Syarat Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam BUJP

STEPS.ID, Konsultan Pengurusan & Pendaftaran SIO BUJP | Surat Izin Operasional bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan se-Indonesia!

Sebagian BUJP di Indonesia — terutama yang bergerak di bidang konsultasi keamanan berskala internasional, pelatihan satwa keamanan (K9), atau penerapan teknologi peralatan keamanan canggih — kerap membutuhkan tenaga ahli asing untuk transfer keahlian atau sertifikasi khusus. Sayangnya, banyak referensi yang beredar masih mengacu pada istilah perizinan TKA yang sudah tidak berlaku sejak 2018. Artikel ini menjelaskan syarat TKA dalam BUJP secara lengkap dan sesuai regulasi terkini.

Dasar Hukum

• Peraturan Kepala Kepolisian No. 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan (mensyaratkan izin kerja tenaga ahli asing sebagai dokumen tambahan)
• Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
• Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Kapan BUJP Membutuhkan Tenaga Kerja Asing?

Meski mayoritas personel BUJP adalah tenaga kerja lokal, terdapat beberapa situasi realistis di mana BUJP membutuhkan TKA, misalnya:

• Pelatih K9 bersertifikasi internasional untuk BUJP jenis penyediaan satwa keamanan
• Konsultan keamanan (security consultant) dengan sertifikasi dan pengalaman internasional untuk BUJP jenis konsultasi keamanan
• Tenaga ahli teknis untuk instalasi dan kalibrasi peralatan keamanan canggih yang diproduksi oleh vendor luar negeri

Modernisasi Istilah: Dari “Surat Izin Kerja” ke RPTKA dan Notifikasi

Perkap No. 17 Tahun 2006 mensyaratkan “Surat Izin Kerja sebagai Tenaga Ahli Asing dari Depnakertrans, Departemen Hukum dan HAM, serta Baintelkam Polri” sebagai salah satu dokumen tambahan jika BUJP menggunakan tenaga kerja asing. Namun, sejak Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018, sistem perizinan TKA nasional telah berubah signifikan:

• IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) sudah dihapuskan sepenuhnya
• Sebagai gantinya, digunakan sistem RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan Notifikasi
• “Depnakertrans” (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) sudah tidak ada — fungsi ini kini berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)

Artinya, jika Anda menemukan referensi yang masih menyebut “IMTA” atau “Depnakertrans” sebagai syarat wajib, referensi tersebut sudah usang dan perlu disesuaikan dengan sistem terkini.

Tiga Jalur Perizinan yang Harus Dipenuhi BUJP dengan TKA

1. Kementerian Ketenagakerjaan — RPTKA dan Notifikasi

Perusahaan wajib mengajukan RPTKA secara online melalui sistem TKA Online Kemnaker yang terintegrasi dengan OSS. RPTKA adalah dokumen perencanaan yang membuktikan posisi tersebut memang membutuhkan tenaga ahli asing, dan berlaku sesuai durasi perjanjian kerja TKA, maksimal 2 tahun per periode. Setelah RPTKA disahkan, sistem akan menerbitkan Notifikasi — berupa kode billing yang harus dibayarkan sebagai DKP-TKA (Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing) sebesar USD 100 per bulan, per jabatan, per orang. Setelah pembayaran diverifikasi, Notifikasi resmi diterbitkan sebagai dasar hukum bagi TKA untuk mulai bekerja.

2. Direktorat Jenderal Imigrasi (Kementerian Hukum) — Visa Kerja dan KITAS

Setelah RPTKA disahkan, jalur kedua berjalan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengonversi persetujuan Kemnaker menjadi visa kerja individual dan Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Kedua jalur — Kemnaker dan Imigrasi — tidak dapat dimulai sebelum salah satunya selesai, dan keduanya harus selaras dengan data yang sama.

3. Baintelkam Polri — Clearance Keamanan Khusus Sektor Pengamanan

Ini adalah persyaratan khusus yang membedakan BUJP dari sektor usaha lain: karena bidang jasa pengamanan bersifat strategis dan berkaitan langsung dengan keamanan nasional, TKA yang akan bekerja di BUJP tetap memerlukan clearance tambahan dari Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, di luar proses RPTKA dan visa kerja pada umumnya. Persyaratan ini konsisten disebutkan dalam Perkap No. 17 Tahun 2006 dan tetap relevan hingga saat ini karena berkaitan dengan sensitivitas sektor keamanan swasta.

Proses Singkat Pengajuan RPTKA

1. Registrasi dan verifikasi akun di sistem TKA Online Kemnaker (1–2 hari kerja)
2. Pengajuan RPTKA dengan melampirkan dokumen pendukung, termasuk sertifikat kompetensi atau bukti pengalaman kerja TKA yang relevan
3. Persetujuan RPTKA oleh Kemnaker (umumnya 3–5 hari kerja jika dokumen lengkap)
4. Penerbitan billing PNBP untuk pembayaran DKP-TKA
5. Setelah pembayaran diverifikasi, Notifikasi diterbitkan sebagai dasar legalitas kerja TKA
6. Pengurusan visa kerja dan KITAS melalui Imigrasi
7. Pengajuan clearance khusus ke Baintelkam Polri untuk sektor jasa pengamanan

Kewajiban Transfer Pengetahuan ke Tenaga Kerja Lokal

Bagian yang sering terlewat: perusahaan yang mempekerjakan TKA juga wajib menyertakan surat pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping lokal sebagai bagian dari proses transfer teknologi dan pengetahuan — sejalan dengan semangat regulasi ketenagakerjaan yang mendorong alih kompetensi ke SDM Indonesia.

Jika Tidak Menggunakan Tenaga Kerja Asing

Bagi BUJP yang tidak mempekerjakan TKA, kewajibannya justru lebih sederhana: cukup melampirkan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa badan usaha tidak menggunakan tenaga kerja asing, sebagai bagian dari dokumen pengajuan SIO BUJP.

Risiko Mempekerjakan TKA Tanpa Izin yang Sah di BUJP

Mempekerjakan TKA tanpa RPTKA dan Notifikasi yang valid dapat dikenakan sanksi berat berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya. Khusus di sektor BUJP, risikonya berlapis ganda karena menyangkut dua aspek sekaligus:

• Aspek ketenagakerjaan — sanksi administratif dan potensi pidana terkait mempekerjakan TKA ilegal
• Aspek keamanan nasional — karena sektor jasa pengamanan bersifat strategis, TKA tanpa clearance Baintelkam berpotensi menimbulkan masalah keamanan yang lebih serius dibanding sektor usaha pada umumnya

Kapan Sebaiknya Mengurus Perpanjangan RPTKA?

Proses perpanjangan RPTKA idealnya dimulai minimal 2 bulan sebelum tanggal kedaluwarsa, untuk menghindari gap legalitas yang bisa menyebabkan TKA bekerja tanpa dokumen yang valid — prinsip ini sejalan dengan kebiasaan mempersiapkan perpanjangan SIO BUJP jauh-jauh hari yang sudah kami bahas pada artikel lain.

Kesimpulan

Mempekerjakan tenaga kerja asing di BUJP membutuhkan kepatuhan pada tiga jalur perizinan sekaligus — Kemnaker (RPTKA dan Notifikasi), Imigrasi (visa kerja dan KITAS), serta Baintelkam Polri (clearance keamanan khusus). Memahami bahwa sistem IMTA sudah digantikan RPTKA sejak 2018 adalah langkah pertama agar perusahaan tidak salah mengacu pada prosedur yang sudah usang.

STEPS ID: Bantu Urus Legalitas TKA dan SIO BUJP Anda Secara Menyeluruh

STEPS.ID membantu memastikan seluruh legalitas usaha jasa pengamanan Anda lengkap — termasuk pendampingan terkait kepatuhan TKA sesuai regulasi terkini, sinkron dengan proses pengurusan SIO BUJP itu sendiri. Kami melayani 159+ kota di Indonesia dengan harga yang sama di seluruh wilayah. Konsultasikan kebutuhan legalitas usaha jasa pengamanan Anda secara praktis melalui WhatsApp.

GRAHA STEPS ID

Jl. Pd. Kelapa Raya No.5B – Blok F1, RT.6/RW.11, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13450

Referensi: Peraturan Kepala Kepolisian No. 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan; Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

STEPS.ID adalah perusahaan konsultan dan penyedia jasa layanan Pengurusan, Pendaftaran dan Pelaporan Izin Satpam dan Surat Izin Operasional bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) bersertifikat Resmi dengan ketersediaan layanan di seluruh kota di wilayah Indonesia.

Produk dan Layanan STEPS.ID

Produk dan layanan legal dan perizinan kami antara lain Pendirian PT, Pendirian CV, Pendirian Firma, Pendirian Yayasan, Perizinan PMA, Pendirian Persekutuan Perdata, SIO BUJP / Izin Satpam, ABUJAPI, APSI, SLO Genset, SLO TM, SLO TR dan Virtual Office

Jangkauan Nasional Layanan SIO BUJP | STEPS.ID

Bekerja sama dengan berbagai lembaga resmi negara seperti Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan beberapa lembaga lainnya, STEPS.ID melayani kebutuhan pengurusan, pendaftaran dan pelaporan SIO BUJP di berbagai Kota dan Kabupaten di Indonesia antara lain : Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Bangka Belitung, Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin, Banjarnegara, Banyumas, Banyuwangi, Batam, Batang, Batu, Baubau, Bekasi, Bengkulu, Biak, Bima, Binjai, Bitung, Blitar, Blora, Bogor, Bojonegoro, Bondowoso, Bontang, Boyolali, Brebes, Bukittinggi, Ciamis, Cianjur, Cikarang, Cilacap, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Deli Serdang, Demak, Denpasar, Depok, Dumai, Fakfak, Garut, Gorontalo, Gresik, Grobogan, Gunungsitoli, Indramayu, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Jepara, Jombang, Kaimana, Karawang, Kebumen, Kediri, Kendal, Kendari, Kepulauan Tidore, Klaten, Kotamobagu, Kuningan, Kupang, Kutai Kartanegara, Lamongan, Langkat, Langsa, Lhokseumawe, Lombok, Lubuk Linggau, Lumajang, Madiun, Magelang, Magetan, Majalengka, Makassar, Malang, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Metro, Metro Lampung, Meulaboh, Mimika, Mojokerto, Nabire, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Padang, Padang Panjang, Padangsidimpuan, Pagar Alam, Palangkaraya, Palembang, Palopo, Palu, Pamekasan, Pangkalpinang, Parepare, Pariaman, Pasuruan, Pati, Payakumbuh, Pekalongan, Pekanbaru, Pemalang, Pematangsiantar, Ponorogo, Pontianak, Prabumulih, Probolinggo, Purwakarta, Rembang, Riau, Sabang, Salatiga, Samarinda, Sampang, Sawahlunto, Semarang, Serang, Sibolga, Sidoarjo, Simalungun, Singkawang, Situbondo, Surakarta, Solok, Sorong, Subang, Subulussalam, Sukabumi, Sumba, Sumedang, Sumenep, Sungai Penuh, Surabaya, Tangerang, Tangerang Selatan, Tanjung Selor, Tanjungbalai, Tanjungpinang, Tarakan, Tasikmalaya, Tebing Tinggi, Tegal, Ternate, Tidore Kepulauan, Timika, Tomohon, Trenggalek, Tual, Tuban, Tulungagung, Wamena, Wonogiri, Yogyakarta dan kota ataupun kabupaten lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

Yuk berkunjung ke kantor kami terkait Pengurusan Surat Izin Satpam / SIO BUJP !

GRAHA STEPS ID

FAQ SYARAT TKA DALAM BUJP