Pendirian PT Minimal Berapa? Modal Dasar, Modal Disetor, dan Jumlah Pendiri Terbaru
Pertanyaan "minimal berapa" untuk PT biasanya soal dua hal: modal dan jumlah pendiri. Ini jawabannya menurut aturan terbaru, termasuk perbedaan modal dasar, ditempatkan, dan disetor.
Daftar Isi
Untuk pendirian PT, tidak ada lagi modal minimum Rp50 juta. Berdasarkan PP 8/2021, besaran modal dasar ditentukan kesepakatan pendiri, dan paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh, dengan bukti setor paling lama 60 hari. PT biasa didirikan minimal dua orang, sedangkan PT perorangan cukup satu orang WNI untuk usaha mikro dan kecil. PT PMA punya ketentuan khusus: modal disetor paling sedikit Rp2,5 miliar.
1Jawaban Singkat
| Bentuk | Pendiri Minimal | Modal |
|---|---|---|
| PT biasa (persekutuan modal) | 2 orang | Modal dasar sesuai kesepakatan, minimal 25% ditempatkan dan disetor |
| PT perorangan | 1 orang WNI | Sesuai keputusan pendiri, untuk usaha mikro dan kecil |
| PT PMA | 2 pemegang saham | Modal disetor paling sedikit Rp2,5 miliar; nilai investasi lebih dari Rp10 miliar per KBLI per lokasi |
2Modal Dasar, Ditempatkan, dan Disetor
| Istilah | Arti | Contoh |
|---|---|---|
| Modal dasar | Seluruh nilai nominal saham dalam anggaran dasar | Rp400 juta |
| Modal ditempatkan | Bagian modal dasar yang sudah diambil pemegang saham | Rp100 juta (25%) |
| Modal disetor | Modal ditempatkan yang sudah benar-benar dibayar | Rp100 juta |
Contoh di atas ilustrasi. Pada contoh tersebut, pemegang saham wajib menempatkan dan menyetor penuh paling sedikit Rp100 juta.
Dasarnya UU 40/2007 sebagaimana diubah UU Cipta Kerja, dan PP 8/2021.
3Kapan dan Bagaimana Modal Disetor
- Bukti setor modal disampaikan paling lama 60 hari sejak akta pendirian.
- Setoran sebaiknya masuk ke rekening atas nama PT. Lihat Rekening Perusahaan untuk PT: Fungsi, Syarat, Cara Membuka, dan Risiko Rekening Pribadi.
- Modal bisa juga disetor dalam bentuk lain yang sah, misalnya aset, dengan penilaian yang wajar.
4Ketentuan Modal Khusus
- PT PMA: modal disetor paling sedikit Rp2,5 miliar menurut Peraturan BKPM 5/2025. Lihat Modal Minimum PT PMA Terbaru.
- Bidang usaha tertentu: beberapa sektor seperti keuangan atau jasa tertentu mensyaratkan modal minimum dari regulator sektornya.
- Syarat tender atau kualifikasi: misalnya SBU jasa konstruksi mensyaratkan kemampuan keuangan tertentu.
5Tips Menentukan Modal
- Sesuaikan dengan kebutuhan operasional awal dan syarat izin usaha.
- Jangan menetapkan modal disetor jauh lebih besar dari dana yang benar-benar tersedia.
- Perhitungkan syarat tender atau kualifikasi yang akan diikuti.
Perbandingan PT dan CV ada di Perbedaan PT dan CV: Mana yang Tepat untuk Bisnis Anda?.
Untuk menentukan struktur modal yang tepat, yuk konsultasi dengan STEPS.ID terkait pendirian PT.
6Glosarium Istilah
7FAQ Pendirian PT Minimal Berapa
Berapa modal minimal mendirikan PT?
Tidak ada angka minimum tetap untuk PT biasa. Modal dasar ditentukan kesepakatan pendiri, dengan minimal 25% ditempatkan dan disetor penuh.
Apakah modal minimal PT masih Rp50 juta?
Tidak. Ketentuan itu sudah tidak berlaku. Sekarang modal dasar ditentukan kesepakatan pendiri berdasarkan PP 8/2021.
Berapa orang minimal untuk mendirikan PT?
PT biasa minimal dua orang. PT perorangan cukup satu orang WNI untuk usaha mikro dan kecil.
Apa beda modal dasar dan modal disetor?
Modal dasar adalah nilai seluruh saham dalam anggaran dasar. Modal disetor adalah bagian yang sudah benar-benar dibayar pemegang saham.
Kapan modal harus disetor?
Bukti setor disampaikan paling lama 60 hari sejak akta pendirian.
Berapa modal minimal PT PMA?
Modal disetor paling sedikit Rp2,5 miliar, dengan nilai investasi lebih dari Rp10 miliar per KBLI per lokasi.
Ingin Mendirikan PT?
Yuk konsultasi dengan STEPS.ID terkait pendirian badan usaha yang paling sesuai untuk bisnis Anda.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas — JDIH BPK
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan dan Perseroan UMK — JDIH BPK
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 — peraturan.go.id
- Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 — JDIH BPK