Kewajiban PT Setelah Berdiri: Modal, Pajak, BPJS, LKPM, dan Laporan Tahunan
Akta, SK, NPWP, dan NIB baru permulaan. Ini daftar kewajiban PT setelah berdiri, dari bulan pertama sampai tahunan, termasuk aturan baru laporan tahunan dari Permenkum 49/2025.
Daftar Isi
Kewajiban perusahaan setelah berdiri meliputi penyetoran modal dan penyampaian buktinya paling lama 60 hari, pemenuhan perizinan sesuai tingkat risiko di OSS, kewajiban pajak bulanan dan tahunan, pendaftaran BPJS untuk karyawan, wajib lapor ketenagakerjaan, LKPM bagi yang bukan usaha mikro, serta RUPS tahunan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku. Sejak Permenkum 49/2025, persetujuan laporan tahunan dituangkan dalam akta notaris dan dilaporkan ke Kementerian Hukum dalam 30 hari.
1Kewajiban di Awal
| Kewajiban | Batas Waktu |
|---|---|
| Rekening perusahaan dan setor modal | Bukti setor paling lama 60 hari sejak akta pendirian |
| Perizinan sesuai tingkat risiko | Sebelum kegiatan usaha dijalankan |
| Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan | Saat mulai mempekerjakan karyawan |
| Wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan | Saat mulai mempekerjakan karyawan, lalu diperbarui berkala |
Rekening perusahaan dibahas di Rekening Perusahaan untuk PT: Fungsi, Syarat, Cara Membuka, dan Risiko Rekening Pribadi.
2Kewajiban Rutin
| Kewajiban | Frekuensi |
|---|---|
| Pajak: PPh karyawan, PPh potong/pungut, PPN bila sudah PKP | Bulanan |
| LKPM (usaha kecil per semester; menengah dan besar per triwulan) | Semester atau triwulan, paling lambat tanggal 15 |
| SPT Tahunan PPh Badan | Tahunan |
| RUPS tahunan dan laporan tahunan | Paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir |
Detail LKPM ada di LKPM Adalah: Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
3Aturan Baru Laporan Tahunan
- Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.
- Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS dituangkan dalam akta notaris.
- Persetujuan tersebut dilaporkan ke Kementerian Hukum melalui SABH paling lambat 30 hari sejak akta ditandatangani.
- Bila diabaikan, perseroan bisa ditegur dan akses SABH-nya diblokir, sehingga perubahan anggaran dasar atau data terhambat.
Ketentuan ini diatur dalam Permenkum 49/2025.
4Kewajiban Saat Ada Perubahan
- Perubahan anggaran dasar, misalnya nama, maksud dan tujuan, atau modal.
- Perubahan direksi, dewan komisaris, pemegang saham, atau alamat.
- Pembaruan data pemilik manfaat.
- Penyesuaian NIB dan KBLI di OSS bila kegiatan usaha berubah.
5Catatan untuk PT Perorangan
PT perorangan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri setiap tahun. Lihat PT Perorangan: Syarat, Batasan, Pajak 2026, dan Cara Mendirikannya.
Bila Anda butuh pendampingan kepatuhan sejak PT berdiri, yuk konsultasi dengan STEPS.ID terkait pendirian PT.
6Glosarium Istilah
7FAQ Kewajiban PT Setelah Berdiri
Apa kewajiban pertama PT setelah berdiri?
Membuka rekening perusahaan dan menyetor modal, dengan bukti setor paling lama 60 hari sejak akta pendirian, serta memenuhi perizinan sesuai tingkat risiko.
Apakah PT baru wajib BPJS?
Ya, saat mulai mempekerjakan karyawan, perusahaan wajib mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Kapan RUPS tahunan harus diadakan?
Paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Untuk tahun buku Januari–Desember, paling lambat 30 Juni.
Apakah laporan tahunan sekarang wajib akta notaris?
Ya. Sejak Permenkum 49/2025, persetujuan laporan tahunan dituangkan dalam akta notaris dan dilaporkan ke Kementerian Hukum dalam 30 hari.
Apa akibat tidak melaporkan laporan tahunan?
Perseroan bisa ditegur dan akses SABH-nya diblokir.
Apakah PT kecil wajib LKPM?
Usaha kecil wajib LKPM per semester. Hanya usaha mikro dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD yang dikecualikan.
Butuh Pendampingan Kepatuhan PT?
Yuk konsultasi dengan STEPS.ID terkait pendirian badan usaha yang paling sesuai untuk bisnis Anda.
