BUJP

BUJP Adalah? Panduan Lengkap Pengurusan SIO BUJP | STEPS.ID

By March 30, 2022August 18th, 2026No Comments
Panduan Pengurusan BUJP

Detail Pengurusan BUJP: Syarat, Biaya, Proses, dan Dasar Hukumnya

Panduan lengkap dan runut pengurusan SIO (Surat Izin Operasional) Badan Usaha Jasa Pengamanan — dari dasar hukum, jenis usaha, dokumen yang dibutuhkan, alur pengajuan ke Kepolisian RI, hingga masa berlaku dan kewajiban setelah izin terbit.

STEPS.ID Kategori: SIO BUJP Update: Agustus 2026

BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) adalah badan usaha yang wajib memiliki SIO (Surat Izin Operasional) dari Kepolisian RI sebelum dapat menyediakan layanan jasa pengamanan secara legal — mulai dari penyediaan tenaga satpam, konsultasi keamanan, hingga kawal angkut uang. Karena prosesnya melibatkan Kepolisian RI, sistem OSS, dan keanggotaan asosiasi resmi, calon pelaku usaha sering menanyakan urutan pastinya, dokumen yang dibutuhkan, sampai berapa lama izin ini berlaku.

Halaman ini merangkum proses pengurusan SIO BUJP secara lengkap dan runut — dari dasar hukum hingga kewajiban pasca-penerbitan — agar bisa dijadikan rujukan saat menjawab pertanyaan customer. Jika Anda butuh pendampingan langsung, tim STEPS.ID siap membantu lewat layanan Pengurusan Izin Satpam & SIO BUJP kami.

01 Apa Itu BUJP

BUJP adalah singkatan dari Badan Usaha Jasa Pengamanan — badan usaha berbadan hukum yang menyediakan jasa pengamanan bagi perorangan, perusahaan, maupun institusi. BUJP hanya dapat beroperasi secara sah setelah memiliki SIO (Surat Izin Operasional) yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, dan umumnya juga terdaftar sebagai anggota ABUJAPI (Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia).

Tanpa SIO yang aktif, sebuah badan usaha tidak dapat disebut sebagai BUJP yang sah secara hukum, meskipun secara struktur bisnis bergerak di bidang jasa pengamanan.

02 Dasar Hukum BUJP

01
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 17 Tahun 2006tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan — dasar hukum utama, mengatur jenis usaha, syarat pendirian, dan masa berlaku SIO
02
Peraturan Polri No. 4 Tahun 2020 jo. Perpol No. 1 Tahun 2023tentang Pengamanan Swakarsa — mengatur kedudukan BUJP sebagai pengemban fungsi keamanan terbatas
03
Peraturan Polri No. 6 Tahun 2021tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertahanan dan Keamanan Subsektor Keamanan
04
PP No. 28 Tahun 2025tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko — dasar hukum integrasi proses perizinan BUJP dengan sistem OSS
05
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 76 Tahun 2020tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kepolisian RI — mengatur pungutan resmi terkait penerbitan SIO
Catatan: Sejak 25 Januari 2021, pengajuan SIO BUJP baru dan perluasan dilakukan melalui sistem OSS yang telah terintegrasi dengan Binmas Online System (BOS) Polri — sementara pengajuan perpanjangan tetap diproses secara luring melalui loket Kepolisian di PTSP BKPM Pusat.

03 Syarat Utama Sebelum Mengurus

Syarat 01

Badan Hukum yang Sah

Badan usaha harus berbentuk badan hukum, umumnya Perseroan Terbatas (PT), dengan klasifikasi usaha jasa pengamanan sesuai KBLI yang berlaku.

Syarat 02

Kejelasan Jenis Usaha

Menentukan salah satu atau lebih dari 6 jenis usaha BUJP yang akan dijalankan, karena masing-masing memiliki syarat tambahan berbeda.

Syarat 03

Kesiapan Struktur & Sarana

Struktur organisasi, tenaga ahli, dan sarana-prasarana perlu disiapkan sesuai ketentuan, karena akan diverifikasi saat audit lapangan.

04 Alur Lengkap Proses Pengajuan SIO

Secara umum, proses pengajuan SIO BUJP baru berjalan melalui lima tahap berurutan berikut:

01
Persiapan Legalitas & Dokumen DasarMenyiapkan akta perusahaan, NIB dengan KBLI jasa pengamanan, NPWP, domisili usaha, dan struktur organisasi.
02
Surat Permohonan ke Kapolda SetempatDiajukan kepada Kapolda setempat Up. Karo Binamitra sebagai tahap awal proses pengajuan SIO baru.
03
Audit Lokasi & Rekomendasi PoldaPolda setempat melakukan audit lapangan terhadap domisili dan kesiapan operasional perusahaan sebelum menerbitkan rekomendasi.
04
Pengajuan Melalui BOS Online (OSS)Setelah rekomendasi Polda terbit, perusahaan mengunggah seluruh dokumen persyaratan melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan BOS Polri.
05
Verifikasi di Korbinmas Baharkam Polri & Penerbitan SIODokumen diteruskan ke Korbinmas Baharkam Polri untuk verifikasi akhir sebelum SIO resmi diterbitkan.
Penting: Alur di atas berlaku untuk pengajuan SIO baru. Pengajuan perpanjangan memiliki alur berbeda — tidak dilakukan secara daring, melainkan langsung ke loket Kepolisian di PTSP BKPM Pusat. Lihat perbandingan lengkapnya di: Perbedaan Pendaftaran SIO BUJP Baru dan Perpanjangan.

05 Dokumen yang Dibutuhkan

Dokumen umum yang perlu disiapkan untuk pengajuan SIO BUJP meliputi:

  • Akta pendirian perusahaan dan pengesahan badan hukum
  • Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI jasa pengamanan
  • NPWP badan usaha
  • Bukti domisili usaha
  • Struktur organisasi perusahaan
  • Dokumen pendukung sesuai jenis usaha BUJP yang dipilih (lihat bagian berikutnya)
  • Bukti keanggotaan ABUJAPI

06 Jenis Usaha BUJP & Syarat Tambahan

Perkap No. 17 Tahun 2006 membagi BUJP menjadi 6 jenis usaha, dan masing-masing memiliki syarat tambahan yang perlu dipenuhi di luar dokumen umum:

01
Jasa Konsultasi KeamananMemberikan saran dan prosedur pengamanan untuk suatu objek — tidak ada syarat sarana tambahan yang spesifik.
02
Jasa Penerapan Peralatan KeamananWajib melampirkan surat rekomendasi uji coba peralatan sebelum SIO dapat diterbitkan.
03
Jasa Pendidikan & Latihan KeamananWajib menyediakan sarana pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan Polri.
04
Jasa Kawal Angkut Uang & Barang BerhargaWajib memiliki kendaraan dan ruang khusus untuk mendukung operasional pengawalan.
05
Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan (Guard Services)Wajib memiliki tenaga ahli profesional dan mengasuransikan personel yang disalurkan — jenis usaha paling umum dijalankan.
06
Jasa Penyediaan Satwa (K9 Services)Wajib menyediakan kandang dan sarana pelatihan satwa yang memadai.
Satu SIO umumnya berlaku untuk satu jenis usaha. Jika perusahaan ingin menjalankan lebih dari satu jenis layanan sekaligus, setiap jenis usaha perlu memenuhi syarat tambahannya masing-masing. Detail lengkapnya ada di: Jenis Usaha BUJP.

07 Estimasi Waktu Proses

Lama proses di lapangan bervariasi tergantung kelengkapan dokumen dan jadwal audit. Sebagai gambaran umum tahapan pengajuan SIO baru:

TahapEstimasi Waktu
Persiapan legalitas & dokumen dasar1–2 minggu
Surat permohonan & audit lokasi Polda2–4 minggu
Pengajuan via BOS Online (OSS)1–2 minggu
Verifikasi Korbinmas Baharkam Polri & penerbitan SIO2–4 minggu
Catatan: Durasi dapat lebih singkat jika dokumen sudah lengkap sejak awal, dan lebih lama jika ada revisi dokumen di tahap verifikasi. Konsultasikan kondisi spesifik perusahaan Anda ke tim STEPS.ID untuk estimasi yang lebih akurat.

08 Masa Berlaku & Perpanjangan SIO

Berdasarkan Perkap No. 17 Tahun 2006 Pasal 15 ayat (5), masa berlaku SIO BUJP berbeda antara pengajuan baru dan hasil perpanjangan:

Jenis SIOMasa Berlaku
SIO baru1 tahun sejak tanggal diterbitkan
SIO hasil perpanjangan2 tahun sejak tanggal diterbitkan

Selama masa berlaku aktif, BUJP wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap 6 bulan melalui BOS Polri. Sebaiknya mulai mempersiapkan dokumen perpanjangan sekitar 90 hari sebelum SIO berakhir, agar ada waktu cukup untuk verifikasi dan audit lapangan — meskipun sistem BOS umumnya memberi pengingat sekitar 30 hari sebelum masa berlaku habis.

Pelajari lebih lanjut di: Masa Berlaku SIO BUJP dan Cara Cek Legalitas BUJP secara Online.

09 Keanggotaan ABUJAPI & APSI

Ada dua asosiasi resmi yang sering tertukar karena namanya mirip, padahal fungsinya berbeda:

Untuk Badan Usaha

ABUJAPI

Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia — wadah resmi bagi perusahaan BUJP, menjadi mitra Polri dalam menetapkan kualifikasi perusahaan dan mengawasi standar mutu industri. Bukti keanggotaan ABUJAPI umumnya menjadi dokumen wajib dalam pengajuan SIO.

Untuk Personel

APSI

Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (sebelumnya bernama AMSI, resmi berganti nama sejak 2014) — wadah bagi personel/profesi satpam secara individu, bukan badan usaha.

Pelajari lebih lanjut mengenai ABUJAPI di: Apa itu ABUJAPI? Pengertian, Sejarah, dan Cara Bergabung.

10 Kewajiban Pasca-Penerbitan SIO

Setelah SIO terbit, BUJP memiliki sejumlah kewajiban yang harus terus dipenuhi selama masa berlaku izin:

  • Menjalankan usaha sesuai jenis dan cakupan yang tercantum dalam SIO
  • Beroperasi di wilayah sesuai yang diizinkan
  • Menyampaikan laporan kegiatan setiap 6 bulan melalui BOS Polri
  • Memperbarui data personel secara berkala
  • Memastikan KTA dan sertifikat satpam personel masih berlaku
  • Membayar dan mengurus BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh personel
  • Memperpanjang SIO sebelum masa berlakunya habis
  • Melaporkan setiap perubahan data perusahaan ke instansi terkait
  • Menjaga fasilitas dan sarana operasional sesuai standar
  • Mengikuti pembinaan dan pengawasan dari Polri

11 Kesalahan Umum yang Menghambat Proses

❌ Kesalahan Umum
  • Mengajukan perpanjangan terlalu mepet dengan tanggal habis masa berlaku, tanpa memperhitungkan waktu verifikasi dan audit lapangan
  • Dokumen legalitas tidak lengkap atau tidak diperbarui saat proses verifikasi
  • Kantor/lokasi operasional belum siap saat jadwal audit lapangan Polda
  • Menyamakan keanggotaan ABUJAPI (untuk badan usaha) dengan APSI (untuk personel), sehingga salah melampirkan dokumen
  • Tidak menyampaikan laporan kegiatan 6 bulanan secara konsisten
  • Tidak memenuhi syarat tambahan spesifik sesuai jenis usaha BUJP yang dijalankan (misalnya lupa mengasuransikan personel untuk jenis Guard Services)

12 Checklist Sebelum Mengurus

  • ☐ Badan hukum PT sudah berdiri dengan NIB aktif dan KBLI jasa pengamanan yang sesuai
  • ☐ Jenis usaha BUJP sudah ditentukan (satu atau lebih dari 6 jenis)
  • ☐ Struktur organisasi dan tenaga ahli sudah disiapkan
  • ☐ Dokumen/sarana tambahan sesuai jenis usaha sudah lengkap (kendaraan, kandang, sarana pelatihan, dst. sesuai kebutuhan)
  • ☐ Bukti keanggotaan ABUJAPI sudah disiapkan
  • ☐ Kantor/lokasi operasional siap untuk audit lapangan Polda
  • ☐ Anggaran untuk PNBP dan biaya pengurusan sudah disiapkan

13 Glosarium Istilah

BUJP
Badan Usaha Jasa Pengamanan, badan usaha berizin resmi yang menyediakan layanan jasa pengamanan.
SIO
Surat Izin Operasional, izin resmi dari Kepolisian RI yang wajib dimiliki BUJP agar dapat beroperasi secara legal.
ABUJAPI
Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia, wadah resmi bagi perusahaan BUJP.
APSI
Asosiasi Profesi Satpam Indonesia, wadah resmi bagi personel/profesi satpam secara individu.
Baharkam Polri
Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, unsur pelaksana yang membawahi pembinaan BUJP di tingkat pusat.
Karo Binamitra
Kepala Biro Pembinaan Kemitraan, pejabat Polda yang menerima surat permohonan SIO BUJP baru.
BOS Polri
Binmas Online System, sistem daring Polri yang kini terintegrasi dengan OSS untuk pengajuan dan pelaporan BUJP.
OSS
Online Single Submission, sistem perizinan berusaha terintegrasi yang digunakan untuk pengajuan SIO BUJP baru.
KTA Satpam
Kartu Tanda Anggota Satpam, bukti resmi bahwa personel telah terdaftar dan tersertifikasi.

14 FAQ

BUJP adalah singkatan dari apa?

BUJP adalah singkatan dari Badan Usaha Jasa Pengamanan, badan usaha berbadan hukum yang menyediakan layanan jasa pengamanan dan wajib memiliki SIO dari Kepolisian RI.

Berapa lama masa berlaku SIO BUJP?

SIO baru berlaku selama 1 tahun sejak diterbitkan, sedangkan SIO hasil perpanjangan berlaku selama 2 tahun, sesuai Perkap No. 17 Tahun 2006 Pasal 15 ayat (5).

Apa bedanya ABUJAPI dan APSI?

ABUJAPI adalah asosiasi untuk badan usaha (perusahaan BUJP), sedangkan APSI adalah asosiasi untuk personel/profesi satpam secara individu. Keduanya sering tertukar karena fungsinya saling terkait dalam proses perizinan.

Apakah pengajuan SIO BUJP bisa dilakukan online?

Pengajuan SIO baru dan perluasan dapat dilakukan melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan BOS Polri. Namun, pengajuan perpanjangan tetap harus dilakukan langsung ke loket Kepolisian di PTSP BKPM Pusat.

Apa saja jenis usaha yang termasuk BUJP?

Ada 6 jenis usaha BUJP: konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan, pendidikan dan latihan keamanan, kawal angkut uang dan barang berharga, penyediaan tenaga pengamanan, serta penyediaan satwa (K9 Services).

Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mengurus SIO BUJP?

Dokumen umum meliputi akta perusahaan, NIB dengan KBLI jasa pengamanan, NPWP, domisili usaha, struktur organisasi, bukti keanggotaan ABUJAPI, serta dokumen tambahan sesuai jenis usaha yang dipilih.

Apakah audit lapangan selalu dilakukan sebelum SIO terbit?

Ya, setelah dokumen diverifikasi, Polda setempat akan melakukan audit lapangan terhadap domisili dan kesiapan operasional perusahaan sebelum menerbitkan rekomendasi.

Apa yang terjadi jika SIO tidak diperpanjang tepat waktu?

Perusahaan berpotensi terkena sanksi administratif, penolakan tender, atau penghentian operasional karena dianggap melanggar ketentuan perizinan usaha jasa pengamanan.

Seberapa sering BUJP wajib melapor setelah SIO terbit?

BUJP wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap 6 bulan melalui BOS Polri selama masa berlaku SIO.

Apakah STEPS.ID bisa membantu seluruh proses pengurusan SIO BUJP?

Ya, tim STEPS.ID dapat membantu pendampingan mulai dari persiapan dokumen, pengajuan ke Polda, hingga penerbitan dan perpanjangan SIO BUJP.

Berencana mengurus SIO BUJP untuk usaha Anda?

Yuk konsultasi dengan STEPS.ID terkait Pengurusan Izin Satpam & SIO BUJP — kami bantu dari persiapan dokumen sampai izin terbit.

BUJP Adalah Panduan Lengkap Pengurusan SIO BUJP STEPS.ID

BUJP Adalah Panduan Lengkap Pengurusan SIO BUJP STEPS.ID