IZIN LIMBAH B3 CILEGON

Limbah B3 adalah limbah yang memiliki karakteristik seperti mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan/atau beracun.

Limbah B3 memiliki kategori bahaya 1 atau 2, sedangkan limbah non-B3 tidak memenuhi karakteristik tersebut, contohnya slag besi, slag nikel, fly ash, dan bottom ash (FABA) dari PLTU.

Izin ini diwajibkan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan lingkungan dan masyarakat, serta untuk memastikan limbah ditangani secara standar dan aman.

Regulasi utamanya mencakup UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 22 Tahun 2021, dan Permen LHK No. 6 Tahun 2021.

Sanksinya sangat berat, meliputi denda administratif hingga Rp 5 miliar, pencabutan izin usaha, hingga pidana penjara maksimal 15 tahun.

Perizinan meliputi izin Penyimpanan Sementara (TPS), Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Pemanfaatan, Penimbunan, dan Dumping.

Tidak, saat ini izin TPS Limbah B3 diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) atau dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)

Pertek adalah persetujuan administratif wajib yang harus dimiliki pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3

Persetujuan diterbitkan oleh Menteri LHK, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota, bergantung pada skala fasilitas dan kewenangannya.

SLO adalah surat izin operasional yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk mulai mengoperasikan fasilitas pengelolaan limbah B3 sekaligus acuan untuk pengawasan pemerintah.

Perusahaan perlu menyiapkan NIB, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akta Pendirian, dan NPWP.

Ya, perusahaan harus memiliki dan melampirkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL.

Rintek adalah lampiran wajib dalam pengajuan Pertek yang berisi rincian fasilitas teknis penyimpanan dan pengolahan limbah agar bisa diverifikasi oleh instansi.

Ya, petugas atau operator yang menangani limbah B3 wajib memiliki sertifikasi kompetensi.

Ya, pelaku usaha wajib mendaftar dan memanfaatkan aplikasi Festronik secara daring.

Minimal wajib memiliki dana jaminan sebesar Rp5 miliar.

Alat angkut wajib terhubung dengan GPS Tracking (SILACAK), menggunakan kendaraan roda empat atau lebih, dan memiliki simbol limbah B3.

Lokasi pengolahan harus berada minimal 150 meter dari jalan utama dan 300 meter dari pemukiman warga.

Limbah B3 yang dimanfaatkan sebagai sumber energi wajib memiliki kalori ≥2.500 kkal/kg dengan kadar sulfur maksimal 1%.

Ya, dokumen Sistem Tanggap Darurat wajib dilampirkan dalam proses pengajuan persetujuan.

Seluruh pengajuan diajukan secara elektronik melalui sistem OSS dan portal PTSP KLHK (www.ptsp.menlhk.go.id).

Perusahaan mengisi formulir pendaftaran, memilih jenis layanan izin, serta mengunggah dokumen legalitas, AMDAL, dan kompetensi.

Biasanya memakan waktu antara 30 hingga 60 hari.

Pengurusannya berkisar antara 60 hingga 90 hari.

Diperlukan waktu yang lebih lama, yakni 90 hingga 180 hari kerja karena melibatkan proses desain operasional hingga uji coba.

Membutuhkan waktu sekitar 120 hingga 240 hari.

Verifikasi dan penerbitan Persetujuan Teknis memakan waktu antara 7 hingga 10 hari kerja dari KLHK.

Setelah dokumen lengkap, instansi (KLHK) akan melakukan validasi dan inspeksi ke fasilitas pengolahan untuk memverifikasi kelayakan uji coba.

SLO akan diterbitkan dalam waktu sekitar 7 hari kerja setelah laporan fasilitas dan uji coba disetujui.

Perusahaan wajib mengajukan perubahan Persetujuan Lingkungan untuk memasukkan data izin lama yang telah diverifikasi ulang (Pertek).

Konsultan membantu menyusun kelengkapan teknis, menghindarkan kesalahan dokumen, mempercepat waktu birokrasi, dan mewakili perusahaan saat verifikasi.

Biaya mulai dari Rp 7 juta (untuk TPS) hingga mencapai Rp 150 juta (untuk izin penimbunan), tergantung jenis izin dan kesulitan teknis.

Ya, layanan mencakup pengurusan AMDAL oleh tenaga ahli bersertifikat.

Ya, konsultan bertindak sebagai pihak yang mendampingi perusahaan saat inspeksi teknis lapangan.

Perusahaan kami melayani perizinan dan pengurusan izin AMDAL/UKL-UPL, pendirian PT/CV, perizinan angkutan B3, sertifikasi SLO, HS Code B3, hingga penyusunan SOP Regulasi.

Tidak, harga tarif layanan dari konsultan belum termasuk biaya resmi yang wajib dibayarkan klien langsung ke rekening Pemerintah.

Masa berlakunya biasanya mencapai lima tahun dan perlu diperpanjang kembali.

Ya, perusahaan wajib melaporkan evaluasi operasional secara berkala.

Melalui portal Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang dikembangkan secara elektronik oleh pemerintah.

Data tentang pengendalian pencemaran udara, pengendalian kerusakan, volume dan kinerja pengelolaan limbah B3, serta sistem tanggap darurat.

Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Wali kota melakukan pengawasan kepatuhan perusahaan berdasarkan Persetujuan Lingkungan yang ada.

Ya, pembinaan dilakukan lewat bimbingan teknis, pelatihan, evaluasi kinerja PROPER industri, dan forum edukasi.

PROPER adalah instrumen pengawasan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan yang meninjau tingkat ketaatan terhadap lingkungan.

Seluruh sanksi administratif (denda) yang sudah berjalan tetap berlaku hingga kewajiban sanksi tersebut diselesaikan sepenuhnya.

Opsi teknologinya mencakup insinerasi, pemisahan secara biologis, stabilisasi, solidifikasi, serta pengolahan sifat fisika-kimia.

Hasil sampingan seperti limbah fly ash dan bottom ash (FABA) dari PLTU saat ini dikategorikan ke dalam list limbah Non-B33.

Guna memastikan bahwa kadar cemaran racun limbah B3 usai diolah berada pada tingkat yang stabil dan aman bagi lingkungan sekitar.

Dumping dibolehkan dengan Izin Khusus Pertek, namun ada standar ketat, misalnya limbah lumpur bor dasar sintetis (synthetic-based mud) wajib turun hidrokarbonnya menjadi 0% selambat-lambatnya akhir tahun 2024.

Fasilitas tersebut wajib menyampaikan perubahan dokumen AMDAL / UKL-UPL dan memperbaharui spesifikasi dalam Persetujuan Teknis baru.

Prosedur penentuan kategori limbah B3 dimulai dengan mengecek apakah limbah tersebut tercantum dalam daftar Lampiran IX (Tabel 1, 2, 3, atau 4). Jika limbah tidak terdapat dalam daftar tersebut, maka wajib dilakukan uji karakteristik untuk melihat apakah limbah memiliki sifat mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan/atau beracun. Jika terbukti memenuhi salah satu atau lebih karakteristik bahaya tersebut (kategori bahaya 1 atau 2), maka limbah ditetapkan sebagai Limbah B3, dan jika tidak memenuhi, maka dikategorikan sebagai Limbah Non-B312.

Substitusi bahan sebagai langkah pengurangan limbah B3 dilakukan dengan kriteria utama mengganti bahan baku dan/atau bahan penolong dalam proses produksi. Bahan baku atau bahan penolong yang pada awalnya mengandung B3 harus digantikan dengan bahan yang sama sekali tidak mengandung B3 agar timbulan limbah berbahaya dapat dicegah dari sumbernya.

Kewenangan dalam menerbitkan Persetujuan Teknis (Pertek) dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) untuk pengumpulan limbah B3 dibagi berdasarkan skala wilayah kegiatan pengumpulannya. Menteri LHK : Berwenang penuh atas izin pengumpulan skala nasional atau yang lintas provinsi, Gubernur : Berwenang untuk perizinan pengumpulan limbah B3 dengan skala di tingkat Provinsi, Bupati/Wali Kota : Berwenang menerbitkan izin untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 dengan skala di tingkat Kabupaten/Kota

Layanan pengurusan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
dari STEPS.ID tersedia di lebih 159+ kota di Indonesia, antara lain Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Bangka Belitung, Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin, Banjarnegara, Banyumas, Banyuwangi, Batam, Batang, Batu, Baubau, Bekasi, Bengkulu, Biak, Bima, Binjai, Bitung, Blitar, Blora, Bogor, Bojonegoro, Bondowoso, Bontang, Boyolali, Brebes, Bukittinggi, Ciamis, Cianjur, Cikarang, Cilacap, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Deli Serdang, Demak, Denpasar, Depok, Dumai, Fakfak, Garut, Gorontalo, Gresik, Grobogan, Gunungsitoli, Indramayu, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Jepara, Jombang, Kaimana, Karawang, Kebumen, Kediri, Kendal, Kendari, Kepulauan Tidore, Klaten, Kotamobagu, Kuningan, Kupang, Kutai Kartanegara, Lamongan, Langkat, Langsa, Lhokseumawe, Lombok, Lubuk Linggau, Lumajang, Madiun, Magelang, Magetan, Majalengka, Makassar, Malang, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Metro, Metro Lampung, Meulaboh, Mimika, Mojokerto, Nabire, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Padang, Padang Panjang, Padangsidimpuan, Pagar Alam, Palangkaraya, Palembang, Palopo, Palu, Pamekasan, Pangkalpinang, Parepare, Pariaman, Pasuruan, Pati, Payakumbuh, Pekalongan, Pekanbaru, Pemalang, Pematangsiantar, Ponorogo, Pontianak, Prabumulih, Probolinggo, Purwakarta, Rembang, Riau, Sabang, Salatiga, Samarinda, Sampang, Sawahlunto, Semarang, Serang, Sibolga, Sidoarjo, Simalungun, Singkawang, Situbondo, Surakarta, Solok, Sorong, Subang, Subulussalam, Sukabumi, Sumba, Sumedang, Sumenep, Sungai Penuh, Surabaya, Tangerang, Tangerang Selatan, Tanjung Selor, Tanjungbalai, Tanjungpinang, Tarakan, Tasikmalaya, Tebing Tinggi, Tegal, Ternate, Tidore Kepulauan, Timika, Tomohon, Trenggalek, Tual, Tuban, Tulungagung, Wamena, Wonogiri dan Yogyakarta

Silakan menghubungi admin kami melalui whatsapp yang terdapat dalam website ini, admin kami akan membantu kebutuhan anda terkait pengurusan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).