verifikasi administratif adalah pengecekan kelengkapan dokumen yang diajukan, sedangkan verifikasi lapangan adalah audit langsung ke kantor operasional untuk memastikan kesiapan sarana dan keabsahan struktur perusahaan.
Apa kewajiban BUJP setelah izin diterbitkan?
BUJP wajib melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Polri, menyediakan tenaga satpam yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan resmi, serta mematuhi seluruh ketentuan hukum di bidang jasa pengamanan.
Apa itu diklat atau diksar satpam?
Diklat (pendidikan dan pelatihan) atau diksar (pendidikan dasar) satpam adalah program pelatihan resmi yang wajib diikuti calon satpam untuk mendapatkan kompetensi dasar sebelum ditugaskan di lapangan, umumnya pada tingkatan Gada Pratama.
Berapa lama diklat satpam berlangsung?
Diklat satpam tingkat Gada Pratama umumnya berlangsung sekitar 232 jam pelajaran atau setara tiga minggu, tergantung penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
Apa itu sertifikat Gada Pratama?
Sertifikat Gada Pratama adalah bukti kompetensi dasar bagi personel satpam setelah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan tingkat dasar, dan menjadi salah satu syarat wajib bagi tenaga yang disalurkan oleh BUJP.
Apa syarat mengikuti pelatihan Gada Pratama?
Syarat umumnya meliputi Warga Negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, memiliki pendidikan minimal sesuai ketentuan penyelenggara, serta lolos seleksi administrasi dari lembaga pelatihan yang terakreditasi Polri.
Apakah STEPS ID menyelenggarakan pelatihan satpam?
STEPS ID berfokus pada layanan pengurusan legalitas dan perizinan seperti SIO BUJP dan Izin Satpam, sehingga untuk kebutuhan pendidikan dan pelatihan (diklat/diksar) personel, sebaiknya dikoordinasikan dengan lembaga pelatihan resmi yang bekerja sama dengan Polri atau ABUJAPI.
Berapa biaya mengurus izin satpam BUJP?
Biaya PNBP resmi untuk penerbitan satu SIO BUJP adalah Rp3.770.000 berdasarkan PP No. 76 Tahun 2020, di luar biaya pendirian PT, sertifikasi personel, dan keanggotaan asosiasi. Rincian lengkapnya dapat dibaca pada artikel Biaya Pembuatan BUJP kami.
Apakah PT wajib untuk mengurus SIO BUJP?
Ya, badan usaha harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan NIB nonperorangan.
Apa saja jenis layanan (bidang usaha) BUJP?
Terdapat enam jenis usaha BUJP: jasa konsultasi keamanan, jasa penerapan peralatan keamanan, jasa pelatihan keamanan, jasa kawal angkut uang dan barang berharga, jasa penyediaan tenaga pengamanan (satpam), dan jasa penyediaan satwa keamanan.
Apakah ada audit lapangan?
Ya, setelah verifikasi dokumen akan dilakukan audit lapangan sebelum izin diterbitkan.
Apakah izin langsung terbit setelah upload dokumen?
Tidak. Dokumen diverifikasi terlebih dahulu dan biasanya dilanjutkan audit lapangan sebelum izin disetujui.
Berapa lama proses terbit SIO BUJP?
Tergantung kelengkapan dokumen, hasil verifikasi, jadwal audit lapangan, serta proses persetujuan di tingkat Polda maupun Korbinmas Baharkam Polri.
Jika dokumen kurang lengkap apakah pengajuan ditolak?
Biasanya akan diminta perbaikan atau pelengkapan dokumen terlebih dahulu, bukan langsung ditolak.
Berapa lama masa berlaku SIO BUJP?
SIO BUJP baru berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, sedangkan SIO hasil perpanjangan berlaku selama 2 (dua) tahun, sesuai Peraturan Kepala Kepolisian No. 17 Tahun 2006 Pasal 15 ayat (5).
Apakah SIO BUJP bisa diperpanjang?
Ya, izin operasional dapat diperpanjang sebelum masa berlaku habis. Prosedurnya sedikit berbeda dari pendaftaran baru — silakan baca artikel Perbedaan Pendaftaran SIO BUJP Baru dan Perpanjangan kami untuk detailnya.
Apa risiko jika BUJP tidak memiliki SIO?
Berpotensi terkena sanksi administratif, penolakan tender, atau penghentian operasional karena berpotensi melanggar ketentuan perizinan usaha jasa pengamanan.
Apakah SIO BUJP dibutuhkan untuk ikut tender keamanan?
Ya, banyak tender atau kerja sama mensyaratkan legalitas lengkap termasuk SIO.
Apakah alamat kantor akan dicek saat audit?
Ya, audit lapangan umumnya memeriksa keberadaan dan kesiapan kantor operasional.
Apakah bisa menggunakan jasa konsultan untuk pengurusan?
Bisa, selama tetap mengikuti prosedur resmi dan menggunakan data perusahaan yang valid.
Apakah perusahaan outsourcing satpam perlu SIO BUJP?
Ya, perusahaan outsourcing yang menyalurkan tenaga satpam kepada pihak lain wajib memiliki SIO BUJP jenis penyediaan tenaga pengamanan.
Apakah SIO BUJP berlaku nasional?
Pada prinsipnya izin digunakan sebagai legalitas usaha di Indonesia, namun pelaksanaan operasional tetap harus mengikuti ketentuan wilayah setempat, dan kantor cabang membutuhkan SIO perluasan tersendiri.
Apakah perubahan direksi harus dilaporkan?
Ya, perubahan direksi, komisaris, pemegang saham, atau data perusahaan sebaiknya diperbarui agar data izin tetap sesuai kondisi terbaru.
Apakah pindah alamat kantor mempengaruhi SIO BUJP?
Ya, perubahan alamat kantor biasanya perlu dilaporkan dan diperbarui karena berkaitan dengan hasil verifikasi dan audit lapangan.
Jika SIO habis masa berlaku apakah harus buat baru?
Tidak selalu. Umumnya dapat dilakukan proses perpanjangan selama memenuhi persyaratan dan belum melewati ketentuan tertentu.
Apa tips agar pengajuan izin satpam BUJP cepat disetujui?
Pastikan dokumen lengkap, KBLI sesuai, data OSS sinkron, kantor siap diverifikasi, struktur organisasi jelas, dan tenaga ahli bersertifikat sudah tersedia sebelum pengajuan.
Apakah perusahaan baru bisa langsung mengajukan SIO BUJP?
Bisa, selama badan usaha sudah berdiri resmi sebagai PT, memiliki legalitas dasar, dan memenuhi persyaratan administrasi serta teknis.
Apakah BUJP wajib memiliki struktur organisasi?
Ya, struktur organisasi penting untuk menunjukkan sistem manajemen, pembagian tugas, dan tanggung jawab perusahaan.
Apakah pengajuan SIO BUJP bisa ditolak?
Bisa, jika dokumen tidak lengkap, data tidak sesuai, kantor tidak memenuhi syarat, atau ada ketidaksesuaian hasil audit.
Jika pengajuan ditolak apakah bisa mengajukan ulang?
Ya, biasanya pemohon dapat memperbaiki kekurangan lalu mengajukan kembali sesuai prosedur yang berlaku.
Apa manfaat dari SIO BUJP?
Perusahaan dapat beroperasi secara sah, lebih mudah memperoleh kontrak kerja, dipercaya klien, serta terhindar dari risiko sanksi administratif.
Apakah STEPS ID membantu pengurusan izin satpam BUJP di seluruh Indonesia?
Ya, STEPS ID melayani pengurusan, pendaftaran, dan pelaporan Izin Satpam dan SIO BUJP di 159+ kota di Indonesia dengan harga yang sama di seluruh wilayah, dan proses konsultasi dapat dilakukan secara praktis melalui WhatsApp.
Dipercaya Individu dan Bisnis se-Indonesia
