SBU Konsultansi untuk Perusahaan Quantity Surveyor
Panduan perizinan bagi badan usaha yang menjual jasa QS: kenapa butuh SBU konsultansi, subklasifikasi yang relevan, syarat kualifikasi kecil sampai besar, tenaga kerja ber-SKK, dan langkah pengurusannya.
Daftar Isi
- Kenapa Perusahaan QS Butuh SBU
- Dasar Hukum
- Subklasifikasi yang Relevan untuk Jasa QS
- Syarat Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar
- Persyaratan Tenaga Kerja
- Langkah Mengurus SBU Konsultansi
- Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Dampak SBU terhadap Pajak dan Tender
- Kesalahan yang Sering Terjadi
- Glosarium Istilah
- FAQ
SBU konsultan quantity surveyor adalah Sertifikat Badan Usaha jasa konsultansi konstruksi yang dibutuhkan perusahaan yang menjual jasa QS. Dalam sistem subklasifikasi saat ini tidak ada kode khusus bernama "quantity surveyor". Untuk proyek bangunan gedung, subklasifikasi yang lazim dipakai adalah RK001 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (KBLI 71102), yang lingkupnya mencakup kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen, serta menerima tenaga ahli bersubklasifikasi Estimasi Biaya Konstruksi.
1Kenapa Perusahaan QS Butuh SBU
Jasa quantity surveyor termasuk jasa konsultansi konstruksi. Menurut UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi dan aturan pelaksananya, badan usaha yang menyelenggarakan jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai bagian dari perizinan berusahanya.
- Legalitas usaha: SBU menjadi bukti badan usaha memenuhi klasifikasi dan kualifikasi untuk jasa yang dijual.
- Syarat tender: pengadaan pemerintah dan banyak BUMN mensyaratkan SBU dengan subklasifikasi yang sesuai.
- Perpajakan: status bersertifikat atau tidak memengaruhi tarif PPh final jasa konsultansi konstruksi.
- Kepercayaan klien: klien korporasi dan BUMN biasanya memeriksa SBU saat menunjuk konsultan.
2Dasar Hukum
| Regulasi | Yang Diatur |
|---|---|
| UU 2/2017 jo. UU Cipta Kerja | Jenis usaha jasa konstruksi dan kewajiban SBU |
| PP 22/2020 jo. PP 14/2021 | Klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi |
| PP 28/2025 | Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS |
| Permen PUPR 6/2021 | Standar kegiatan usaha dan klasifikasi/subklasifikasi jasa konstruksi |
| Permen PUPR 8/2022 | Tata cara pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi |
| Keputusan Dirjen Bina Konstruksi tentang standar skema sertifikasi BUJK | Rincian persyaratan per subklasifikasi dan kualifikasi |
3Subklasifikasi yang Relevan untuk Jasa QS
Jasa konsultansi konstruksi bersifat umum terbagi dalam klasifikasi Arsitektur, Rekayasa, Rekayasa Terpadu, serta Arsitektur Lanskap dan Perencanaan Wilayah. Yang bersifat spesialis meliputi Konsultansi Ilmiah dan Teknis serta Pengujian dan Analisis Teknis.
| Subklasifikasi | KBLI | Relevansi untuk QS |
|---|---|---|
| RK001 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian | 71102 | Paling relevan untuk QS proyek gedung. Lingkupnya mencakup kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen |
| RK002 Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air | 71102 | Untuk QS proyek bendung, irigasi, dan bangunan air |
| RK003 Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | 71102 | Untuk QS proyek jalan, jembatan, dan transportasi |
| RK004 Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan | 71102 | Untuk QS yang fokus pada pekerjaan MEP gedung |
| RT003 Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi | 71102 | Untuk QS proyek pabrik dan fasilitas industri |
4Syarat Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar
Contoh standar skema sertifikasi untuk jasa konsultansi konstruksi bersifat umum, termasuk RK001:
| Kualifikasi | Penjualan Tahunan | Kemampuan Keuangan (Total Ekuitas) |
|---|---|---|
| Kecil | Tidak dipersyaratkan untuk pengajuan baru, selanjutnya di bawah Rp1 miliar | Paling sedikit Rp100 juta |
| Menengah | Paling sedikit Rp1 miliar | Paling sedikit Rp250 juta |
| Besar (BUJK nasional/PMA) | Paling sedikit Rp2,5 miliar | Paling sedikit Rp500 juta |
| Besar (kantor perwakilan BUJK asing) | Paling sedikit Rp10 miliar | Paling sedikit Rp2 miliar |
Kemampuan keuangan dinilai dari total ekuitas pada neraca. Untuk kualifikasi menengah dan besar, neraca harus diaudit akuntan publik. Penjualan tahunan dibuktikan dengan kontrak yang tercatat sebagai pengalaman badan usaha.
5Persyaratan Tenaga Kerja
| Kualifikasi | PJTBU | PJSKBU |
|---|---|---|
| Kecil | Ahli jenjang 7 (ahli muda) | Teknisi/analis jenjang 6 |
| Menengah | Ahli jenjang 8 (ahli madya) | Ahli jenjang 7 (ahli muda) |
| Besar | Ahli jenjang 9 (ahli utama) atau sertifikat ASEAN yang diakui | Ahli jenjang 8 (ahli madya) |
- SKK Estimasi Biaya Konstruksi diterima: dalam skema RK001, subklasifikasi tenaga kerja Estimasi Biaya Konstruksi dan Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek termasuk yang dapat dipakai untuk PJTBU dan PJSKBU. Artinya QS ber-SKK bisa menjadi penanggung jawab teknik.
- Tenaga tetap: PJBU, PJTBU, dan PJSKBU harus tenaga tetap badan usaha dan tidak boleh merangkap jabatan di badan usaha lain.
- Rangkap subklasifikasi: satu PJSKBU dapat merangkap paling banyak 5 subklasifikasi dalam 1 klasifikasi pada satu badan usaha.
- Kualifikasi kecil: PJBU dapat merangkap sebagai PJTBU.
Jabatan dan jenjang SKK untuk QS dibahas di SKK Quantity Surveyor: Jenjang, Syarat, dan Cara Mengurusnya.
6Langkah Mengurus SBU Konsultansi
Siapkan badan usaha dan KBLI
Pastikan akta dan NIB memuat KBLI yang sesuai, misalnya 71102 untuk jasa rekayasa konstruksi.
Tentukan subklasifikasi dan kualifikasi
Sesuaikan dengan jenis proyek yang akan dikerjakan dan kemampuan keuangan perusahaan.
Siapkan tenaga kerja ber-SKK
PJTBU dan PJSKBU dengan jenjang yang sesuai kualifikasi, berstatus tenaga tetap.
Siapkan dokumen keuangan dan pengalaman
Neraca, dan untuk kualifikasi menengah ke atas, laporan audit serta bukti penjualan tahunan.
Ajukan sertifikasi ke LSBU
Melalui lembaga sertifikasi badan usaha terlisensi, terintegrasi dengan sistem informasi jasa konstruksi dan OSS.
Verifikasi dan penerbitan
SBU terbit setelah verifikasi dan penilaian dinyatakan memenuhi syarat.
7Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Akta pendirian dan perubahan, serta pengesahan badan hukum.
- NIB dengan KBLI yang sesuai.
- NPWP badan usaha.
- Data PJBU, PJTBU, dan PJSKBU beserta SKK dan bukti status tenaga tetap.
- Neraca keuangan, dan laporan audit untuk kualifikasi menengah ke atas.
- Bukti pengalaman berupa kontrak untuk penjualan tahunan, bila dipersyaratkan.
- Dokumen sistem manajemen mutu atau dokumen lain sesuai skema sertifikasi.
8Dampak SBU terhadap Pajak dan Tender
Tarif PPh Final Berbeda
Berdasarkan PP 9/2022, PPh final jasa konsultansi konstruksi adalah 3,5% untuk penyedia bersertifikat dan 6% untuk penyedia tidak bersertifikat.
Syarat Kualifikasi
Tanpa SBU dengan subklasifikasi yang sesuai, perusahaan tidak bisa memenuhi syarat kualifikasi pada pengadaan yang mensyaratkannya.
Dampak tarif pajak ini juga dibahas di Biaya Jasa Quantity Surveyor 2026: Cara Hitung Man-Month dan Billing Rate INKINDO.
9Kesalahan yang Sering Terjadi
- KBLI di NIB tidak sesuai dengan subklasifikasi SBU yang diajukan.
- Memakai SKK tenaga kerja yang terdaftar di badan usaha lain.
- Memilih kualifikasi terlalu tinggi tanpa didukung penjualan tahunan dan ekuitas.
- Mengira SBU pelaksana konstruksi bisa dipakai untuk jasa konsultansi. Jenis usahanya berbeda.
- Mengacu daftar subklasifikasi lama, seperti kode KL, yang sudah dikonversi.
- Lupa memperpanjang SBU dan SKK tenaga kerja sebelum habis masa berlaku.
Kalau Anda membutuhkan pendampingan perizinan untuk perusahaan konsultan konstruksi, yuk konsultasi dengan STEPS.ID. Untuk kebutuhan jasa QS proyek, lihat layanan jasa quantity surveyor STEPS.ID.
10Glosarium Istilah
11FAQ Seputar SBU Konsultansi untuk QS
Apakah perusahaan QS wajib punya SBU?
Ya. Jasa QS termasuk jasa konsultansi konstruksi, dan badan usaha yang menyelenggarakan jasa konstruksi wajib memiliki SBU sesuai UU 2/2017 dan aturan pelaksananya.
Subklasifikasi SBU apa untuk jasa quantity surveyor?
Tidak ada kode khusus bernama quantity surveyor. Untuk proyek gedung, yang lazim dipakai adalah RK001 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian dengan KBLI 71102. Untuk jenis proyek lain, sesuaikan dengan subklasifikasi rekayasa yang relevan.
Apakah SKK Estimasi Biaya Konstruksi bisa untuk PJTBU?
Bisa. Dalam skema RK001, subklasifikasi tenaga kerja Estimasi Biaya Konstruksi termasuk yang dapat dipakai untuk PJTBU dan PJSKBU sesuai jenjang yang dipersyaratkan.
Berapa syarat ekuitas untuk SBU konsultansi kecil?
Dalam contoh standar skema sertifikasi, kualifikasi kecil mensyaratkan total ekuitas paling sedikit Rp100 juta, dan penjualan tahunan tidak dipersyaratkan untuk pengajuan baru.
Apakah SBU pelaksana konstruksi bisa dipakai untuk jasa QS?
Tidak. SBU pelaksana konstruksi dan SBU jasa konsultansi konstruksi adalah jenis usaha yang berbeda, dengan klasifikasi dan persyaratan masing-masing.
Apa pengganti subklasifikasi KL403?
Dalam konversi ke sistem subklasifikasi saat ini, KL403 Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan dipetakan ke RK001. Konfirmasikan dengan LSBU sesuai jenis proyek Anda.
Apa pengaruh SBU terhadap pajak jasa QS?
Berdasarkan PP 9/2022, PPh final jasa konsultansi konstruksi adalah 3,5% untuk penyedia bersertifikat dan 6% untuk penyedia tidak bersertifikat.
Bolehkah tenaga ahli QS dipakai di dua perusahaan?
Tidak untuk keperluan SBU. PJBU, PJTBU, dan PJSKBU harus tenaga tetap dan tidak boleh merangkap jabatan di badan usaha lain.
Butuh Pendampingan Perizinan Konsultan Konstruksi?
Yuk konsultasi dengan STEPS.ID terkait SBU jasa konsultansi konstruksi dan kebutuhan tenaga ahlinya.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi — JDIH BPK
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 — JDIH BPK
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko — JDIH BPK
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi — JDIH PU
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi — JDIH BPK
Jasa Quantity Surveyor (QS) untuk Proyek Konstruksi & Renovasi
