LKPM Adalah: Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan Jadwal Terbarunya
Sejak Peraturan BKPM 5/2025, hampir semua pelaku usaha wajib melapor LKPM, dan batas waktunya bergeser ke tanggal 15. Ini siapa yang wajib, kapan melapor, dan apa risikonya bila terlambat.
Daftar Isi
LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) adalah laporan berkala tentang perkembangan investasi dan kegiatan usaha yang disampaikan melalui OSS. Sejak Peraturan BKPM 5/2025 berlaku pada 2 Oktober 2025, semua pelaku usaha wajib melapor kecuali usaha mikro dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Usaha kecil melapor per semester, sedangkan usaha menengah dan besar, termasuk PT PMA, melapor per triwulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
1Siapa yang Wajib LKPM
| Pelaku Usaha | Kewajiban |
|---|---|
| Usaha mikro (modal usaha sampai Rp1 miliar di luar tanah dan bangunan, atau penjualan tahunan sampai Rp2 miliar) | Dikecualikan |
| Kegiatan yang dibiayai APBN atau APBD | Dikecualikan |
| Usaha kecil | Wajib, per semester |
| Usaha menengah dan besar, termasuk PT PMA | Wajib, per triwulan |
| Kantor perwakilan asing | Umumnya per semester, dengan pengecualian sektor tertentu yang tahunan |
Pengecualian lama untuk sektor hulu migas, perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan asuransi sudah dihapus, sehingga sektor tersebut kini juga melapor melalui OSS.
2Jadwal LKPM Terbaru
| Periode | Batas Waktu |
|---|---|
| Triwulan I (Januari–Maret) | 15 April |
| Triwulan II (April–Juni) | 15 Juli |
| Triwulan III (Juli–September) | 15 Oktober |
| Triwulan IV (Oktober–Desember) | 15 Januari tahun berikutnya |
| Semester I usaha kecil (Januari–Juni) | 15 Juli |
| Semester II usaha kecil (Juli–Desember) | 15 Januari tahun berikutnya |
3Isi LKPM
- Realisasi investasi pada periode laporan, termasuk modal tetap dan modal kerja.
- Penggunaan tenaga kerja Indonesia dan asing.
- Kegiatan produksi atau penjualan untuk usaha yang sudah beroperasi.
- Masalah atau hambatan yang dihadapi.
- Laporan dibedakan untuk tahap persiapan dan tahap operasional.
4Risiko Tidak Melapor
Peraturan BKPM 5/2025 mengatur sanksi administratif bertingkat bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban, mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, sampai pencabutan perizinan. OSS juga memberi skor kepatuhan pada setiap pelaku usaha.
- Fasilitas penanaman modal bisa terhambat.
- Pengurusan perizinan lanjutan di OSS bisa tertahan.
- Data realisasi investasi tidak tercatat, yang bisa menyulitkan pembuktian pemenuhan nilai investasi PMA.
5Tips Agar LKPM Tidak Ditolak
- Sesuaikan data dengan laporan keuangan dan bukti realisasi.
- Laporkan setiap proyek atau lokasi sesuai NIB.
- Jangan menunggu hari terakhir karena sistem sering padat.
- Simpan bukti penyampaian dari OSS.
Ketentuan modal PMA dibahas di Modal Minimum PT PMA Terbaru.
Untuk gambaran lengkap, baca panduan lengkap pendirian PT PMA. Bila Anda butuh pendampingan LKPM rutin, yuk konsultasi dengan STEPS.ID terkait kepatuhan pendirian PT PMA.
6Glosarium Istilah
7FAQ LKPM
Apa itu LKPM?
Laporan berkala tentang perkembangan investasi dan kegiatan usaha yang disampaikan melalui OSS.
Siapa yang wajib LKPM?
Semua pelaku usaha, kecuali usaha mikro dan kegiatan yang dibiayai APBN atau APBD.
Kapan batas waktu LKPM?
Tanggal 15 bulan setelah periode berakhir: 15 April, 15 Juli, 15 Oktober, dan 15 Januari.
Apakah usaha kecil melapor per triwulan?
Tidak. Usaha kecil melapor per semester, dengan batas 15 Juli dan 15 Januari.
Apa sanksi tidak melapor LKPM?
Sanksi administratif bertingkat, mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, sampai pencabutan perizinan.
Apakah PT PMA yang belum beroperasi tetap wajib LKPM?
Ya. LKPM dibedakan untuk tahap persiapan dan tahap operasional, sehingga PT PMA tahap persiapan tetap melapor.
Butuh Pendampingan LKPM?
Yuk konsultasi dengan STEPS.ID terkait pendirian dan kepatuhan PT PMA Anda.
