1Biaya SMKK Adalah

Biaya SMKK adalah anggaran untuk menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi di proyek, seperti alat pelindung diri, personel keselamatan, rambu, asuransi, dan kegiatan pengendalian risiko kecelakaan kerja.

SMKK sendiri adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin keselamatan konstruksi. Pedomannya diatur dalam Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, sedangkan cara menghitung biayanya dalam HPS diatur dalam Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023.

2Dasar Hukum Biaya SMKK

3Ketentuan Pokok dalam Permen PUPR 8/2023

Permen PUPR 8/2023 menempatkan biaya SMKK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkiraan biaya pekerjaan:

• Pasal 1: perkiraan biaya pekerjaan didefinisikan sebagai perhitungan biaya tenaga kerja, bahan, dan alat yang telah ditambah biaya penerapan SMKK.
• Pasal 3: penyusunan perkiraan biaya dilakukan melalui AHSP dan analisis biaya penerapan SMKK.
• Pasal 22 ayat (1): biaya penerapan SMKK merupakan biaya tersendiri dan bukan bagian dari biaya umum.
• Pasal 22 ayat (3): biaya SMKK merupakan pokok pekerjaan tersendiri dalam pekerjaan konstruksi.
• Pasal 22 ayat (4): biaya SMKK wajib dimasukkan dalam daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga, dengan besaran sesuai kebutuhan.

49 Komponen Biaya Penerapan SMKK

Rincian biaya penerapan SMKK dikelompokkan paling sedikit ke dalam sembilan komponen berikut:

1. Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK

   Penyusunan rencana keselamatan konstruksi dan dokumen pendukungnya.

2. Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan

   Induksi keselamatan, safety talk, spanduk, poster, dan pelatihan pekerja.

3. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri

   Helm, sepatu keselamatan, rompi, sarung tangan, full body harness, jaring pengaman, dan sejenisnya.

4. Asuransi

   Perlindungan bagi pekerja dan pekerjaan sesuai ketentuan.

5. Personel Keselamatan Konstruksi

   Ahli atau petugas keselamatan konstruksi sesuai tingkat risiko pekerjaan.

6. Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan

   Kotak P3K, ruang atau peralatan pertolongan pertama, dan fasilitas kesehatan lain yang dibutuhkan.

7. Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas

   Rambu keselamatan, pembatas area, dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi.

8. Konsultasi dengan Ahli Keselamatan Konstruksi

   Konsultasi untuk pekerjaan yang membutuhkan kajian keselamatan khusus.

9. Kegiatan dan Peralatan Pengendalian Risiko

   Peralatan dan kegiatan pengendalian risiko keselamatan konstruksi, termasuk pengujian atau pemeriksaan lingkungan bila diperlukan.

5Cara Menghitung Biaya SMKK

Biaya SMKK dihitung berdasarkan kebutuhan nyata proyek, bukan persentase tetap dari nilai kontrak:

1. Identifikasi bahaya dan tingkat risiko

   Pelajari gambar kerja, metode kerja, dan lokasi untuk menentukan bahaya utama, misalnya bekerja di ketinggian atau di area yang tetap beroperasi.

2. Tentukan pengendalian yang dibutuhkan

   Dari analisis risiko, tentukan alat, personel, dan kegiatan yang diperlukan untuk mengendalikan setiap bahaya.

3. Hitung volume per komponen

   Volume ditentukan dari jumlah pekerja, durasi pekerjaan, luas area, dan jadwal pelaksanaan.

4. Tetapkan harga satuan

   Gunakan harga satuan sesuai lokasi proyek, seperti komponen lain dalam HPS.

5. Susun daftar biaya SMKK

   Kelompokkan ke dalam sembilan komponen dan tambahkan kebutuhan lain sesuai rencana pengendalian.

6. Masukkan ke HPS sebagai item tersendiri

   Biaya SMKK dicantumkan sebagai pokok pekerjaan terpisah, tanpa ditambah biaya umum dan keuntungan.

6Contoh Tabel Biaya SMKK

Contoh berikut untuk renovasi kantor 450 m² selama 4 bulan dengan sekitar 25 pekerja. Volume dan harga satuan adalah ilustrasi. Kebutuhan sebenarnya bergantung pada hasil analisis risiko proyek.

Perhatikan bahwa komponen personel keselamatan sering menjadi porsi terbesar. Upah personel keselamatan sebaiknya tidak di bawah upah minimum yang berlaku di lokasi proyek.

7Posisi Biaya SMKK dalam HPS dan Penawaran

Struktur HPS secara lengkap dibahas di Cara Menyusun HPS Pekerjaan Konstruksi Sesuai Permen PUPR 8/2023.

8Pengukuran dan Pembayaran

Karena menjadi pokok pekerjaan tersendiri, biaya SMKK diukur dan dibayar seperti item pekerjaan lain:

• Diukur berdasarkan realisasi: APD yang benar-benar disediakan, personel yang benar-benar bertugas, dan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan.
• Diperiksa pengawas berdasarkan kemajuan penerapan yang sudah diterima.
• Didukung bukti: daftar hadir safety induction, dokumentasi APD, polis asuransi, dan laporan personel keselamatan.
• Biaya tidak langsung tidak dimasukkan ke dalam mata pembayaran SMKK.

9Peran QS dalam Biaya SMKK

• Menyusun estimasi biaya SMKK berdasarkan metode kerja dan analisis risiko bersama perencana.
• Memastikan struktur HPS benar: SMKK terpisah dari biaya umum dan tidak ganda dengan item lain.
• Mengevaluasi penawaran: memeriksa apakah biaya SMKK peserta wajar dan konsisten dengan rencana keselamatannya.
• Memverifikasi tagihan biaya SMKK terhadap bukti realisasi di lapangan.

Kalau Anda membutuhkan HPS yang memisahkan biaya SMKK dengan benar, lihat layanan jasa quantity surveyor STEPS.ID.

10Kesalahan yang Sering Terjadi

• Biaya SMKK dimasukkan ke biaya umum, bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1).
• Dihitung sebagai persentase tetap dari nilai kontrak tanpa analisis kebutuhan.
• Biaya SMKK ditambah biaya umum dan keuntungan, sehingga nilainya membengkak.
• Item ganda, misalnya rambu atau pagar pengaman dihitung di pekerjaan persiapan dan di SMKK sekaligus.
• Komponen personel diisi tanpa dasar, tidak sesuai tingkat risiko pekerjaan.
• Dibayar tanpa bukti realisasi, sehingga berisiko menjadi temuan audit.

11Glosarium Istilah

12FAQ Seputar Biaya SMKK