PENDIRIAN FIRMA DELI SERDANG

Firma adalah perserikatan dagang dalam bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama.

VOF merupakan singkatan dari Venootschap Onder Firma, yang merupakan istilah bahasa Belanda untuk bentuk badan usaha Firma.

Firma adalah jenis badan usaha yang tidak berstatus badan hukum atau sering disebut sebagai non-badan hukum.

Firma minimal didirikan oleh 2 orang sekutu.

Tidak, pendiri Firma hanya diperbolehkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI), sedangkan Warga Negara Asing tidak diperbolehkan.

Setiap sekutu dalam Firma memiliki tanggung jawab penuh dan tidak terbatas atas seluruh kewajiban serta utang perusahaan hingga ke harta pribadi.

Dasar hukum utama Firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 16 sampai dengan Pasal 35.

Pendaftaran Firma saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018.

Firma harus didaftarkan pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) di Kementerian Hukum dan HAM.

Dokumen utamanya adalah Salinan Akta Pendirian dari Notaris dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Menteri Hukum dan HAM.

Persyaratan utamanya adalah foto KTP dan NPWP dari seluruh pendiri atau pengurus Firma.

Ya, kepemilikan NPWP bagi seluruh pendiri adalah wajib karena nomor tersebut harus diserahkan ke sistem Kementerian Hukum dan HAM.

Secara hukum tidak boleh, kecuali pasangan tersebut memiliki perjanjian pisah harta (prenuptial agreement) yang disahkan notaris.

Karena harta suami dan istri dianggap satu kesatuan ekonomi dalam perkawinan, sehingga tidak memenuhi syarat adanya dua pihak yang terpisah secara hukum.

Solusinya adalah dengan mengajak pihak ketiga (orang lain) untuk bergabung sebagai sekutu pendiri.

Nama Firma harus unik, belum dipakai oleh Firma lain yang terdaftar secara resmi, dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum.

Nama Firma tidak boleh hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka, serta tidak boleh terdiri dari rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Ya, tidak ada larangan khusus untuk menggunakan bahasa asing atau hanya satu suku kata dalam penamaan Firma.

Tidak ada ketentuan minimal modal dasar secara spesifik; jumlah modal ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri dalam akta.

KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah kode kategori yang digunakan pemerintah untuk mengelompokkan jenis kegiatan usaha.

Pelaku usaha harus memilih dan mencantumkan kode KBLI dengan format 5 digit angka.

Tergantung pada paket layanan jasa yang dipilih, umumnya Firma bisa memasukkan hingga 10 atau 20 kode KBLI.

NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha sekaligus bukti legalitas untuk menjalankan kegiatan operasional bisnis.

Bisa, asalkan lokasi rumah tersebut berada di zonasi komersial sesuai ketentuan tata ruang daerah setempat.

Manfaatnya adalah Firma mendapatkan alamat kantor resmi di lokasi prestisius dengan biaya yang jauh lebih hemat dibandingkan sewa kantor fisik.

Ya, Virtual Office sah dan diperbolehkan berdasarkan Surat Edaran PTSP DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016.

Fasilitas biasanya mencakup penggunaan alamat bisnis, penanganan surat menyurat, layanan resepsionis, hingga kuota pemakaian ruang meeting.

Proses pembuatan akta hingga terbitnya SK Menteri (SKT) umumnya memakan waktu sekitar 2 hari kerja setelah dokumen lengkap.

Firma menggunakan nama bersama untuk menjalankan usaha dagang, sedangkan Persekutuan Perdata adalah kumpulan orang dengan profesi yang sama yang bertindak atas nama masing-masing.

Firma umum digunakan untuk usaha jasa profesi seperti kantor hukum (firma hukum), kantor akuntan, atau firma konsultan keuangan.

Notaris berperan membuat akta autentik pendirian dan mengajukan permohonan pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Usaha secara elektronik.

SABU adalah platform digital milik Kementerian Hukum dan HAM yang digunakan untuk mendaftarkan persekutuan perdata, firma, dan CV.

Ya, Firma harus mengurus NPWP atas nama perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam menjalankan bisnisnya.

Setelah mendapatkan SK dari Menteri, Firma melakukan pendaftaran melalui kantor pajak atau melalui sistem yang terintegrasi untuk mendapatkan kartu NPWP.

e-FIN adalah nomor identitas elektronik untuk melakukan transaksi pajak secara online, seperti pelaporan SPT tahunan perusahaan.

Tidak, sejak berlakunya Permenkumham 17/2018, pendaftaran dilakukan secara online ke Kementerian Hukum dan HAM, bukan lagi di Pengadilan Negeri.

Sekutu aktif adalah anggota yang menjalankan operasional perusahaan sehari-hari dan berhak bertindak atas nama Firma.

Sekutu pasif biasanya adalah anggota yang hanya memberikan kontribusi modal tanpa ikut campur secara langsung dalam manajemen operasional.

Firma akan sulit mengurus izin usaha lainnya, tidak bisa membuka rekening bank atas nama perusahaan, dan tidak diakui sebagai subjek hukum yang sah.

Minuta akta adalah dokumen asli akta pendirian yang ditandatangani oleh para pendiri dan disimpan di kantor Notaris sebagai arsip negara.

Ya, Firma bisa melakukan perubahan bentuk badan usaha melalui proses hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Biaya biasanya mencakup pengecekan nama, jasa notaris, SK Menteri, pembuatan NPWP, hingga pengurusan NIB di sistem OSS.

Sistem perizinan saat ini menggunakan OSS RBA (Risk Based Approach) yang mengeluarkan izin berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Ya, Firma dapat mengajukan diri menjadi PKP jika memenuhi syarat omzet atau ingin menerbitkan faktur pajak.

SKF adalah dokumen yang menunjukkan kepatuhan pajak seseorang atau badan yang sering menjadi syarat tambahan dalam perizinan tertentu.

Boleh, sekutu bisa berkontribusi dalam bentuk keahlian, tenaga, atau aset lainnya yang disepakati oleh para pendiri.

Agar tidak terjadi penolakan sistem oleh Kementerian karena nama yang diajukan sudah dimiliki atau digunakan secara sah oleh pihak lain.

Ya, sebagai entitas bisnis, Firma perlu membuat laporan keuangan untuk memantau kinerja usaha dan pelaporan pajak.

Pembubaran Firma dilakukan dengan membuat akta pembubaran di hadapan notaris dan mendaftarkannya kembali di Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pelaku usaha dapat menghubungi penyedia jasa legalitas profesional seperti STEPS.ID yang menawarkan layanan konsultasi gratis dan proses kilat secara online.

Risiko utama suami istri mendirikan firma tanpa perjanjian pisah harta adalah tidak terpenuhinya syarat sah pendirian secara hukum, sehingga firma tersebut tidak dapat didirikan hanya oleh mereka berdua. Berdasarkan prinsip hukum perkawinan, suami dan istri dianggap memiliki kesatuan harta bersama, kecuali terdapat perjanjian pisah harta yang disahkan notaris. Karena harta mereka dianggap satu kesatuan, mereka dinilai sebagai satu entitas ekonomi, sedangkan firma mengharuskan adanya minimal dua pihak yang terpisah secara hukum dan ekonomi.

Selain hambatan legalitas, terdapat risiko finansial yang sangat besar karena dalam firma tidak ada pemisahan antara harta kekayaan perusahaan dan harta pribadi para anggotanya. Setiap sekutu memiliki tanggung jawab penuh dan tidak terbatas secara tanggung renteng atas seluruh kewajiban serta utang perusahaan.

Jika firma mengalami kegagalan bisnis atau memiliki utang yang tidak dapat dipenuhi oleh aset perusahaan, maka seluruh harta pribadi para sekutu dapat disita dan digunakan untuk melunasi utang tersebut. Dalam kasus suami istri tanpa pisah harta, hal ini berarti seluruh kekayaan rumah tangga mereka terancam habis untuk menutupi kewajiban firma, karena tidak ada batasan perlindungan aset pribadi seperti pada badan hukum lainnya.

Sebagai solusi agar suami istri tetap bisa menjalankan bisnis firma, mereka harus melibatkan pihak ketiga sebagai sekutu tambahan agar memenuhi syarat minimal dua pihak yang terpisah, atau membuat perjanjian pisah harta melalui notaris.

Layanan pengurusan legalitas pendirian Firma dari STEPS.ID tersedia di lebih 159+ kota di Indonesia, antara lain Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Bangka Belitung, Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin, Banjarnegara, Banyumas, Banyuwangi, Batam, Batang, Batu, Baubau, Bekasi, Bengkulu, Biak, Bima, Binjai, Bitung, Blitar, Blora, Bogor, Bojonegoro, Bondowoso, Bontang, Boyolali, Brebes, Bukittinggi, Ciamis, Cianjur, Cikarang, Cilacap, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Deli Serdang, Demak, Denpasar, Depok, Dumai, Fakfak, Garut, Gorontalo, Gresik, Grobogan, Gunungsitoli, Indramayu, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Jepara, Jombang, Kaimana, Karawang, Kebumen, Kediri, Kendal, Kendari, Kepulauan Tidore, Klaten, Kotamobagu, Kuningan, Kupang, Kutai Kartanegara, Lamongan, Langkat, Langsa, Lhokseumawe, Lombok, Lubuk Linggau, Lumajang, Madiun, Magelang, Magetan, Majalengka, Makassar, Malang, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Metro, Metro Lampung, Meulaboh, Mimika, Mojokerto, Nabire, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Padang, Padang Panjang, Padangsidimpuan, Pagar Alam, Palangkaraya, Palembang, Palopo, Palu, Pamekasan, Pangkalpinang, Parepare, Pariaman, Pasuruan, Pati, Payakumbuh, Pekalongan, Pekanbaru, Pemalang, Pematangsiantar, Ponorogo, Pontianak, Prabumulih, Probolinggo, Purwakarta, Rembang, Riau, Sabang, Salatiga, Samarinda, Sampang, Sawahlunto, Semarang, Serang, Sibolga, Sidoarjo, Simalungun, Singkawang, Situbondo, Surakarta, Solok, Sorong, Subang, Subulussalam, Sukabumi, Sumba, Sumedang, Sumenep, Sungai Penuh, Surabaya, Tangerang, Tangerang Selatan, Tanjung Selor, Tanjungbalai, Tanjungpinang, Tarakan, Tasikmalaya, Tebing Tinggi, Tegal, Ternate, Tidore Kepulauan, Timika, Tomohon, Trenggalek, Tual, Tuban, Tulungagung, Wamena, Wonogiri dan Yogyakarta.

Silakan menghubungi admin kami melalui whatsapp yang terdapat dalam website ini, admin kami akan membantu kebutuhan anda terkait pengurusan legalitas pendirian Firma.

Notaris berperan membuat akta autentik pendirian dan mengajukan permohonan pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Usaha secara elektronik.

SABU adalah platform digital milik Kementerian Hukum dan HAM yang digunakan untuk mendaftarkan persekutuan perdata, firma, dan CV.

Ya, Firma harus mengurus NPWP atas nama perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam menjalankan bisnisnya.

Setelah mendapatkan SK dari Menteri, Firma melakukan pendaftaran melalui kantor pajak atau melalui sistem yang terintegrasi untuk mendapatkan kartu NPWP.

e-FIN adalah nomor identitas elektronik untuk melakukan transaksi pajak secara online, seperti pelaporan SPT tahunan perusahaan.

Tidak, sejak berlakunya Permenkumham 17/2018, pendaftaran dilakukan secara online ke Kementerian Hukum dan HAM, bukan lagi di Pengadilan Negeri.

Sekutu aktif adalah anggota yang menjalankan operasional perusahaan sehari-hari dan berhak bertindak atas nama Firma.

Sekutu pasif biasanya adalah anggota yang hanya memberikan kontribusi modal tanpa ikut campur secara langsung dalam manajemen operasional.

Firma akan sulit mengurus izin usaha lainnya, tidak bisa membuka rekening bank atas nama perusahaan, dan tidak diakui sebagai subjek hukum yang sah.

Minuta akta adalah dokumen asli akta pendirian yang ditandatangani oleh para pendiri dan disimpan di kantor Notaris sebagai arsip negara.

Ya, Firma bisa melakukan perubahan bentuk badan usaha melalui proses hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Biaya biasanya mencakup pengecekan nama, jasa notaris, SK Menteri, pembuatan NPWP, hingga pengurusan NIB di sistem OSS.

Sistem perizinan saat ini menggunakan OSS RBA (Risk Based Approach) yang mengeluarkan izin berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Ya, Firma dapat mengajukan diri menjadi PKP jika memenuhi syarat omzet atau ingin menerbitkan faktur pajak.

SKF adalah dokumen yang menunjukkan kepatuhan pajak seseorang atau badan yang sering menjadi syarat tambahan dalam perizinan tertentu.

Boleh, sekutu bisa berkontribusi dalam bentuk keahlian, tenaga, atau aset lainnya yang disepakati oleh para pendiri.

Agar tidak terjadi penolakan sistem oleh Kementerian karena nama yang diajukan sudah dimiliki atau digunakan secara sah oleh pihak lain.

Ya, sebagai entitas bisnis, Firma perlu membuat laporan keuangan untuk memantau kinerja usaha dan pelaporan pajak.

Pembubaran Firma dilakukan dengan membuat akta pembubaran di hadapan notaris dan mendaftarkannya kembali di Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pelaku usaha dapat menghubungi penyedia jasa legalitas profesional seperti STEPS.ID yang menawarkan layanan konsultasi gratis dan proses kilat secara online.

Risiko utama suami istri mendirikan firma tanpa perjanjian pisah harta adalah tidak terpenuhinya syarat sah pendirian secara hukum, sehingga firma tersebut tidak dapat didirikan hanya oleh mereka berdua. Berdasarkan prinsip hukum perkawinan, suami dan istri dianggap memiliki kesatuan harta bersama, kecuali terdapat perjanjian pisah harta yang disahkan notaris. Karena harta mereka dianggap satu kesatuan, mereka dinilai sebagai satu entitas ekonomi, sedangkan firma mengharuskan adanya minimal dua pihak yang terpisah secara hukum dan ekonomi.

Selain hambatan legalitas, terdapat risiko finansial yang sangat besar karena dalam firma tidak ada pemisahan antara harta kekayaan perusahaan dan harta pribadi para anggotanya. Setiap sekutu memiliki tanggung jawab penuh dan tidak terbatas secara tanggung renteng atas seluruh kewajiban serta utang perusahaan.

Jika firma mengalami kegagalan bisnis atau memiliki utang yang tidak dapat dipenuhi oleh aset perusahaan, maka seluruh harta pribadi para sekutu dapat disita dan digunakan untuk melunasi utang tersebut. Dalam kasus suami istri tanpa pisah harta, hal ini berarti seluruh kekayaan rumah tangga mereka terancam habis untuk menutupi kewajiban firma, karena tidak ada batasan perlindungan aset pribadi seperti pada badan hukum lainnya.

Sebagai solusi agar suami istri tetap bisa menjalankan bisnis firma, mereka harus melibatkan pihak ketiga sebagai sekutu tambahan agar memenuhi syarat minimal dua pihak yang terpisah, atau membuat perjanjian pisah harta melalui notaris.

Layanan pengurusan legalitas pendirian Firma dari STEPS.ID tersedia di lebih 159+ kota di Indonesia, antara lain Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Bangka Belitung, Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin, Banjarnegara, Banyumas, Banyuwangi, Batam, Batang, Batu, Baubau, Bekasi, Bengkulu, Biak, Bima, Binjai, Bitung, Blitar, Blora, Bogor, Bojonegoro, Bondowoso, Bontang, Boyolali, Brebes, Bukittinggi, Ciamis, Cianjur, Cikarang, Cilacap, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Deli Serdang, Demak, Denpasar, Depok, Dumai, Fakfak, Garut, Gorontalo, Gresik, Grobogan, Gunungsitoli, Indramayu, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Jepara, Jombang, Kaimana, Karawang, Kebumen, Kediri, Kendal, Kendari, Kepulauan Tidore, Klaten, Kotamobagu, Kuningan, Kupang, Kutai Kartanegara, Lamongan, Langkat, Langsa, Lhokseumawe, Lombok, Lubuk Linggau, Lumajang, Madiun, Magelang, Magetan, Majalengka, Makassar, Malang, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Metro, Metro Lampung, Meulaboh, Mimika, Mojokerto, Nabire, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Padang, Padang Panjang, Padangsidimpuan, Pagar Alam, Palangkaraya, Palembang, Palopo, Palu, Pamekasan, Pangkalpinang, Parepare, Pariaman, Pasuruan, Pati, Payakumbuh, Pekalongan, Pekanbaru, Pemalang, Pematangsiantar, Ponorogo, Pontianak, Prabumulih, Probolinggo, Purwakarta, Rembang, Riau, Sabang, Salatiga, Samarinda, Sampang, Sawahlunto, Semarang, Serang, Sibolga, Sidoarjo, Simalungun, Singkawang, Situbondo, Surakarta, Solok, Sorong, Subang, Subulussalam, Sukabumi, Sumba, Sumedang, Sumenep, Sungai Penuh, Surabaya, Tangerang, Tangerang Selatan, Tanjung Selor, Tanjungbalai, Tanjungpinang, Tarakan, Tasikmalaya, Tebing Tinggi, Tegal, Ternate, Tidore Kepulauan, Timika, Tomohon, Trenggalek, Tual, Tuban, Tulungagung, Wamena, Wonogiri dan Yogyakarta.

Silakan menghubungi admin kami melalui whatsapp yang terdapat dalam website ini, admin kami akan membantu kebutuhan anda terkait pengurusan legalitas pendirian Firma.