PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi ke dalam saham.

PT Biasa (Persekutuan Modal) didirikan oleh dua orang atau lebih menggunakan akta notaris, sedangkan PT Perorangan adalah badan hukum untuk kriteria UMK yang dapat didirikan oleh satu orang tanpa akta notaris.

Beberapa keuntungan mendirikan PT meliputi peningkatan kredibilitas di mata pelanggan, kemudahan mendapatkan akses modal, serta keberlanjutan bisnis yang lebih terjamin.

Ya, PT menerapkan konsep tanggung jawab terbatas di mana aset pribadi milik pemegang saham dipisahkan dari risiko kerugian keuangan dan kewajiban hukum perusahaan.

Struktur legalitas dan permodalan PT yang terstruktur dan jelas membuat bank maupun investor lebih percaya untuk memberikan pinjaman kredit atau menyuntikkan dana ke dalam perusahaan.

Ya, kepemilikan saham dalam PT sangat fleksibel dan dapat dengan mudah dipindahtangankan, baik melalui skema penjualan maupun melalui proses pewarisan.

Sebuah PT Biasa wajib didirikan oleh minimal dua pendiri atau lebih, yang dapat berasal dari orang perseorangan (WNI/WNA) maupun dari sebuah badan hukum.

Pasangan suami istri tidak bisa mendirikan PT berdua kecuali mereka memiliki perjanjian pisah harta, jika tidak ada, mereka harus menambahkan minimal satu pihak ketiga untuk menjadi pemegang saham tambahan.

PT Perorangan hanya bisa didirikan oleh satu orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang cakap hukum dan berusia minimal 17 tahun, khusus untuk usaha berskala UMKM.

Tidak bisa, persyaratan hukum menyatakan bahwa pendiri PT Perorangan secara eksklusif hanya diperbolehkan untuk Warga Negara Indonesia (WNI).

Seorang individu pendiri dibatasi dan hanya dapat mendirikan PT Perorangan sebanyak satu kali dalam kurun waktu satu tahun.

Pemilihan nama PT diatur ketat, yakni minimal harus terdiri atas tiga kata (tiap kata minimal tiga huruf), belum pernah dipakai sah oleh PT lain, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Tidak, nama perseroan untuk PT lokal atau PMDN dilarang menggunakan istilah asing dan diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia.

Ya, dalam PT Biasa, susunan organ perusahaan minimal wajib memiliki satu orang untuk menjabat sebagai Direktur dan satu orang sebagai Komisaris.

Boleh, pemegang saham berhak untuk menjabat sebagai Direktur ataupun Komisaris, asalkan kedua jabatan tersebut tidak dipegang oleh satu orang yang sama.

WNA diperbolehkan untuk menjadi pengurus di PT lokal, namun hanya terbatas pada jabatan Direktur, dan tidak diperbolehkan menempati jabatan Komisaris.

Secara administratif, para pendiri wajib menyiapkan fotokopi E-KTP, fotokopi NPWP pribadi, nomor telepon seluler aktif, serta alamat email untuk pendaftaran.

NPWP pendiri yang tidak aktif atau belum diintegrasikan (dipadankan) dengan NIK akan menyebabkan penolakan otomatis dari sistem Coretax DJP dan AHU, sehingga proses pendirian PT akan gagal.

Sejak berlakunya UU Cipta Kerja, aturan batas minimum modal dasar telah dihapuskan, sehingga besarannya murni disesuaikan dengan kesepakatan para pendiri perseroan.

Aturan hukum mengharuskan minimal 25% dari total nilai modal dasar yang tercantum harus diambil bagian dan disetor penuh.

Tidak, dana setoran modal tersebut tidak mengendap dan dapat ditarik atau dipergunakan sewaktu-waktu oleh pengurus untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan.

Bisa, setoran modal diperbolehkan dalam bentuk aset fisik, asalkan aset tersebut telah dievaluasi dan dinilai nilai wajarnya oleh penilai independen (appraisal).

Skala usaha mikro dibatasi dengan kepemilikan modal maksimal Rp 1 miliar (di luar tanah/bangunan), sedangkan skala usaha kecil dibatasi memiliki modal di atas Rp 1 miliar hingga paling banyak Rp 5 miliar.

Domisili perusahaan adalah rincian informasi mengenai di wilayah mana PT tersebut beralamat dan berkedudukan secara sah secara hukum.

Di kota besar dengan tata ruang ketat seperti Jakarta, alamat domisili untuk pembuatan PT tidak diizinkan menggunakan bangunan rumah tinggal dan diwajibkan berada pada zona komersial.

RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) adalah pemetaan digital peruntukan lokasi; hal ini penting karena sistem otomatis OSS akan menolak penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) jika lokasi usaha tidak berada di zona yang sesuai dengan peruntukannya.

Solusi yang aman, resmi, dan efisien adalah dengan menyewa jasa layanan Virtual Office yang telah terjamin lokasinya berada di zona komersial sah.

Penyewa akan mendapatkan alamat bisnis prestisius, jasa resepsionis untuk penanganan dokumen/surat, dukungan ruang pertemuan (meeting room), hingga perlengkapan fasilitas pantry dan Wi-Fi.

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) merupakan sistem pengkodean jenis kegiatan ekonomi; untuk proses OSS saat ini pelaku usaha wajib memakai kode dari KBLI versi terbaru tahun 2020.

Kode KBLI (5 digit) harus merepresentasikan kegiatan bisnis secara akurat dan spesifik, karena kode inilah yang nantinya menjadi dasar penentu jenis izin operasional yang diterbitkan pemerintah.

OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) adalah portal layanan perizinan elektronik tunggal yang menerbitkan izin berbasis analisis dari tingkat risiko usaha yang dijalankan pemohon.

NIB berlaku bukan hanya sebagai tanda identitas pengenal pelaku usaha, tetapi juga berfungsi sebagai syarat perizinan mutlak dalam mengoperasikan sebuah bisnis secara sah.

Sistem mengelompokkannya ke dalam 4 skala, yaitu kegiatan berisiko rendah, tingkat risiko menengah rendah, tingkat menengah tinggi, dan kategori risiko tinggi.

Pada kegiatan yang berisiko rendah, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS sudah memadai dan secara hukum berlaku penuh sebagai izin untuk melakukan operasional usaha.

Sertifikat Standar adalah pemenuhan legalitas perizinan lebih lanjut yang wajib diurus oleh pengusaha jika kegiatan PT mereka tergolong ke dalam tingkat risiko menengah hingga tinggi.

Tahapannya berturut-turut meliputi validasi ketersediaan nama, pengecekan koordinat RDTR, penandatanganan Akta Notaris, cetak SK dari Kemenkumham, pembuatan NPWP Badan di sistem Coretax, dan pendaftaran NIB di sistem OSS RBA.

Ya, regulasi mensyaratkan bagi PT Biasa bahwa seluruh pemegang saham yang terlibat wajib menampakkan diri secara fisik di hadapan Pejabat Notaris pada hari penandatanganan dokumen akta.

Kehadiran pemegang saham yang tidak bisa merapat secara fisik dapat diwakilkan kepada pihak lain, dengan syarat wajib melampirkan instrumen surat kuasa notariil secara resmi.

Status lahirnya badan hukum untuk sebuah PT akan sah tercapai dan berlaku usai diterbitkannya dokumen Surat Keputusan (SK) Pengesahan Badan Hukum secara resmi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Pemrosesan NPWP Badan kini didaftarkan lewat platform terbaru bernama Coretax DJP, yang pengawasannya langsung terhubung dan tervalidasi dengan data sistem AHU Kemenkumham.

Apabila seluruh syarat dokumen sudah dilengkapi, keseluruhan proses pencetakan izin legalitas dengan bantuan ahli dapat diselesaikan dalam jangka waktu kisaran 3 hingga 14 hari kerja.

Karena konsultan menguasai alur sistem digital terbaru seperti kesesuaian koordinat dengan RDTR, pemadanan NPWP di Coretax, kelayakan pemilihan kode KBLI, serta mencegah mandeknya proses akibat kesalahan administrasi sepele.

Umumnya layanan konsultan meliputi pemrosesan pendaftaran Akta Notaris, penerbitan SK Menteri (AHU), pencetakan NPWP Perusahaan dan SKT Pajak, serta pendaftaran perizinan NIB lewat OSS.

Tarif untuk memproses legalitas PT Biasa saja bervariasi bergantung pada penyedia layanannya, yang secara rata-rata di pasar berada di antara Rp3.000.000 hingga Rp6.500.000. Harga sewaktu-waktu bisa berubah terkait perubahan peraturan pemerintah ataupun diskon yang diberikan oleh perusahaan jasa pendirian PT seperti STEPS.ID

Biaya untuk layanan menyeluruh (pendirian PT + sewa VO 1 tahun) umumnya berada pada rentang harga Rp5.990.000 hingga Rp12.900.000, yang besarannya dibedakan berdasar seberapa prestisius letak kawasan gedungnya. Harga sewaktu-waktu bisa berubah terkait perubahan peraturan pemerintah ataupun diskon yang diberikan oleh perusahaan jasa pendirian PT seperti STEPS.ID

Pembuatan legalitas badan hukum khusus skala UMKM berbentuk PT Perorangan ditawarkan dengan harga lebih murah, dimulai dari kisaran harga Rp4.900.000 lengkap hingga NIB. Harga sewaktu-waktu bisa berubah terkait perubahan peraturan pemerintah ataupun diskon yang diberikan oleh perusahaan jasa pendirian PT seperti STEPS.ID

Sering terjadi pihak pendiri terlanjur mengontrak kantor atau Virtual Office tanpa mengecek kesesuaian lokasinya dengan peta RDTR, yang membuat NIB ditolak OSS dan memaksa pendiri membayar biaya tambahan untuk revisi Akta.

Jika kode KBLI dipilih terlampau spesifik, bisnis akan sulit bergerak ke layanan baru, sedangkan jika dipilih terlampau luas akan meningkatkan status risiko bisnis di OSS, sehingga membebani operasional perusahaan untuk mengurus perizinan tambahan.

Pendiri (pemegang saham) diharuskan untuk segera melakukan proses penyetoran modal secara tunai ke kas PT (minimum 25%) dan laporannya harus diserahkan kepada notaris guna menghindari keraguan validitas finansial perusahaan kelak.

Berdasarkan peraturan perundangan, jika terjadi pemegang saham tunggal di sebuah PT Biasa, maka dalam batas waktu paling lambat 6 bulan pemegang saham harus menjual sebagian kepemilikannya ke pihak lain atau menerbitkan saham baru untuk pihak lain.

Suami istri tidak diperbolehkan mendirikan PT berdua saja kecuali mereka memiliki perjanjian pisah harta. Tanpa adanya perjanjian pisah harta, harta suami istri di mata hukum dianggap sebagai satu kesatuan, sehingga tidak bisa dianggap memiliki dua pemegang saham yang berbeda. Sebagai solusinya, mereka wajib menambahkan minimal satu orang atau pihak ketiga untuk menjadi pemegang saham tambahan. Alternatif lainnya, mereka dapat memilih untuk mendirikan PT Perorangan jika bisnis tersebut masih tergolong skala mikro atau kecil.

Pengecekan dan pemesanan ketersediaan nama PT dilakukan secara resmi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik Kemenkumham. Agar lebih mudah dan cepat, Anda juga bisa memanfaatkan layanan cek nama PT secara online yang disediakan oleh konsultan perizinan untuk memastikan bahwa nama yang Anda inginkan eksklusif dan belum digunakan secara sah oleh perseroan lain.

Biaya untuk jasa pendirian legalitas PT Perorangan bagi skala UMKM umumnya dimulai dari kisaran Rp4.900.000. Biaya tersebut biasanya sudah berupa paket lengkap yang mencakup pendaftaran ke AHU, penerbitan Sertifikat Kemenkumham, pembuatan NPWP badan, hingga pengurusan NIB, dan proses ini tidak membutuhkan pembuatan Akta Notaris. Harga sewaktu-waktu bisa berubah terkait perubahan peraturan pemerintah ataupun diskon yang diberikan oleh perusahaan jasa pendirian PT seperti STEPS.ID

Layanan pengurusan Legalitas & Pendirian PT dari STEPS.ID tersedia di lebih 159+ kota di Indonesia, antara lain Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Bangka Belitung, Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin, Banjarnegara, Banyumas, Banyuwangi, Batam, Batang, Batu, Baubau, Bekasi, Bengkulu, Biak, Bima, Binjai, Bitung, Blitar, Blora, Bogor, Bojonegoro, Bondowoso, Bontang, Boyolali, Brebes, Bukittinggi, Ciamis, Cianjur, Cikarang, Cilacap, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Deli Serdang, Demak, Denpasar, Depok, Dumai, Fakfak, Garut, Gorontalo, Gresik, Grobogan, Gunungsitoli, Indramayu, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Jepara, Jombang, Kaimana, Karawang, Kebumen, Kediri, Kendal, Kendari, Kepulauan Tidore, Klaten, Kotamobagu, Kuningan, Kupang, Kutai Kartanegara, Lamongan, Langkat, Langsa, Lhokseumawe, Lombok, Lubuk Linggau, Lumajang, Madiun, Magelang, Magetan, Majalengka, Makassar, Malang, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Metro, Metro Lampung, Meulaboh, Mimika, Mojokerto, Nabire, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Padang, Padang Panjang, Padangsidimpuan, Pagar Alam, Palangkaraya, Palembang, Palopo, Palu, Pamekasan, Pangkalpinang, Parepare, Pariaman, Pasuruan, Pati, Payakumbuh, Pekalongan, Pekanbaru, Pemalang, Pematangsiantar, Ponorogo, Pontianak, Prabumulih, Probolinggo, Purwakarta, Rembang, Riau, Sabang, Salatiga, Samarinda, Sampang, Sawahlunto, Semarang, Serang, Sibolga, Sidoarjo, Simalungun, Singkawang, Situbondo, Surakarta, Solok, Sorong, Subang, Subulussalam, Sukabumi, Sumba, Sumedang, Sumenep, Sungai Penuh, Surabaya, Tangerang, Tangerang Selatan, Tanjung Selor, Tanjungbalai, Tanjungpinang, Tarakan, Tasikmalaya, Tebing Tinggi, Tegal, Ternate, Tidore Kepulauan, Timika, Tomohon, Trenggalek, Tual, Tuban, Tulungagung, Wamena, Wonogiri dan Yogyakarta

Silakan menghubungi admin kami melalui whatsapp yang terdapat dalam website ini, admin kami akan membantu kebutuhan anda terkait pengurusan Legalitas & Pendirian PT.